Beranda Opini Budaya Lokal dan Politik Pilkada : Opini Alfred Tuname

Budaya Lokal dan Politik Pilkada : Opini Alfred Tuname

491
0
Alfred Tuname / Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)

Budaya Lokal dan Politik Pilkada

Penulis : Alfred Tuname*

 

Budaya telah dipahami dalam bingkai sistem. Sebagai sistem, budaya mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Manusia yang tercelup dalam budaya tertentu, like or dislike, wajib mengikuti aturan, norma dan tradisi budaya tertentu.

Selain soal perilaku, hasil olah pikir dan rasa yang menjadi karya (seni) juga merupakan bagian dari budaya. Antara artefak dan idea yang terjaga dalam tradisi dan ritus menjadi bagian kehidupan yang perlu dijaga. Itulah budaya yang menjadi pedoman hidup masyarakat budaya tersebut.

Baca juga : Gosip Politik Dalam Pilkada

Budaya vs Politik

Pada konteks masyarakat budaya tertentu, politik seringkali membawa langgam “budaya” baru. Politik pun dirasa menjadi penghambat praktik-pratik budaya masyarakat tertentu. Politik didakwa sebagai pemecah persatuan dan pemutus temali relasi sosial masyarakat budaya. Politik juga didakwa sebagai perusak sistem nilai pada budaya tertentu. Politik yang menggotong perangkat nilai kompetisi dan egaliter dianggap merusak tatanan primordial feodalistik.

Baca juga : Pemimpin Yang “Mit-Sein” : OPINI Alfred Tuname

Di sisi lain, politik membawa warna baru bagi praktik budaya. Bahwa politik menguatkan nilai permusyawaratan (demokrasi) dan keseimbangan ekologi, koreksi atas sikap otoritarian, tawaran penghargaan akan HAM dan lain sebagainya. Di sini, politik dirasa membuka cakrawala berpikir universal dalam praktik-praktik berbudaya yang parokial.

Tesisnya adalah ketika “budaya” politik lebih kuat ketimbang tradisi masyarakat tertentu, maka praktik budaya lokal bisa saja mengalami displacement. Tetapi bila determinasi budaya lokal lebih mendominasi praktik politik maka warna politik cenderung primordial.

Baca juga : Agas Andreas Nyatakan Siap Maju sebagai Calon Bupati Manggarai Timur

Akan tetapi budaya tidak pernah statis. Campur-baur budaya selalu menimbulkan “sintesa” baru dalam praktik berbudaya, baik terhadap sistem pengetahuan dan sistem nilai. Semua itu tentu tergantung pada sikap dan kearifan budaya manusia yang menjalaninya. Fareed Zakaria (2003), menulis, “Culture is important. It can be a spur or a drag, delaying or speeding up change”. Budaya terus berubah seriring gerak zaman yang terus maju.

Pilkada

Pada konteks politik lokal, langgam primordialitas politik masih terasa mencolok. Hal itu tidak bisa dipungkiri. Maklum, budaya masih mengikat sistem pengetahuan dan nilai kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, praktik-praktik politik Pilkada tidak pernah lepas dari taring-taring budaya lokal yang begitu tajam.

Politik Pilkada mau tidak mau harus merangkul budaya (ritual dan tradisi). Tujuannya adalah menghaluskan saturasi politik yang kental konflik kepentingan. Keikutsertaan budaya lokal dalam praktik politik Pilkada semata untuk mengontrol catuk-maruk persaingan politik yang berdampak pada konflik horisontal.

Melalui sistem pengetahuan dan nilai, budaya lokal mengotrol alam pikiran dan perilaku masyarakat pemilih (voters) untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan relasi sosial, meskipun secara politik masih ada perbedaan pilihan.

Politik tidak pernah mengeksploitasi budaya lokal (ritual dan tradisi). Politik justru menjadikan budaya lokal sebagai aset atau modal untuk menjaga nilai-nilai luhur politik itu sendiri, yaitu kebaikan bersama. Bahwa nilia-nilai budaya lokal dan segala ritual dan tradisi adatnya perlu diperkuat dan dipertegas untuk mengawal distribusi keadilan dan kesejahteraan.

Sebagai contoh, di tanah Nucalale (wilayah Manggarai), rumah adat (niang) sering kali akrab dengan event politik. Posisi niang menjadi penting sebab niang adalah simbol kekuasaan budaya yang magis. Niang menjadi tempat berkumpul warga adat sekaligus ruang menghadirkan roh-roh nenek moyong (wura-ceki). Wura-ceki diyakini sebagai pembuka jalan dan pemegang janji adat demi kebaikan warga kampung. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan ucapan yang terjadi di niang selalu memiliki kekuatan magis dan penuh konsekuensi magis pula.

Oleh karena itu, setiap tindak-tutur politik yang dilakukan di niang adalah jaminan bagi warga adat. Di situ setiap tutur harus jujur; setiap janji harus pasti; setiap niat pasti jadi. Setiap tanda baik dari ritual adat (wajo manuk) di niang berarti restu baik dari wura-ceki maupun masyarakat itu sendiri. Tambahannya, setiap pelanggaran atas tindak-tutur yang sudah diucapkan di niang (atau “tuka peang”), akan ada resiko, baik lansung maupun tidak langsung. Di sini, fungsi kontrol budaya lokal terhadap perilaku politik menjadi sangat krusial.

Begitu pun dengan pemasangan baliho dan stiker politik, perlu disentuh budaya lokal. Dengan begitu, baliho dan stiker tidak mengotori ruang publik (natas) kampung atau menjadi sampah visual. Pemasangan striker di rumah penduduk harus ada sikap “permisi” pada pemilik rumah. Orang Manggarai menyebutnya dengan “weda rewa, tuke mbaru”. Tentu biar tidak dianggap sebagai maling atau tukang curi. Inilah pengaruh budaya lokal pada perilaku politik modern.

Harapan

Ketika budaya lokal sudah lekat dalah kehidupan masyarakat tertentu, maka figur-figur politik wajib paham dan manut pada tatanan itu. Mereka yang “gagal paham” atas budaya lokal akan dengan sendirinya dianggap liar (tidak berbudaya) oleh masyarakat adat itu sendiri.

Padahal budaya lokal harus menjadi pegangan bahkan tuntunan untuk budaya politik yang lebih baik. Politik harus mencermin budaya di mana actus politik itu dilakukan. Politik yang merangkul budaya lokal (sistem nilai dan sistem pengetahuan) akan membentuk sintesa politik dengan corak yang khas dan akrab dengan masyarakat setempat.

Karena demokrasi politik harus dekat dan berasal dari masyarakat, maka setiap tatanan yang ada di masyarakat wajib diakui dan dirangkul. Dari situlah politik kita semakin berbudaya. Politik berbudaya lahir dari pemimpin yang berpijak pada budaya menuju pembangunan masyarakat yang maju, sejahtera dan berbudaya.

*Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)

 

            

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here