Beranda Opini Opini : Menghasilkan Pilkada Yang Berkualitas

Opini : Menghasilkan Pilkada Yang Berkualitas

515
1
Yohanes Paulus Atarona Kadus, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (Foto : Yohanes P.A. Kadus / Florespost.co)
Menghasilkan Pilkada Yang Berkualitas 
Oleh : Yohanes P.A. Kadus* 

Perbincangan seputar pilkada serentak menjadi topik yang selalu saja menghiasi panggung diskusi masyarakat di berbagai daerah. Tanpa melihat latar belakang pendidikan, lapisan sosial, semua orang menganggap perkembangan informasi pilkada perlu untuk diketahui. Kesadaran politik masyarakat pun kian maju. Hal ini terlihat dengan munculnya keterlibatan masyarakat di daerah dalam organisasi politik maupun upaya mencari informasi dari sejumlah berita mengenai pilkada nanti.

Pilkada kembali menjadi agenda yang banyak perlu disoroti. Bukan saja karena anggapan klasik yang menyatakan salah satu sistem politik yang dianggap paling baik dan diobsesikan oleh banyak negara saat ini adalah demokrasi, melainkan juga karena wujud demokrasi itu sendiri merupakan wadah untuk menuangkan harapan-harapan masyarakat yang kali ini tercermin dalam proses pemilihan umum. Terlepas dari banyaknya perdebatan mengenai proses demokrasi yang dilaksanakan, namun paling tidak pesta demokrasi yang dilaksanakan di beberapa daerah nanti menjadi cikal bakal lahirnya partisipasi politik masyarakat di daerah.

Belakangan, orang-orang yang mempunyai kepentingan mulai menghampiri masyarakat. Ada yang sungguh-sungguh menyuarakan tujuan yang hendak dicapai dan ada pula yang sekedar mencari sensasi guna mendapatkan kepercayaan publik. Pengenalan dan pendekatan kepada masyarakat sudah barang tentu dilakukan sesuai caranya masing-masing. Misalnya, dengan masih terjadinya kesenjangan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, ataupun bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sekarang ini, aktor-aktor yang berkepentingan tersebut mulai berdatangan dan sebagai bentuk penyampaian visi misi politik serta solidaritas sosial mereka, begitu banyak perhatian atau bahkan janji politik yang diberikan kepada masyarakat. Sepertinya dalam berbagai situasi dan keadaan apapun politik selalu hadir. Sehingga tidak mengherankan jika pertarungan politik di daerah makin hari makin kuat dan sangat transparan.

Konstitusi sendiri secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sejalan dengan itu, pilkada seharusnya ditempatkan sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sangat prinsipil. Demokrasi sebagai syarat esensial dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Pelaksanaan pesta demokrasi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu mengerti segala aspirasi rakyat, mereka yang benar-benar mengerti kebutuhan daerah dan masyarakatnya serta mereka yang benar-benar melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai elemen penting penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pesta demokrasi seyogyanya tidak hanya dimaknai sebagai prosedur formal semata untuk menentukan seorang pemimpin, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang banyak berpengaruh dalam menentukan bentuk dan jalannya pemerintahan.

Terlepas dari banyaknya pro-kontra manfaat substantif pilkada saat ini, pilkada tetaplah suatu model demokrasi politik lokal yang dimaksudkan mampu menghasilkan pemimpin yang kredibel selain merupakan terobosan baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia yang dirasakan lebih baik daripada proses pemilihan eksklusif yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti halnya berlaku pada masa orde baru. Hanya saja pokok persoalannya ialah apakah masyarakat sungguh-sungguh merasa berkepentingan untuk berpartisipasi atau tidak. Penyebabnya dikarenakan partisipasi politik merupakan kehendak bebas yang sangat tergantung pada kesadaran individu sebagai warga negara. Karena itu, sungguh keliru apabila keterlibatan rakyat dalam pilkada nanti tidak dihubungkan dengan syarat-syarat logis seperti pengetahuan yang menunjang kesadaran politiknya dan kemampuan untuk menentukan sebuah pilihan yang tepat.

Sebagai jembatan komunikasi politik dalam proses berdemokrasi, kehadiran partai-partai politik dalam masa singkat setelah proklamasi kemerdekaan sampai sekarang ini menunjukan adanya dinamika politik dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Bermunculannya partai-partai politik tersebut juga menggambarkan adanya pluralitas ideologi politik dalam membangun negara dan berkembangnya aliran politik dalam masyarakat. Menyoal partai politik dengan beragam ideologi politik demikian, tidak jarang dalam perjalanannya menimbulkan ketidakstabilan politik dengan segala implikasinya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Keadaan tersebut bahkan masih berkembang hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan tidak sedikit partai politik yang bekerja tidak sesuai dengan ideologinya sendiri dalam membangun negara. Padahal idealnya, sistem demokrasi akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh kedewasaan bernegara dan etika politik yang kuat. Selain itu, agar terlaksananya program pembangunan ekonomi dan sosial, sudah seharusnya stabilitas politik dijadikan pusat perhatian bersama sehingga dapat mengurangi kekuatan dominan kepentingan politik dan konfigurasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesalahan awalnya ialah ketika sistem pemerintahan (sistem presidensiil) yang dilaksanakan selama ini dipaksakan menikah dengan sistem multi-partai atau sistem proporsional. Scott Mainwaring dan Matthew S. Shugart (1997) mengemukakan bahwa sedikitnya ada beberapa kelemahan apabila sistem multi-partai diterapkan dalam sistem presidensiil. Pertama, banyaknya jumlah partai politik akan menghasilkan komitmen yang rendah dalam mendukung pemerintah. Kedua, anggota-anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga, umumnya keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensiil.  Apabila dicermati dalam konteks Indonesia, mendesain multi-partai dalam sistem pemerintahan presidensiil seperti ini, seorang Presiden atau dalam konteks daerah yaitu Kepala Daerah terpaksa harus membangun koalisi. Tawar menawar antar-partai yang berkoalisi tersebut justru mengenai pembagian jabatan-jabatan yang tidak disertai perumusan yang tepat, padahal jabatan-jabatan yang berasal dari partai politik yang berbeda tentu saja disertai dengan kepentingan yang berbeda pula. Implikasinya, tidak begitu mengherankan apabila jabatan-jabatan tertentu tidak dijalankan oleh orang-orang yang seharusnya mempunyai kapasitas dalam bidangnya. Dampaknya pun terasa dan mudah dinilai dari pengelihatan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi sulit untuk ditata serta profesionalisme jabatan yang semakin melemah.

Menyikapi persoalan tersebut, upaya penyederhanaan partai politik seyogyanya dinilai sebagai salah satu langkah perubahan dan perbaikan. Namun, melihat jumlah dan perkembangan partai politik di Indonesia sendiri, upaya penyederhanaan partai politik dirasakan cukup sulit untuk dilakukan. Usaha yang dapat dilakukan saat ini tidak lain ialah meminimalisasi potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang terjadi melalui jalur-jalur dialogis. Langkah ini bukan saja dimaksudkan untuk merubah kebiasaan buruk dalam berpolitik yang sudah jalankan selama ini, tetapi juga dimaksudkan agar usaha untuk tercapainya integrasi nasional dapat tercapai. Sebagai langkah perbaikan ke depannya, syarat-syarat yang tergolong mudah bagi siapa saja untuk mendirikan partai politik seharusnya diimbangi dengan penerapan kualifikasi yang tinggi bagi partai politik untuk ikut dalam pemilu. Tujuannya agar terciptanya proses yang selektif bagi partai politik untuk ikut dalam pemilu dan sebagai upaya pencegahan agar tidak membanjirnya jumlah partai politik dalam sistem pemerintahan bergaya presidensiil.

Berbagai persoalan dalam praktek berdemokrasi tersebut kemudian mengingatkan kita bahwa demokrasi yang kita miliki saat ini seyogyanya juga berisi persaingan yang sehat. Akan tetapi, persaingan sehat saja tidak cukup jika tidak diimbangi dan tidak dikendalikan. Memahami politik dan masyarakatnya perlu dibenarkan oleh mereka yang berkepentingan. Dalam hal ini, melalui pilkada serentak 2017 nanti seharusnya akan mengarah pada pemaknaan asas kedaulatan rakyat. Pemberlakuan sistem multi partai atau sistem proporsional memang selalu diwarnai konflik politik, namun bukan berarti dengan adanya persoalan demikian upaya pembenahan politik tidak dapat dilakukan. Justru dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan haknya, proses pembenahan politik itu akan berjalan. Pilkada serentak yang diselenggarakan hendaknya lebih bersifat aspiratif dan demokratis dengan melahirkan pesta demokrasi yang kompetitif (bebas dan otonom), masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pilkada yang diselenggarakan, dan keleluasaan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya dalam suasana yang bebas dan mandiri, serta terbukanya akses untuk memperoleh informasi yang luas. Selain itu, dalam rangka pembenahan politik tentunya ada yang harus diubah dari kebiasaan politik kita selama ini, seperti mengurangi intervensi kepentingan partai politik dalam setiap pengambilan kebijakan jika suatu saat terpilih, menghindari politik balas budi, mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan, dan praktik lainnya yang menunjukkan mendominasinya partai politik. Semuanya akan terlaksana apabila masyarakat juga memahami bahwa partisipasi maupun pengawasan masyarakat tidak hanya digunakan pada saat proses pemilihan itu dilaksanakan. Saatnya pilkada berlandaskan konsep kedaulatan di tangan rakyat harus ditegakkan agar apa yang menjadi tujuan dalam hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara akan tercapai.

*Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

(Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – Redaksi)

Opini terkait : Ciri-Ciri Paslon Pemimpin Berpotensi Korupsi yang Tidak Boleh Dipilih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here