Beranda Opini NTT Harus Bangkit dari Kemiskinan : Opini Benny K. Harman

NTT Harus Bangkit dari Kemiskinan : Opini Benny K. Harman

1033
1
DR. Benny K. Harman, S.H., / Anggota DPR RI. (Foto : Florespost)

NTT Harus Bangkit dari Kemiskinan

Oleh : Benny K. Harman*

Hampir 59 tahun NTT jadi provinsi, banyak penduduknya dirundung dalam kemiskinan.

NTT pun kembali jatuh sebagai provinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah bekas jajahan Belanda, dan Ende pernah menjadi lokasi tahanan Soekarno sejak Januari 1934. Setelah Republik Indonesia (RI) terbentuk sehari usai Proklamasi 17 Agustus 1945, NTT lepas dari penjajahan dan menjadi bagian RI. Pada 20 Desember 1958 – berdasarkan UU No. 64 Tahun 1958 – NTT menjadi salah satu provinsi.

Namun kini setelah hampir 59 tahun NTT jadi provinsi, banyak penduduknya dirundung dalam kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT pada akhir 2016, dari 5,2 juta orang, sebanyak 1.150.080 orang atau 22,01 persen penduduk NTT tergolong penduduk miskin. NTT pun kembali jatuh sebagai provinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat.

Tentu saja kita prihatin dengan melimpahnya penduduk miskin di NTT. Boleh jadi, secara etik pun kita malu mengetahui NTT terpuruk. Namun lebih dari itu, kita perlu bangkit dari kemiskinan. Maka, sudah saatnya kita merancang langkah-langkah yang lebih terukur agar NTT bisa bangkit dan keluar dari kemiskinan tersebut.

Kemiskinan

Tahun 2013 dan 2014, NTT berada di urutan keempat provinsi termiskin, tetapi mulai tahun 2015 dan 2016 jatuh terjerambab di peringkat ketiga. Meningkatnya kemiskinan ini didasarkan atas bertambahnya jumlah orang miskin.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 1.149.920 orang, tetapi karena ada tambahan 160 orang pada September, maka angkanya meningkat jadi 1.150.080 orang. Dari periode Maret-September 2016, angka kemiskinan naik 1,26 persen, karena terjadi kenaikan dari Rp 322.947 pendapatan per kapita per bulan (Maret) menjadi Rp 327.003 per kapita per bulan (September).

Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, hanya 112.480 orang yang berada di perkotaan. Besarnya jumlah penduduk miskin di pedesaan terjadi karena lebih besar disumbangkan oleh peran komoditas pangan seperti beras ketimbang komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Naiknya harga kebutuhan pokok ikut mendorong sejumlah orang terjatuh di garis kemiskinan. Penggolongan penduduk miskin ini diukur berdasarkan pada tingkat pendapatan mereka yang rendah, yaitu setiap keluarga yang berpendapatan di bawah Rp 1.500.000 per bulan atau Rp 327.003 per orang per bulan.

Kemiskinan yang mendera keluarga-keluarga di NTT tak jarang diiringi dengan deraan kelaparan dan rawan pangan. Sebelumnya banyak anak menderita gizi buruk dan busung lapar, karena kesulitan mendapatkan pangan. Sejumlah ibu juga berakhir di ujung maut ketika mereka melahirkan sebagai dampak dari kemiskinan.

Pengangguran

Selain rendahnya tingkat pendapatan, meningkatnya jumlah orang miskin di NTT juga berkorelasi dengan angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 3,59 persen, meningkat 0,47 poin dibandingkan Februari 2015 yang sebesar 3,12 persen.

Ada sebanyak 88 ribu orang penganggur pada Februari 2016, bertambah 13 ribu orang dibandingkan Februari 2015 sebesar 75 ribu orang. Dari status pekerja dalam pekerjaan, pekerja dengan status formal hanya sebesar 21,58 persen, sedangkan pekerja informal 78,42 persen atau empat dari lima pekerja yang bekerja tanpa jaminan sosial yang baik.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) NTT pada Agustus 2016 sebesar 66,93 persen, turun 2,32 poin dibandingkan TPAK Agustus 2015 yang sebesar 69,25 persen. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 66,34 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2016 mencapai 2,28 juta orang, bertambah 57,8 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2015 yang sebesar 2,22 juta orang.

Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2016, relatif sama dengan Agustus 2015. Sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 1,21 juta orang (53,32 persen), diikuti jasa kemasyarakatan (16,42 persen), perdagangan (10,19 persen), dan industri (7,35 persen).

Namun sejak Februari 2017, jumlah penganggur turun sebanyak 7.400 orang dari total jumlah angkatan kerja yang tercatat 2,50 juta orang. Penurunan jumlah penganggur ini berirngan dengan jumlah penduduk bekerja hingga tenggang waktu Februari 2017 meningkat sebanyak 65.200 orang.

Secara keseluruhan, angka pengangguran di NTT masih tinggi. Sebagian besar bekerja dengan status pekerja informal, terutama di sektor pertanian. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri paling kecil.

Perluas lapangan kerja

Kemiskinan yang mendera banyak orang NTT – dengan angka lebih 22 persen penduduk – perlu disikapi secara positif. Sikap yang perlu ditunjukkan adalah NTT harus bangkit dari kemiskinan dengan langkah-langkah memperluas lapangan kerja agar lebih banyak orang lagi yang memperoleh pekerjaan.

Pertama, perlu diidentifikasi sumber potensi ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan sekaligus ikut membangkitkan perekonomian NTT. Potensi ini bukan saja bersumber dari kekayaan alam, tetapi juga bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam mendapatkan pekerjaan.

Kedua, wilayah NTT yang terdiri dari 566 pulau dan dikelilingi laut yang luas, serta berbatasan dengan dua negara tetangga – Timor Leste dan Australia – perlu dirancang sebagai daerah maritim yang strategis. Transformasi ke arah ini penting bagi kebangkitan masa depannya untuk keluar dari kemiskinan, tetapi juga salah satu sumber penghidupan rakyat yang masih sangat kurang tergarap.

Ketiga, begitu besarnya pertanian sebagai andalan bagi penyerapan tenaga kerja menunjukkan kedudukan atau perannya yang strategis. Begitu juga tekad menjadikan NTT sebagai “lumbung pangan” adalah hal yang sangat positif. Tetapi tekad ini belum cukup meluas, sehingga belum dapat berlanjut menjadi semacam revolusi pangan agar bergerak dalam sebuah transformasi menuju industrialisasi pangan.

Keempat, tercakup tekad sebagai “lumbung pangan”, kiranya subsektor peternakan belakangan sedang menjadi primadona, terutama sapi. Dengan memiliki banyak padang rumput atau savana, NTT sebenarnya punya keunggulan dalam pengembangan peternakan sapi, kambing/domba, dan kerbau.

Kelima, mata rantai produksi antara pertanian dan industri yang sangat kurang terkait bukan saja tidak mendukung perluasan lapangan kerja, tetapi juga NTT kehilangan nilai tambah. Keterkaitan dan kesinambungan antara pertanian dan industri ini perlu dirancang lebih mendalam agar pertumbuhan sektor pertanian diikuti dengan pertumbuhan sektor industri.

Keenam, infrastruktur dasar yang minim memang memperberat aliran komoditas pertanian dan perikanan untuk mencapai tempat tujuan perdagangan. Infrastruktur pelistrikan, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan armada yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya, memang perlu dibangkitkan pembangunannya. Sementara untuk peningkatan produksi pertanian seperti padi sangat dibutuhkan pembangunan irigasi.

Ketujuh, sikap mental pelayanan aparat birokrasi pemerintah yang cenderung dilayani memang perlu disuntikkan mental perubahan. Aparat birokrasi sudah seharusnya melayani kepentingan umum, sebaliknya mengurangi secara signifikan mengenai ongkos-ongkos pelayanan yang memberatkan masyarakat. Birokrasi yang melayani sangat didambakan rakyat. Lebih lagi jika birokrasi tidak menghabiskan anggaran secara sia-sia.

Kedelapan, iklim investasi yang kondusif sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi NTT. Peran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar dan aparat birokrasi yang melayani bakal mendukung iklim investasi yang kondusif. Berbagai promosi dalam mengundang investor disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang di NTT.

Kesembilan, dengan kondisi wilayah yang berbeda dan tertinggal dibandingkan dengan Jawa dan Bali, NTT perlu mengembangkan organisasi ekonomi yang lebih partisipatif. Tidak banyak usaha besar yang terdapat di sini bisa merancang suatu strategi usaha kecil dan menengah yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Bentuk-bentuk usaha seperti koperasi dan usaha bersama dapat menjadi tulang punggung awal bagi pengembangan ekonomi di sejumlah daerah.

Beberapa langkah itu dapat dipandang sebagai upaya kebangkitan NTT untuk keluar dari kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.

*****

*)Anggota DPR RI Dapil NTT

(Catatan : Isi tulisan di luar tanggung jawab kami. Tulisan ini dikirimkan oleh DR. Benny K. Harman, S.H. ke media ini pada hari Sabtu, 20 Mei 2017 – Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here