Beranda Opini Pemimpin Yang “Mit-Sein” : OPINI Alfred Tuname

Pemimpin Yang “Mit-Sein” : OPINI Alfred Tuname

415
2
Alfred Tuname, Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia) (Foto : Alfred/Florespost.co)

Pemimpin Yang “Mit-Sein

Penulis : Alfred Tuname*

 

Pemimpin tak pernah baru atau bekas, sebab kualitas pemimpin embodied pada cara mempengaruhi dan keberhasilan menggunakan kekuasaan politik

Pilkada merupakan wajah demokrasi dalam politik kita. Demokrasi, karena rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Dengan pertimbangan rasional dan hati nurani, rakyat memilih pasangan terbaik untuk jadi pemimpin. Lahirlah pemimpin yang demokratis.

Pemimpin yang demokratis memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan tentu bukanlah suatu barang sakral yang harus dieram untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan itu hanya “titipan” rakyat kepada sang pemimpin untuk  dipergunakan demi kebaikan dan kesejahteraan banyak orang.

Baca juga : Gosip Politik Dalam Pilkada

Sebagai “titipan”, kekuasaan dapat berganti atau dievaluasi kembali. Pada event pilkada itulah evaluasi politik dioperasikan untuk menakar pemimpin yang menggunakan atau hendak menggunakan kekuasaan. Calon pemimpin yang pantas dan membekas di hati pasti akan dipilih rakyat. Sistem demokrasi politik mengatur semua itu secara wajar dan benar.

Demokrasi menjadi kurang wajar manakala semua orang merasa pantas menjadi pemimpin. Tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kualitas pribadi, semua orang berbondong-bondong mencalonkan diri dalam Pilkada. Terjemahan lain atas pernyataan Presiden Joko Widodo “demokrasi kebablasan” adalah semua orang merasa pantas jadi pemimpin.

Baca juga : Budaya Lokal dan Politik Pilkada : OPINI

Tentu saja demorasi kita tidak elitis. Juga benar bahwa ada hak politik warga negara untuk dipilih. Akan tetapi, hak untuk dipilih itu harus diikuti dengan pertimbangan matang. Integritas, intelektualitas, popularitas, elektabilitas dan finansial harus masuk dalam neraca timbang politik pencalonan.

Singkatnya, pemimpin itu harus mengenal dirinya, dikenal publik, mengenal wilayah dan persoalan rakyat, serta pernah berdialog secara politis dengan rakyat. Pemimpin itu bukan pemeran “kutu loncat” di antara  partai politik untuk kepetingan politik pragmatis. Pemimpin bukan orang yang asing dari masyarakat. Pemimpin itu bukan sosok yang baru datang mengenal wilayah dan buta persoalan masyarakat. Pemimpin juga tidak pernah lahir dari politik pencitraan.

Baca juga : Agas Andreas Nyatakan Siap Maju sebagai Calon Bupati Manggarai Timur

Yang jelas, kualifikasi pemimpin tersebut bukanlah restriksi, melainkan obsesi publik akan pemimpin yang otentik. Yakni, pemimpin yang pernah ada bersama (Mit-Sein) masyarakatnya. Maka kualifikasi “pemimpin baru atau bekas” merupakan tawaran argumentasi politik yang picik dan naif.

Pemimpin tak pernah baru atau bekas, sebab kualitas pemimpin embodied pada cara mempengaruhi dan keberhasilan menggunakan kekuasaan politik. Mari kita ingat kata Barack Obama pada US Election 2008, “You realize, don’t you, that the political dynamics have changed” (Erick Jones dan Salvatore Vassalo, 2009). Pemimpin pasti punya insting politik untuk mengetahui perubahan dinamika politik.

Artinya, setiap pemimpin pasti menggunakan segenap perangkat pengalaman dan jaringan kuasa untuk mewujudkan visi-misi politiknya. Strategi dan inovasi kebijakan selalu ditawarkan untuk mencapai cita-cita kebaikan bersama. Operasi politik seperti itulah yang dinilai progresif dan etis secara politik.

Pemimpin politik adalah figur-figur yang bersih dan berkarakter pelayan. “… Siapa yang pernah saya rampas hak-hak pribadinya? Siapa yang pernah saya tindas? Atau siapa yang telah saya terima uangnya sehingga mata dan hati saya menjadi tertutup?” Itu petikan ujar mantan Presiden Amerika Thomas Jafferson dalam Thomas Jafferson, An Intimate History (ditulis oleh Fawn M. Brodie, 1975).

Dari situ tersirat kualitas pemimpin bersih. Tentu kualitas pemimpin tidak seperti oknum gerombolan polisi yang merampas hak-hak pribadi masyarakat dengan “menilang” tanpa surat perintah para pengendara motor demi mencari uang rokok dan pulsa. Pemimpin juga bukan berkarakter penjudi yang menggadaikan kepentingan publik demi kepentingan investor. Pemimpin harus punya mata dan hati untuk masyakarat sebab ia tumbuh dan besar bersama masyarakatnya.

Pemimpin adalah cerminan pilihan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemimpin haruslah figur yang kuat secara politik (political capital) sehingga mampu mengambil inisiatif kebijakan perubahan menuju masyarakat yang lebih baik. Tak akan ada perubahan tanpa pemimpin yang kuat secara politik. Setiap pergolakan dan kebuntuan politik kebijakan akan mudah terpecahkan oleh figur pemimpin kuat.

Untuk memiliki kualitas pemimpin seperti itu masyarakat harus cerdas melihat dan memilih. Kategori cerdas memilih pemimpin ada dua, yakni cerdas-rasional dan cerdas-emosional. Cerdas rasional ditakar berdasarkan terobosan visi-misi yang tawarkan sang calon pemimpin; cerdas emosional ditakar berdasarkan kualitas dan integritas pribadi calon pemimpin.

Alasannya, pemimpin kuat dan baik dapat memilah kebijakan pembangunan yang pro-rakyat dan tidak pro-rakyat; pemimpin yang lemah dan elitis tidak dapat menjalankan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat.

Akhirnya, mari menjemput keadaban politik di Pilkada/Pilgub 2018 menuju peradaban nan sejahtera!

*****

*Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)

(Catatan : Isi tulisan ditanggung jawab kami – Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here