Beranda Ekobis Marsel Gambang : Yang Berhak Mengeluarkan Izin adalah Pemerintah Provinsi

Marsel Gambang : Yang Berhak Mengeluarkan Izin adalah Pemerintah Provinsi

952
0
Marsel Gambang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai

Ruteng, Florespost.co – Tim Komisi Penilai Amdal Pemerintahan Kabupaten Manggarai, Sabtu, 7/1/2017, melaksanakan rapat kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bersama dengan PT Masterlong Mining Resources (MMR) Kantor Bupati Manggarai.

Selain dihadiri oleh sembilan anggota Tim Komisi Penilai Amdal dan dua orang dari PT MMR, rapat tersebut juga dihadiri dua belas orang Tim Teknis Penilai Amdal dan empat orang Konsultan Penyusun Amdal serta beberapa pihak terkait.

Baca : Hadir : Batas Waktu Perbaikan Kajian Amdal Tanggal 21 Januari 2017

Rapat kajian Amdal tersebut terkait dengan rencana eksplorasi tambang mangan di Blok Nggalak dan Blok Maki, di Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat oleh PT. MMR.

Rapat tersebut menyepakati dan menyimpulkan bahwa dokumen PT. MMR dapat diterima, tetapi dengan perbaikan seperti administrasi dan uji kualitasnya serta beberapa usulan. Adapun usulan dalam rapat tersebut antara lain membuat sumur resapan untuk menjaga kondisi air tanah, membangun embung di daerah tambang, pembebasan lahan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya tanggung jawab sosial perusahan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat.

Terkait rencana tersebut, Mahu Aleksis, Tim Komisi Penilai Amdal mengatakan bahwa kehadiran tambang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. “Artinya, kehadiran tambang harus bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa mensejahterahkan masyarakat”, tuturnya.

Sedangkan Silvanus Hadir mengatakan bahwa setelah dilakukan rapat kordinasi antara pemerintah dan stakeholder terkait, Bupati Deno kemudian membuat rekomendasi yang akan diajukan kepada Tim Penilai Komisi Amdal tingkat Provinsi NTT. Sejauh ini sudah digelar tiga kali rapat koordinasi antara sejumlah stakeholder terkait.

Secara terpisah, Marsel Gambang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai mengatakan bahwa setelah mendapat laporan dari tim kajian dan Bupati Deno memberi rekomendasi kepada pihak provinsi, maka provinsi kemudian yang memutuskan menerbitkan atau tidaknya izin PT MMR. “Yang berhak mengeluarkan izin adalah pemerintah provinsi,” jelas Gambang kepada Florespost.co. (AK/Florespost.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here