Beranda Opini Gosip Politik Dalam Pilkada : Opini Alfred Tuname

Gosip Politik Dalam Pilkada : Opini Alfred Tuname

418
0
Alfred Tuname / Esai dan Pemerhati Politik, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Gosip Politik Dalam PilkadaOleh : Alfred Tuname*

Yang jelas, gosip politik hanya  lahir dari figur-figur politik yang tidak percaya diri dan bahkan tidak punya beginsel politiek (istilah I.J. Kasimo) atau prinsip politik. Politisi yang muncul melalui gosip politik adalah politisi oportunis. Hal itu hanya cocok bagi politisi pemula yang masih belajar berpolitik. Hal itu persis seperti calon artis yang mendongkrak popularitas melalui gosip selebritas.

Gosip, “the informal talk”, selalu muncul dalam ketidakpastian informasi. Simpang-siur informasi yang berkelut dalam sengkarut fakta (groundless) dan data. Sementara itu tingkat rasa ingin tahu atau kepo begitu tinggi di masyarakat. Gosip pun menjadi “makanan pembuka” dalam konteks perjamuan makan besar politik. Maksudnya, seperti membicarakan selebritas, politik menjadi sesuatu yang tak terpikirkan tanpa gosip.

Baca juga : Pemimpin Yang “Mit-Sein” : OPINI Alfred Tuname

Dengan gosip politik, seorang figur atau politisi menjadi selebritas politik. Umumnya, sebagai selebritas politik, gosip politik pun tidak berurusan dengan politik yang esensial. Gosip politik hanyalah diseminasi narsis politik para politisi.

Bisa jadi juga, gosip politik hanyalah bagian dari usaha “testing the water”. Kalau riak politiknya kuat, berarti popularitasnya tinggi. Begitu pun sebaliknya. Perlu diingat, popularitas politik berdampak pada elektabilitas, meskipun tak selamanya demikian.

Baca juga : Budaya Lokal dan Politik Pilkada : Opini Alfred Tuname

Oleh karena itu, gosip seringkali bertuan. Gosip tidak selamanya berdiri sendiri, ada promotornya. Ada  yang mengais keuntungan politik dari gosip politik. Ada yang dirugikan, tentunya. Dari semua yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Sebab, tujuan dari gosip politik adalah mengaburkan sisi kepastian dan kebenaran politik.

Ketika gosip politik tersebar secara masif, gosip politk menjelma sebagai kebenaran yang memiliki power atau kekuatan politis. Ada kekuasaan yang bekerja di balik diseminasi gosip politik.

Baca juga : Agas Andreas Nyatakan Siap Maju sebagai Calon Bupati Manggarai Timur

Filsuf Michael Foucault dalam The History of Sexualiy (1984) menulis , “power can also be productive, allowing for new forms of behaviour and resistance”. Ketika masyarakat dipercaya sebagai kawanan yang berkubang dalam “the society of the spectacle” (istilah Guy Deboard), maka gosip menjadi alat kekuasaan : kekuasaan mengontrol perilaku masyarakat.

Diseminasi gosip persis sama dengan diseminasi kekuasaan. Masyarakat adalah konsumen gosip. Yang percaya dan terpedaya berarti telah dikuasai. Dalam konteks Pilkada, diartikan sebagai dikuasai secara politis demi kemenangan politik pemilihan. Bagi masyarakat yang tidak punya akses informasi yang jelas dan akurat, gosip menjadi kebenaran yang tak terbantahkan.

Akan tetapi, gosip politik Pilkada selalu bermata dua : bisa menguntungkan, bisa pula merugikan. “Human beings must recognise that having a tongue and using it to do bad is the same as having dynamite in their mouths”, tulis seorang kolumnis gosip. Bila gosip berujung betul jadi fakta, pasti risiko politik akan berimbas pada siapa yang menjadi “subyek” gosip.

Sebagai contoh, munculnya paket pasangan politik jelang Pilkada yang hanya buah dari “informal talk” bisa jadi dianggap sebagai “testing the water”. Bila itu hanya berhenti sebagai gosip, maka figur-figur politik tersebut akan dinilai sebagai politisi rendahan atau tidak berkepribadian. “Politisi-artis” yang hanya terdengar dari maraknya gosip itu tidak akan dianggap dan diperhitungan oleh masyarakat. Mereka akan dinilai telah memperdayai masyarakat. Tetapi bila gosip paket pasangan politik ternyata adalah sebuah fakta politik, maka figur-figur politik itu akan mendapat simpati. Setidaknya, ada penilaian baik dari masyarakat.

Yang jelas, gosip politik hanya  lahir dari figur-figur politik yang tidak percaya diri dan bahkan tidak punya beginsel politiek (istilah I.J. Kasimo) atau prinsip politik. Politisi yang muncul melalui gosip politik adalah politisi oportunis. Hal itu hanya cocok bagi politisi pemula yang masih belajar berpolitik. Hal itu persis seperti calon artis yang mendongkrak popularitas melalui gosip selebritas.

Politisi oportunis yang memainkan gosip politik sesungguhnya bukan seorang politisi tulen. Politisi seperti hanya menjadikan politik sebagai ajang narsisme politik. Politik menjadi ruang untuk meraih kepentingan pribadi sepuas-puasnya. Demi kepentingan pribadi itu, rakyat dibiarkan mengkonsumsi gosip sebanyak mungkin.

Padahal, mengutip pemikir politik Hannah Arendt, politik seharusnya menjadi “ruang penampakan” (space of appearance) bagi ide-ide yang terpendam. Melalui politik, ide-ide pembangunan diperbincangkan secara rasional demi kepentingan banyak orang. Jadi politik adalah ruang pertarungan ide, bukan ruang pertengkaran gosip.

Oleh karena itu, event politik Pilkada harus diikuti dengan pendidikan politik yang baik. Hal ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu (KPUD/Panwaslu), melainkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk para politisi itu sendiri. Masyarakat butuh informasi dan data yang akurat, bukan gosip terkait politik Pilkada. Bahwa, demokrasi harus dirayakan dengan kepastian informasi dan data. Bukankah hal itu juga merupakan hak warga negara?

Pilkada akan semakin demokratis bila disertai dengan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, dan juga perilaku politik para politisi yang berintegritas. Sebab tantang demokrasi politik kita adalah soal, mengutip Yudi Latief, “bagaimana mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recogniton)” yang menjamin hak-hak politik warga negara. Bagaimana mungkin pengakuan politik dan politik dapat berjalan baik bila politisinya tidak memiliki integritas dan hanya tumbuh dalam bingkai gosip belaka.

Pilkada adalah gerbang emas demokrasi untuk memilih pemimpin yang punya integritas, jujur dan berkepribadian baik. Oleh karena itu, jalanilah proses politik demokrasi itu dengan penuh kejujuran, minus gosip, plus politisi yang berprinsip. Semua itu tentu kebaikan bersama. Dengan begitu, “di atas segala lapangan tanah air aku hidup, aku gembira”, kata bung Hatta.

******

*Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)

(Catatan : Isi tulisan ditanggung jawab kami – Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here