Beranda Hukrim Florata Kajari Ngada di-Praperadilan-kan oleh Para Tersangka Kasus Dugaan Tipikor Malasera

Kajari Ngada di-Praperadilan-kan oleh Para Tersangka Kasus Dugaan Tipikor Malasera

345
0
Meridian Dewanta Dado, S.H. / Koordinator TPDI - NTT (Foto : Florespost.co)

FLORESPOST.CO, Bajawa – Meridian Dewanta Dado, S.H. dan Silvester Nong Manis, S.H. telah mengajukan  Permohonan Praperadilan di Kantor Pengadilan Negeri Bajawa melawan Kepala Kejaksaan Negeri Ngada (Kajari Ngada), di bawah registrasi perkara nomor : 01/PID.PRA/2017/PN.BJW, pada hari Senin (22/5/2017).

Baca juga : Miris, Berbulan-Bulan Seorang Siswi Disetubuhi Bergantian oleh 12 Pemuda

Meridian Dewanta Dado, S.H. dan Silvester Nong Manis, S.H. bertindak selaku Kuasa Hukum dari para tersangka kasus dugaan tipikor “Pelepasan Hak Atas Tanah Aset Pemkab Nagekeo kepada PT. Prima Indo Megah Sebagai Pembangunan Rumah Murah di Malasera – Kelurahan Danga, Kecaman Aesesa, Kabupaten Nagekeo – Provinsi NTT”, yang sering disebut Kasus Malasera.

Permohonan Praperadilan tersebut terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kajari Ngada dalam Kasus Malasera.

Baca juga : Pria Ini Ditangkap Polisi Saat Hendak Menjual Sapi Curian

Demikian bunyi pernyataan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT) Meridian Dewanta Dado, S.H. melalui surat elektronik yang diterima Florespost.co, pada Kamis (25/5/2017) pagi.

Menurut Meridian Dewanta Dado, bahwa Kajari Ngada dalam menetapkan tersangka Kasus Malasera semestinya berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menggariskan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik materiil atau delik yang mensyaratkan adanya akibat berupa unsur kerugian keuangan negara yang harus dihitung secara nyata / pasti, atau dengan kata lain proses penetapan tersangka Kasus Malasera seharusnya dilakukan setelah Kajari Ngada memiliki hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga audit yang berwenang.

Baca juga : Hati-Hati, Ini Praktik Curang Jual Snack Sudah Kedaluwarsa

Kami mengantongi fakta hukum, kata Dado, bahwasannya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPKP Perwakilan NTT baru diperoleh oleh Kajari Ngada pada bulan Januari 2017 sehingga bila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomer : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 maka penetapan tersangka oleh Kajari Ngada terhadap Yohanis Samping Aoh cs adalah terlalu premature karena dilakukan sebelum adanya bukti hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara.

Baca juga : Tegal SPPD Tidak Ditandatangani, Osy Dikatai ‘Anjing’ oleh Marsel

Bahkan, lanjut Dado, bila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomer : 4 Tahun 2016 maka hanya BPK lah lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan konstitusonal untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sehingga otomatis LHPKKN dari BPKP Perwakilan NTT yang dikantongi oleh Kajari Ngada juga bukan merupakan bukti hukum yang sempurna sebab diperoleh melalui lembaga yang tidak memiliki kewenangan secara konstitusional.

Baca juga : Bertentangan dengan UUMD3 dan Tatib DPRD Manggarai, Ahang Surati Kepolisian

Dado menambahkan bahwa dasar perolehan bukti perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kajari Ngada tersebut adalah illegal karena nyata-nyata dilandasi oleh Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 01/P.3.18/Fd.1/01/2015 sampai dengan Nomor : PRINT – 07/P.3.18/Fd.1/01/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang sudah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 01/PID.PRA/2015/PN.BJW tertanggal 1 Juni 2015.

Baca juga : Tegal Larang Jalan Lewat Kebun Pelaku, Warga Poco Likang Dibacok

“Kami meyakini Pengadilan Negeri Bajawa kelak berkenan mengabulkan Permohonan Praperadilan kami secara keseluruhan dan menyatakan bahwasanya SPRINDIK-SPRINDIK dari Kajari Ngada dalam Kasus Malasera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan penetapan tersangka oleh Kajari Ngada dalam Kasus Malasera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan penyitaan dan penggeledahan oleh Kajari Ngada dalam Kasus Malasera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan proses penyidikan oleh Kajari Ngada dalam Kasus Malasera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan lebih lanjut yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh Kajari Ngada”, tutup Dado. (Yos Syukur/Flores Post)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here