Beranda Headline Membongkar Ingatan (Jelang Pilkada Manggarai Timur 2018) : Opini

Membongkar Ingatan (Jelang Pilkada Manggarai Timur 2018) : Opini

1186
0
Yergo Arnaf / Mahasiswa Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang dan aktif di Komunitas Diskusi Ngobrol Pintar (NgoPi) Manggarai - Malang

Membongkar Ingatan (Jelang Pilkada Manggarai Timur 2018)

 Penulis : YERGO ARNAF*

Tampilan kampanye para kontestan Pilkada Manggarai Timur mesti ditangkap lewat sikap kritis. Kompetensi figur, visi maupun komitmen politiknya harus ditimbang dalam kerangka analisis rasional dan objektif. Tidak ikut arus. Sudah saatnya masyarakat keluar dari jebakan demagogi, perilaku politik kaum politisi yang mengelabui rakyat dengan janji yang muluk-muluk.

Kredibilitas dan reputasi politik masa lalu adalah isu strategis dalam konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tema ini erat kaitannya bila kita bicara soal image politik. Walau bahasan dan urgensitasnya seringkali nyaris terlupakan dalam diskursus pilkada, topik ini bisa jadi semacam pisau analisis guna menakar karakteristik para kontestan.

2018 mendatang, Kabupaten Manggarai Timur akan memasuki momentum Pilkada. Pilkada sebagai proyek demokrasi lokal dirayakan guna memilih sosok pemimpin yang siap menjadi nahkoda pemerintahan dan pembangunan Manggarai Timur 5 (lima) tahun ke depan. Ruang publik kini ramai dengan perbincangan dan dialog-dialog politik. Gairah demokrasi ini mengalir sampai pelosok. Masyarakat mulai aktif dan terjun ke dalam tim sukses masing-masing kandidat. Paling tidak keramaian ini punya implikasi positif bagi perkembangan iklim demokrasi lokal, di mana rakyat lewat hak politiknya ikut berpartisipasi dalam dinamika politik lokal.

Semarak Pilkada makin panas ketika ragam kampanye mulai bergulir. Festival kampanye para kontestan kini menjadi tontonan publik. “Wajah-wajah baru” dan para pemain lama kembali tampil ke arena kompetisi. Mereka mengkampanyekan diri, menjual visi misi dan mempengaruhi opini publik. Kampanye tersebut mekar dalam bentuk yang kreatif. Sosialisasi ke masyarakat, ceramah publik, bantuan sosial, dan kampanye melalui media, stiker, poster, kalender, pamflet, surat kabar, dan di media online. Banyak strategi dibuat guna menarik minat serta perhatian publik. Konsep dan strategi politik muncul sebagai amunisi utama. Sangat mutlak sebagai dasar dalam bergerak. Bila konsep nihil, strategi lemah, siap-siap terlempar keluar gelanggang pertarungan.

Pada prinsipnya masyarakat mesti kritis menyikapi hingar-bingar kampanye yang bermunculan itu. Perlu kedalaman analisa sehingga tak terjebak dalam logika maupun obsesi politik serta janji muluk para kontestan. Kampanye sebagai media aktualisasi diri layak dikritisi. Kampanye pemilu adalah jangka waktu yang diberikan oleh panitia pemilu kepada para kandidat baik individu maupun partai politik untuk mensosialisasikan diri. Kampanye pemilu ini pun secara intens memuat tawaran visi misi dan program, mobilisasi massa, sosialisasi, mempengaruhi opini publik dan menggiring publik untuk memberikan suaranya pada hari pencoblosan. Kampanye pemilu bersifat jangka pendek dan terbatas sebab muncul hanya pada saat merayakan proses pemilihan kepala daerah.

Kampanye politik adalah sebuah strategi politik tertentu berupa implementasi nilai, ideologi, visi misi partai politik secara konsisten dengan tujuan membangun serta membentuk image politik partai di benak publik. Karena image butuh proses, maka kampanye politik cenderung berlangsung lama. Pada tahap ini, membangun hubungan relasional dengan masyarakat ialah salah satu dimensi praktis kampanye politik. Kampanye politik tak selamanya merupakan kampanye pemilu tapi kampanye pemilu adalah kampanye politik. Kampanye pemilu punya masanya sendiri.

Dalam konteks Pilkada Manggarai Timur, gerak-gerik kampanye para kontestan perlu ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, interaksi politik. Gerilya para kontestan yang mulai muncul dan “tebar pesona” hanya pada saat menyongsong musim Pilkada sangat tidak efektif dari perspektif interaksi politik. Interaksi politik yang terjadi antara para kontestan dengan masyarakat terkesan berlangsung dalam masa menuju momen Pilkada semata. Padahal interaksi antara keduanya mesti berlangsung intens dan tidak dapat terjadi hanya sebatas periode tertentu. Interaksi politik berarti hubungan relasional-dialogis antara partai politik atau kontestan individu dengan masyarakat dalam kehidupan bersama. Kemampuan masyarakat mengenali karakteristik serta ideologi partai politik atau kontestan individu adalah salah satu fungsi interaksi politik.

Kedua, komunikasi politik. Kampanye adalah proses komunikasi politik. Partai politik maupun para kontestan individu mengkomunikasikan ideologi politik, nilai dan visi misinya. Tujuannya adalah terciptanya sebuah kesamaan pemahaman antara para kontestan dengan masyarakat mengenai ideologi dan visi misi politik mereka serta membangun kemitraan dengan masyarakat. Jadi ideologi atau pun visi misi politik tidak cukup hanya menjadi konsumsi para kontestan. Masyarakat pun perlu mengetahuinya. Pemahaman holistik masyarakat terhadap ideologi dan visi misi tersebut menjadi modal dalam menentukan sikap politik. Bila proses komunikasi ini berlangsung singkat, menjelang masa Pilkada, maka penyampaian pesan-pesan tersebut tidak bergerak secara optimal. Lebih parah lagi ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menilai karakteristik para kontestan. Akibatnya dalam situasi seperti ini, tak jarang transaksi politik berupa money politic sangat dominan bangkit sebagai alat bantu kemenangan.

Ketiga, edukasi politik. Kampanye sebagai edukasi politik memainkan peran penting bagi keadaban publik. Suatu proses pendidikan bagi pihak-pihak yang belum memiliki pengetahuan politik. Edukasi politik sangat tidak efektif manakala ia terjadi dalam periode tertentu saja, misalkan pada masa-masa menjelang Pilkada. Ini amat menggelikan. Apalagi para kontestan “turun gunung” ke tengah masyarakat menjelang momen Pilkada. Peristiwa ini seolah-olah memposisikan masyarakat sebatas “pihak yang memberikan suara”. Tak ada yang lebih. Pasca Pilkada, terjadi pengabaian publik. Masyarakat kian tersingkir dari dialog politik. Proyek-proyek politik lebih bersifat oppurtunis. Orientasi kekuasaan menjadi panglima. Janji-janji politik saat kampanye mengalami disorientasi sebab terkubur ke dalam kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal edukasi politik mesti berlangsung terus menerus demi pengetahuan politik masyarakat dan kematangan berdemokrasi. Hal ini sangat relevan dan merupakan tanggung jawab moral kaum politisi dan partai politik.Pendidikan politik di daerah sangat bergantung terutama dari peran para politisi dan lembaga partai politik.

Menjadi Kritis

Tampilan kampanye para kontestan Pilkada Manggarai Timur mesti ditangkap lewat sikap kritis. Kompetensi figur, visi maupun komitmen politiknya harus ditimbang dalam kerangka analisis rasional dan objektif. Tidak ikut arus. Sudah saatnya masyarakat keluar dari jebakan demagogi, perilaku politik kaum politisi yang mengelabui rakyat dengan janji yang muluk-muluk. Kedalaman analisis yang minim, serba pasrah pasif terhadap visi misi para kontestan, tanpa menimbang kualitasnya, mudah menjadikan rakyat sebagai korban demagogi. Nasib pembangunan Manggarai Timur ke depan ditentukan lewat kualitas masyarakat dalam mengambil sikap politik. Sikap politik yang salah sangat mungkin memproses lahirnya pemimpin yang mengutamakan kepentingan suku atau kelompoknya sendiri.

Memberi penilaian terhadap kredibilitas dan reputasi politik masa lalu setiap kontestan merupakan salah satu strategi dalam menyimak beragam kampanye tersebut. Kredibilitas dan reputasi politik lebih menyoal tentang dimensi sikap dan perilaku politik para kontestan baik saat ini maupun di masa lalu. Tentunya identitas para kontestan bisa dibaca dan telah terekam dalam memori publik. Kredibilitas dan reputasi politik itu antara lain, bagaimana aktivitas politik para kontestan pada masa-masa sebelum suhu Pilkada mengemuka ? Apakah mereka pernah berjuang dan hadir di tengah-tengah persoalan rakyat Manggarai Timur ? Apakah mereka aktif melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Manggarai Timur ? Jangan sampai para kontestan tersebut baru muncul kala Pilkada mulai mendekat. Situasi macam ini patut dicurigai. Antara kehendak mengabdi atau hasrat kekuasaan bisa jadi niat yang terpantul dari fenomena itu.

Mereka aktif mengkritisi problem pembangunan Manggarai Timur, kritik kinerja pemerintah setempat, obral janji, konsolidasi massa, menawarkan harapan. Semua itu didesain guna menarik simpati publik. Begitu pun partai politik di panggung lokal. Kiprahnya harus digugat. Sebagai institusi politik, apakah mereka telah berjuang untuk kesejahteraan rakyat Manggarai Timur ? Bagaimana program kerja partai untuk masyarakat sejauh ini ? Atau eksistensi mereka menampakan wujudnya seolah-olah “pro rakyat” hanya pada saat wacana Pilkada mulai berhembus.

Hiruk-pikuk kampanye para kontestan sebetulnya hendak menegaskan bahwa aspek track record para petarung tersebut layak diuji. Masyarakat tentu tahu dan memiliki gambaran tentang sosok kontestan individu dan partai politik yang selama ini aktif dan konsisten berinteraksi dengan masyarakat, melakukan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, serta berjuang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat bahkan jauh sebelum isu Pilkada dimulai.

Penguatan demokrasi lokal di era otonomi daerah dewasa ini ialah tema final yang harus selalu diperjuangkan eksistensinya. Kualitas demokrasi bukan sebatas terjaminnya rakyat dalam menentukan hak politik sebagai warga negara tetapi juga kualitas rakyat dalam memutuskan sikap politiknya. Hal ini mutlak sebab masa depan mereka sebagai rakyat Manggarai Timur 5 (lima) tahun ke depan sangat dipengaruhi oleh kualitas mereka dalam menentukan sikap politik saat ini.

*Penulis adalah mahasiswa Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang dan aktif di Komunitas Diskusi Ngobrol Pintar (NgoPi) Manggarai – Malang

(Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here