Beranda Opini Pede : Penyerahan sebagai Tindakan Hukum : Opini Gabriel Mahal

Pede : Penyerahan sebagai Tindakan Hukum : Opini Gabriel Mahal

2021
4
Gabriel Mahal / Advokat dan Penasihat Hukum, tinggal di Jakarta.

Pede : Penyerahan sebagai Tindakan Hukum

Oleh : Gabriel Mahal

 

Saya omong sedikit dua isu mengenai tanah Pede yang banyak saya simak di Medsos. Pertama, apakah tanah Pede itu adalah Tanah Negara atau bukan? Kedua, apakah UU No.8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Manggarai Barat memberikan dasar hak/alas hak kepemilikan tanah Pede oleh Pemkab Mabar?

Baca juga : ‘Sajak untuk Ayah’, Tanah Pantai Pede Itu Milik Siapa ? : SAJAK Ji-Vansi Helmut

Pede, Tanah Negara?

Soal pertama. Saya mulai dengan pengertian tanah negara. Dalam sistim hukum pertanahan nasional kita, tanah negara bukan berarti tanah milik negara (Domein Verklaring), tetapi tanah yang dikuasi Negara. Hak yang dimiliki Negara adalah Hak Menguasai. Dasar hukumnya adalah Konstitusi UUD 1945, Pasal 33 ayat (3).  Mahkamah Konstitusi memberi pengertian frasa “dikuasai oleh negara” ini mencakup 5 (lima) aspek fungsi negara, yakni : Pengaturan (regelendaad); Pengelolaan (beheersdaad); Kebijakan (beleid); Pengurusan (bestuursdaad); dan Pengawasan (toezichthoudensdaad). Hak penguasaan Negara ini dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Pokok Agraria.

Baca juga : Polemik Pantai Pede, Ini Sikap Gubernur NTT

Hak penguasaan oleh negara umumnya dibagi dalam dua kategori : Pertama, tanah yang langsung dikuasai negara dengan penguasaan secara penuh oleh negara. Ini terjadi pada tanah-tanah yang tidak berada di bawah suatu hak dari subyek hukum tertentu. Negara dapat memberikan tanah ini kepada subyek hukum tertentu dengan hak tertentu.

Kedua, tanah hak atau tanah yang tidak langsung dikuasi oleh negara. Penguasaan oleh negara terbatas/tidak penuh. Hak menguasai negara dibatasi oleh hak-hak tertentu atas tanah yang diberikan oleh negara kepada subyek hukum atas tanah tersebut. Hak-hak tertentu dari subyek hukum itu dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah tersebut. Subyek hukum itu pribadi, korporasi swasta, institusi-institusi pemeritahan, termasuk Pemprov & Pemda. Termasuk dalam kategori ini adalah tanah-tanah dengan sertifikat hak pakai dan hak pengelolaan yang dimiliki Pemda. Tanah Pede itu bersertifikat Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Pemprov NTT.  Tanah Pede masuk dalam kategori kedua ini, yakni tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara. Penguasaan oleh negara terbatas/tidak penuh. Sehingga jika tanah Pede disebut sebagai “tanah negara”, tidak pas.

Soal pertama kiranya terjawab. Sebelum ke soal kedua, perlu saya sampaikan fakta yuridis atas tanah Pede itu. Pertama, tanah itu bersertifikat Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas nama Pemprov NTT. Kedua, tanah Pede itu, berdasarkan sertifikat tersebut, dan pencatatannya dalam daftar aset Pemprov NTT, aset Pemprov NTT.

Karena tanah Pede itu aset Pemprov NTT, maka Pemprov NTT memiliki kewenangan untuk mengelola aset tersebut dengan cara yang dikehendakinya. Kita tahu bahwa pengelolaan aset tanah Pede itu dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak swasta (PT. SIM). Sistem hukum pengelolaan aset negara membolehkan bentuk kerja sama seperti itu. Bukan privatisasi! Sebab, privatisasi hanya terjadi ketika Pemprov NTT menjual aset tanah Pede tersebut kepada badan hukum privat/swasta. Dalam kasus tanah Pede, setahu saya, Pemprov NTT tidak menjual aset tanah Pede itu kepada PT. SIM.

Lalu bagaimana dengan Pemda Mabar tempat beradanya tanah Pede itu? Bukankah berdasarkan amanat UU No.8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Manggarai Barat, tanah Pede itu otomatis jadi milik (aset) Pemda Mabar?  Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan soal kedua.

Baca juga : Gelar Aksi Unjuk Rasa Pantai Pede, Ini Tuntutan Para Pengunjuk Rasa

Soal kedua. Ada cukup banyak pandangan yang mengatakan bahwa UU No. 8 Tahun 2003 memberikan alas hak Pemda Mabar atas tanah Pede. Karena itu cukup berdasarkan UU 8/2003 ini saja, Pemda Mabar sudah memiliki hak untuk menguasai tanah Pede itu. Dan cukup berdasarkan UU 8/2003 ini, Pemda Mabar bisa mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian kerja sama Pemprov NTT dengan PT. SIM. Argumentasi yuridisnya, Pemprov NTT tidak memiliki kompetensi untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan PT. SIM. Tanah Pede itu bukan milik Pemprov NTT, tapi milik Pemda Mabar berdasarkan UU 8/2003.

Dari perspektif hukum, pandangan ini keliru. Tidak ada satu pasal atau ayat pun dalam UU 8/2003 yang secara langsung memberikan hak kepada Pemda Mabar menguasai aset-aset, termasuk tanah Pede, di Mabar yang sudah dimiliki/dikuasai Pemprov NTT sebelum lahirnya UU 8/2003 itu. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b bukanlah ketentuan yang memberikan alas/dasar hak penguasaan/kepemilikan aset-aset, termasuk tanah Pede itu

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya mengandung kaidah hukum suruhan (gebod) kepada Gubernur NTT sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan inventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak kepada Pemda Mabar.

Baca juga : Pede : Cari Jalan Terbaik (1) : Opini Gabriel Mahal

Dalam perspektif kaidah hukum ini, UU ini hanya menyuruh/memerintahkan Gubernur Propinsi NTT untuk melakukan penyerahan. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 8/2003 menyatakan, “Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat”.

Jadi sangat jelas perlunya suatu tindakan hukum berupa penyerahan. Tanpa tindakan hukum ini, tidak akan terjadi peralihan aset sesuai yang diperintahkan UU 8/2003.  UU ini bukan bicara tentang penyerahan biasa seperti dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tindakan hukum berupa penyerahan sebagai dimaksud dalam sistem hukum administrasi negara, yaitu suatu tindakan yang dilakukan organ administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Baca juga : Pede : Cari Jalan Terbaik (2) : Opini Gabriel Mahal

Dalam sistem Hukum Administrasi Negara (HAN), dikenal dua macam tindakan. Pertama, tindakan nyata (Feitelijke Handelingen), yakni suatu tindakan yang tidak memiliki relevansi hukum dan karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Kedua, tindakan hukum (Recht Handelingen), yakni tindakan yang menimbulkan akibat hukum, berupa menciptakan hak dan kewajiban, menciptakan hubungan hukum baru atau perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.

Tindakan hukum (Recht Handelingen) berupa penyerahan tanah Pede menimbulkan akibat-akibat hukum, berupa : timbulnya perubahan hak, kewajiban atau kewenangan dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar terhadap tanah Pede; timbulnya perubahan kedudukan hak terhadap tanah Pede dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar; terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan atau status tertentu yang ditetapkan berkaitan dengan tanah Pede. Hal-hal ini kemudian nampak dalam balik nama sertifikat Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar; penghapusan aset tanah Pede dari daftar aset Pemprov NTT, dan pencatatan tanah Pede sebagai aset Pemda Mabar.

Baca juga : Berlindung di Balik Daluwarsa Pede : Gaudensius Suhardi

Tindakan hukum berupa penyerahan tanah Pede, yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah Pede dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar, tidak serta merta memutuskan perjanjian kerja sama yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pemprov NTT dengan Pemda Mabar. Yang mungkin terjadi adalah adanya penetapan perubahan status pihak Pemprov sebagai pihak dalam perjanjian digantikan oleh Pemda Mabar berdasarkan kesepakatan para pihak dengan melakukan addendum perjanjian. Sebab, bagaimanapun kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum.

Baca juga : Terkait Opini Gabriel Mahal, Ini Tanggapan John Kadis

Jadi, UU 8/2003 bukanlah dasar hukum hak kepemilikan/penguasaan oleh Pemda Mabar atas tanah Pede. Karena itu tidak bisa juga digunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perjanjian Pemprov NTT dengan PT. SIM dalam pengelolaan tanah Pede dengan argumentasi bahwa tanah Pede itu milik Pemda Mabar berdasarkan UU 8/2003. Agar tanah Pede menjadi tanah/aset Pemda Mabar tetap harus dilakukan penyerahan (Recht Handelingen) dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar sebagai suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat beralihan hak penguasaan/kepemilikan tanah Pede dari Pemprov NTT kepada Pemda Mabar.

*****

*) Advokat / Praktisi Hukum asal Manggarai, Flores, NTT. Tinggal di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here