Beranda Hukrim Florata Ahok BUKAN Penista Agama Islam

Ahok BUKAN Penista Agama Islam

825
2
Edi Danggur, S.H. / Salah satu Advokat/Penasihat Hukum Ahok sesaat sebelum sidang Ahok, Kamis (20/4/2017) (Foto facebook Edi Danggur)

FLORESPOST.CO, Ruteng – Dalam sidang ke-19 hari ini, Kamis, 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Surat Tuntutan setebal 209 halaman.

Sebagaimana diketahui, Ahok didakwa secara alternatif:

(a) Pasal 156 a huruf a KUHP: “dengan sengaja, di depan umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama” (“penistaan terhadap agama Islam”).

Atau,

(b) Pasal 156 KUHP: “di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat” (“penistaan terhadap ulama”).

Setelah mempertimbangkan keterangan saksi, ahli agama, ahli pidana, ahli bahasa, ahli psikologi sosial, keterangan Ahok dan barang bukti yg diajukan ke persidangan, maka JPU berpendirian:

“Dalam Pasal 156 a huruf a KUHP memang terdapat unsur ‘dengan sengaja’, tetapi apakah unsur kesengajaan itu tersebut meliputi ketiga teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas?

Jika kita lihat dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No.1/PNPS Tahun 1965 sebagai penjelasan Pasal 156 a huruf a KUHP, terdapat frasa “semata-mata” yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain.

Berkaitan dengan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan Ahok terkait pengalaman Ahok ketika mengikuti Pilkada Gubernur Provinsi Bangka Belitung tahun 2007 sampai dengan keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, maka terlihat bahwa niat Ahok adalah lebih ditujukan kepada orang lain (elit politik dalam konteks pilkada) dan bukan ditujukan kepada agama Islam.

Mengingat kesengajaan dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian terhadap Pasal 156 a huruf a KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus a quo, baik ditinjau dari struktur bahasa termasuk makna kalimat maupun dari teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana.

Dengan demikian Ahok TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Namun JPU berpendapat, Ahok terbukti melakukan penistaan terhadap ulama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Untuk itu JPU MENUNTUT Ahok supaya majelis hakim memutuskan Ahok dijatuhi pidana percobaan.

Demikian komentar Edi Danggur, S.H., alumnus Seminari Pius XII Kisol – Flores dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu Advokat / Penasihat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang kami kutip dari akun resmi facebook milik Edi Danggur.

Edi Danggur mengatakan bahwa komentar tersebut merupakan kutipan persis dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  yang dibacakan dalam sidang ke-19, Kamis, 20 April 2017. (Fransiskus Ramli)

2 KOMENTAR

  1. Semuanya terlambat. Terlalu lama Ahok mengalungi status penistaan. Bila dari awal, Ahok gak repot dengan terima tamu, dan yg mengelilinginya respek dengan orang yg bawa berita keselamatan, Ahok bebas ketika Putusan Sela. Gak terpikirkan trik Membela Ahok yang sederhana saja dengan kaidah Bahasa Indonesia dasar, versi uraian kalimat P. Frans Mido SVD di Kisol dulu.
    Untuk tuntutan JPU yang terakhir, Kompas (13-12-16) bunyinya : Basuki dijerat psl 156 kuhp, perihal ujarannya di P. Seribu. #pemeluk Islam seolah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surat Al.maidah51. Kalimat ini pengembangan dari ujaran Buni Yani, yang kalimat lengkapnya Bapak-ibu dibohongi Surat Al.m. 51. Kembang dari sini, sehingga bisa buat kalimat tuntutan untuk bisa jerat Ahok psl 156 kuhp. Solusinya dulu… saat putusan sela, harus kounter kalimat itu dengan buat kalimat lain yang bisa memenuhi kalimat tuntutan Jpu. Cth. Tidak tuntutan Jpu itu bisa benar kalau kalimatnya sbb : Bpk ibu dibohongi Pendakwa. Karena kata pendakwa gak ada dalam kalimat Ahok, maka tuntutan gugur. Ahok bebas.
    Psl…156 a dan psl alternatif juga salah fatal. Hanya di Indonesia yang bisa Kata Benda bisa melakukan kerja bohong. Inilah dasar. Kalimat tuntutannya dalam bentuk kalimat aktif. Bila dirubah ke bentuk aktif sangat sama dengan kalimat editan Buni Yani. Pertanyaannya… memang bisa kata benda lakukan kerja bohong? Gak bisa.

  2. Dia hanya korban politik…Indonesia…tidak dukung orang jujur jadi Pemimpin…buktiannya keperkasaan Ahok..runtuh tersangkut 51.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here