Beranda Opini Ciri-Ciri Paslon Pemimpin Berpotensi Korupsi yang Tidak Boleh Dipilih

Ciri-Ciri Paslon Pemimpin Berpotensi Korupsi yang Tidak Boleh Dipilih

1696
1
Yon Lesek / Jakarta

Ciri-Ciri Paslon Pemimpin Berpotensi Korupsi yang Tidak Boleh Dipilih

Oleh : Yon Lesek

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority.” (Lord Acton).

Hari-hari menjelang pencoblosan, tak jarang kita mendengar seruan-seruan : “Jangan memilih pemimpin yang terindikasi Korupsi”. “Jangan coblos pasangan calon yang ada bibit korupsi”. “Jangan mendukung pemimpin korupsi”. “Kita harus memilih pemimpin yang bebas korupsi, Dengan begitu kita tidak akan pernah lagi dipimpin oleh koruptor”.

Baca juga : Boni Hargens dan Problem Kepemimpinan NTT : Opini Alfred Tuname

Begitulah isu antikorupsi semakin kuat di tengah lingkaran setan korupsi berjemaah di Indonesia menjelang pilkada. Termasuk pilgub DKI 2017 yang segera tuntas ini.

Akan tetapi, terkadang semuanya itu hanya pepesan kosong, karena banyak rakyat pemilih tidak tahu apa isinya. Berapa banyak yang tahu bahwa paslon tersebut tidak berpotensi korupsi? Bagaimana orang tahu bahwa paslon tertentu punya bibit korupsi di dalam dirinya atau dalam diri amunisi-amunisinya? Hal itu masih tersembunyi bagi banyak orang dan membuat banyak pemilih tertipu kelak.

Baca juga : Opini : Menghasilkan Pilkada Yang Berkualitas

Apalagi dengan kemampuan yang ditata dengan baik dan teruji, paslon tersebut membungkus rapi kebusukannya itu dengan penampilan yang lembut dan manis, yang merakyat dan mengayomi, yang berbaju suci dan gagah, dengan langgam bahasa dan retorika surga.

Tentu saja kita tidak ingin dipimpin oleh koruptor. Maka kita harus satukan hati dan bulatkan tekad untuk bersama-sama memilih pemimpin yang jujur, bersih, berjiwa membangun, mencintai rakyatnya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya nanti untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Sepuluh sinyal berikut ini yang mencirikan ada potensi atau bibit korupsi di dalan paslon tersebut semoga membantu kita untuk menjadi pemilih yang sadar dan cerdas.

Baca juga : Terkait Pilgub NTT 2018, NTT Butuh Potong Generasi, Kata Boni Hargens

10 Ciri Paslon Berpotensi Korupsi

1. Lihat Track Record Politiknya. Paslon berpotensi korupsi biasanya didukung oleh kekuasaan yang korup. Walaupun secara pribadi bisa saja paslon tersebut jujur dan bersih, tetapi akan menjadi bagian dari masalah jika dirinya berada di dalam lingkaran kekuasaan yang korup. Jangan pilih pemimpin yang melanggengkan kekuasaan yang korup, karena semakin dia memiliki kekuasaan lebih, semakin besar pula korupsi dibuatnya.

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority.” (Lord Acton).

Baca juga : NTT 1, Tokoh Muda atau Tokoh Tua ? Pro Kontra Boni Hargens

2. Mendulang suara dengan iming-iming uang dan jabatan. Kita kenal istilah kerennya ‘money politic’. Semakin dekat hari pencoblosan, ‘money politic’ semakin jelas dan berani, kita kenal saat-saat itu sebagai serangan fajar menjelang subu. Jika ada timses yang memberikan uang atau apa saja sebagai bentuk gratifikasi dengan syarat mencoblos paslon tertentu, sadarlah bahwa itu ‘money politic’ namanya dan hakul yakin paslon itu berpotensi korupsi dan karena itu jangan dipilih.

3. Bersikap permisif terhadap praktek ‘money politic’. Bersikap permisif terhadap korupsi lebih berbahaya daripada korupsi itu sendiri karena sikap itu membuka keran atau akses bagi praktek korupsi berjemaah dan meluas. Kalau ada paslon atau tim sukses yang mengatakan: “Jika menjelang hari pencoblosan ada yang memberi uang atau barang/jasa apa saja kepadamu dengan pesan mencoblos paslon tertentu, diterima saja uang itu, tidak apa-apa, kan nanti juga tak ada yang tahu siapa yang dicoblos di bilik pencoblosan”, sadarlah itu sinyal kuat bahwa paslon tersebut ada bibit korupsi di dalam dirinya. Koruptor itu pada hakikatnya menisbikan nilai moral, mengerdilkan hati nurani. Sikap permisif terhadap praktek money politic seperti ini melumpuhkan hati nurani dan menyuruh atau memaksakan rakyat untuk mencoblos tidak sesuai atau tidak pakai hati nurani. Hakul yakin, rakyat kecil yang sudah menerima uang atau barang/jasa money politic tersebut akan hancur moralnya atau tidak bermoral jadinya. Jangan memilih pemimpin yang bikin rakyat jadi tak bermoral.

Baca juga : Pilgub NTT 2018, Potong Generasi ? Ini Kata Christian Rotok

4. Lacak dana kampanyenya, apakah ada gab antara persediaan dana yang dilaporkan ke KPU dengan biaya rasional kampanye real. Sulit diterima akal sehat jika, misalnya untuk dana kampanye DKI, paslon tertentu jauh lebih rendah dana kampanyenya yang dilaporkan ke KPU bila disandingkan dengan dana kampanye paslon-paslon lainnya. Padahal intensitas dan ekstensifikasi kampanyenya tidak beda jauh dari paslon lainnya, bahkan lebih intens dan lebih luas, dengan memakan biaya yang lebih besar. Dana kampanye saja sudah tidak jujur dan tidak budgetting, apalagi jika nanti menjadi pemimpin, peluang melakukan penyelewengan semakin lebih besar karena kekuasaan besar ada padanya. Ini sinyal ada bibit korupsi di dalam paslon tersebut dan karena itu jangan dipilih karena bakal jadi pemimpin koruptor yang suka mainanipulasi data dan anggaran.

5. Rekam jejak kekayaan paslon. Rakyat biasa tentu sangat sulit menelusuri dari mana saja uangnya didapat untuk membiayai kampanye. Apakah dana tersebut didapat secara halal atau haram, juga sulit diterawang mata awam. Lingkaran kekuasaan modal dan jabatan yang bisa menjelaskan hal itu dan memudahkan rakyat tahu dari mana uang kampanye yang besar itu diperoleh. Sederhana saja, seorang pegawai eselon dua di kantor cabang perpajakan bisa punya rumah mewah, mobil mewah, bisnis sana sini, terang bahwa semuanya itu tidak didapat dari gajinya. Hakul yakin itu hasil korupsi, kalau bukan hasil penggandaan uang siluman ala Kanjeng Dimas. Jangan memilih pemimpin seperti ini, pasti kelak jadi pemimpin koruptor. Paling tidak ia dipusingkan untuk mencari daya agar mengembalikan uang tersebut kepada orang yang menyumbangnya atau memberikan akses sebagai balas budi.

6. Calon pemimpin karbitan, yang oportunis, mengejar jabatan untuk melanggengkan kekuasaan. Tidak tahu arahnya, tiba-tiba kapal sudah dinyatakan sampai ke tujuan. Semua penumpang kapal terkejut. Ada banyak yang percaya saja, tetapi tak sedikit pula yang terperangah, kaget, lalu melompat ke kapal yang lain untuk menemukan kembali arah tujuan yang hilang. Itulah analog munculnya pemimpin karbitan yang muncul bukan terutama karena rekam jejaknya tetapi karena kekuasaan di baliknya. Tentu ada kepentingan besar yang dibawa sertanya, dan tidak bisa tidak seorang pemimpin karbitan pasti oportunis dan melindungi kepentingan kekuasaan yang mengorbitnya. Kekuasaan memiliki potensi melakukan korupsi, kekuasaan yang lebih besar akan berpotensi melahirkan korupsi yang lebih besar pula. Jangan memilih pemimpin karbitan, hakul yakin akan menjadi pemimpin oportunis yang mengabdi pada dua tuan: mamon (UANG) dan kuasa.

Baca juga : Manggarai Timur 2018 : Membidik Pemimpin Terbaik, Bukan Pemimpin Bekas

7. Kedekatan dengan oknum koruptor atau lembaga dan partai yang banyak anggotanya terkait kasus korupsi. Paslon tersebut berada atau lebih parah lagi terlahir di dalam lingkaran penuh masalah korupsi yang senantiasa menghantui. Hakul yakin, ketika menjadi pemimpin kelak, kasus korupsi dibikin mangkrak karena dia tidak mau tercebur di dalam masalahnya sendiri. Jangan pilih pemimpin yang menjadi bagian dari masalah korupsi.

8. Perhatikan cara komunikasi paslon saat kampanye atau debat kandidat. Penuh retorika dan kalimat bersayap saat kampanye dan debat pilkada adalah sinyal bahwa di dalam diri pemimpin tersebut ada bibit korupsi. Mengapa? Dia pandai membungkus dan mengemas barang busuk. Tidak lugas, tegas, tangkas, dan jelas. Jika terjadi penyelewangan uang yang mengarah ke korupsi, pemimpin tersebut akan mengatakan ke publik bahwa itu hanya kesalahan prosedur saja dan peruntukannya tidak tepat sasar. Maksudnya untuk memajukan dunia pendidikan malah dananya nyangkut di saku. Pemimpin yang terlalu eufemistis, penuh janji manis dan retorika yang membius, hakul yakin ada bibit korupsi di dalamnya karena pandai menyembunyikan sesuatu atau ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan pilih pemimpin seperti itu karena ada potensi korupsi.

9. Berbuat curang sepanjang masa kampanye hingga hari pencoblosan. Perbuatan curang yang dimaksud di sini sangat kompleks, karena menyentuh ranah politik dan hukum. Kecurangan itu dapat dilihat dari upaya politik atau hukum yang menghambat seseorang untuk berkampanye dengan aman dan nyawan, menciptakan teror baik secara massif dengan menggelar aksi massa atau secara personal dengan teror dan ujaran kebencian dan fitnah (black campaign). Pemimpin yang berperingai seperti ini bisa dibaca sangat ambisius mengejar jabatan atau kekuasaan untuk melindungi dan mengamankan harta kekayaan, entah pribadi atau koleganya. Hakul yakin, ada bibit korupsi di dalam dirinya dan karena itu jangan pilih pemimpin seperti itu.

10. Last but not least. Apakah paslon tersebut sadar diri, tahu diri, introspektif, tidak plin plan, tidak jadi kutu loncat, dan bukan boneka di tangan kekuasaan. Pemimpin yang tidak tahu diri, yang tidak memiliki kepekaan sosial, adalah pemimpin yang tidak tahu malu, yang suka ‘mengeluh gaji kecil, yang men-tweet kehilangan roti kepada rakyat yang makan jagung bose’. Jangan pilih pemimpin yang tidak tahu diri dan lula diri karena hakul yakin dia tidak sadar kalau sudah melecehkan rakyatnya dan tidak malu makan uang rakyat.

Kita sudah sampai di penghujung jalan menuju bilik pencoblosan. Rasanya sudah cukup untuk memahami mana paslon pemimpin yang berpotensi korupsi dan mana yang pantas dipilih pada hari pencoblosan nanti. Kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu yang demokratis sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran rakyat pemilih akan pemimpin yang dibutuhkan pada zamannya. Mari, jadilah pemilih yang sadar dan cerdas untuk melahirkan pemimpin yang bernas dan bukan ala kadarnya.

Jakarta, 10 Februari 2017

(Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – Redaksi)

Opini terkait : Opini : Menghasilkan Pilkada Yang Berkualitas

1 KOMENTAR

  1. Saya menghimbau kepada masyarakat NTT untuk memilih pemimpin yg baik, pilihlah pemimpin yg sesuai hati nurani, tapi jgn pilih pemimpin yg berdalih retorika surga…… Dan jgn pilih pemimpin yg malas melobi dan mendatangkan investor, jgn pilih pemimpin yg punya indikasi dekat dgn kelompok preman, jgn pilih calon dari partai yg syarat dengan sarang korupsi, PILIH lah pemimpin sederhana, gesit, pekerja keras dan mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat kecil.Majukan NTT dgn cara yg super gesit tanpa ada OTT KPK…….?????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here