Beranda Opini Opini : Kembali ke Pancasila untuk Menjadi Lilin Negeri (Refleksi Pekan Pancasila)

Opini : Kembali ke Pancasila untuk Menjadi Lilin Negeri (Refleksi Pekan Pancasila)

354
1
Fheliks Hatam (Foto : Istimewa)

Kembali ke Pancasila untuk Menjadi Lilin Negeri (Refleksi Pekan Pancasila)

Oleh : Fheliks Hatam*

 

Masih kuat dalam ingatan kita, pada gerakan seribu lilin di beberapa kota di negeri ini. Termasuk di beberapa kabupaten di Propinsi NTT. Gerakan itu, takkala saat Ahok atau Basuki Djahaja Purnama divonis bersalah atas kasus penistaan agama Islam. Atas kasus itu, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi ada hal yang lebih penting dari gerakan seribu lilin tersebut yang patut direfeleksikan berkenaan dengan 72 tahun lahirnya Pancasila di Indonesia.

Karena itu uraian ini mencoba untuk menjawab tiga pertanyaan, pertama mengapa masyarakat Indonesia menyalakan lilin saat Ahok telah dinyatakan bersalah? Kedua apakah hanya berhenti pada aksi nyalakan lilin? Ketiga, bagaimanakah tindakan kita agar lilin-lilin itu tetap menyala sehingga pada saat yang sama kita diarahkan untuk kembali pada Pancasila sebagai lilin bangsa yang tetap menerangi negeri ini ?.

Baca juga : Lilin, Gerakan Nurani Menyuarakan Keprihatinan : Opini Fheliks Hatam

Menyalakan seribu lilin tidak sedang membela Ahok yang kalah dalam Pilgub DKI atau membenci pengadilan yang menvonis Ahok bersalah, ataupun membenci kubu yang menang dalam kompetisi Pilgub DKI. Mengalahkah itu semua, gerakan seribu lilin sebagai panggilan nurani masyarakat Indonesia. Gerakan nurani tersebut sebagai wujud masih tingginya harapan dan kerinduan masyarakat akan pemimpin yang adil, jujur dan kredibel, serta masih kuatnya perhatian masyarakat akan pemimpin yang berjalan selaras amanat negara yang tercatat dalam undang-undang dan cita-cita Pancasila. Di tengah kerinduan itu, Ahok dipandang sebagai figur pemimpin yang dapat membebaskan rakyat dari ketimpangan sosial akibat korupsi.

Kenyataan inilah yang memanggil setiap pribadi secara spontan untuk menyuarakan kebenaran. Karena itu, substansi dari gerakan menyalakan lilin adalah sebagai ungkapan penyesalan rakyat kepada negara, bahkan dunia akan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum dan nilai kemanusiaan, dan masih tingginya kerinduan masyarakat akan pemimpin yang berani jujur, pemimpin yang tulus melayani rakyat, tokoh publik yang bersih (tulus) dalam memperjuangkan nasib rakyat, serta pelaksanaan demokrasi yang jujur tanpa tekanan, sekaligus menolak tokoh publik yang “memanipulasi perjuangan dan kesadaran”. Manipulasi perjuangan  adalah perjuangan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk “menggemukkan” kantong sendiri. Korupsi, pembangunan yang menomorduakan kualitas adalah akibat dari manipulasi perjuangan, serta tindakan-tindakan politik yang tidak menjunjung tinggi keberagaman adalah manipulasi kesadaran. Praktek-praktek tersebut sudah jelas menyimpang dari kompas bangsa, seperti Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab dalam tataran ini, Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan lain, memiliki koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial (Kompas, 30/5/2017).

Baca juga : Sosialisme Pancasila Kini : Opini Afred Tuname

Kesadaran untuk membela kebenaran dan menghayati kebenaran sebagai sikap batin adalah gerakan spiritual yang terus mengalir dalam diri. Kesadaran spiritual inilah yang menjadikan setiap orang untuk menjadi  lilin bangsa. Lilin yang terus menyala karena Pancasila membimbing setiap individu untuk menyanggupkan diri berada dalam sikap dan kesadaran kritis nasionalis. Sebab tanpa kesadaran yang tinggi dan tangguh, keberpihakan sikap nasionalis akan teruji. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kesadaran sejatinya harus didasarkan pada realitas historis bangsa, budaya, tradisi bangsa, dan ajaran agama yang kita yakini. Dengan sikap kritis nasionalis dan kesadaran akan keberagaman, maka sekat-sekat antar suku, agama, dan budaya akan tumbang dalam mewujudkan misi demokrasi dan keadilan rakyat yang diperjuangkan dengan  kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Kembali ke Pancasila adalah Panggilan Menjadi Lilin Negeri

Apapun dan siapa pun kita, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjadi lilin negeri. Menjadi lilin negeri adalah mengamalkan diri untuk negara dengan memihak pada kepentingan umum, memihak pada keberagaman, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian kita sudah kembali ke Pancasila sebagai “sumber cahaya” dari lilin-lilin itu. Kita tidak mungkin getol memperjuangkan keadilan, kejujuran, kalau diri kita sendiri berjalan di luar rel keadilan dan kebenaran. Kita tidak mungkin dengan lantang menyuarakan bela Pancasila, bela NKRI, bela UUD 1945, bela Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita sendiri justru menyimpang dari semua itu. Oleh karena itu, hemat saya, sangatlah dibutuhkannya refleksi kritis nasionalis dalam diri setiap orang. Refleksi kritis nasionalis adalah kesadaran (menyadarkan diri) secara total sebagai hasil dari evaluasi diri yang berbasiskan pilar-pilar bangsa. Indikatornya adalah sila-sila Pancasila dan undang-undang, sehingga sedikit demi sedikit seluruh diri kita dan keputusan yang lahir dari mulut kita bersumber dari amanat Pancasila dan undang-undang.

Mewujudkan harapan itu, ada bebarapa hal yang perlu dilakukan agar kita benar-benar menjadi lilin negeri yang terus menyala, yaitu: Pertama, keluar dari sikap egois jalan halus menjadi lilin bangsa. Perasaan menang sendiri, merasa diri sangat penting, merasa diri hebat adalah hal-hal kecil yang mungkin kita sendiri tidak sadar akibatnya. Hal ini menjadi sebuah persoalan ketika kita sendiri tidak menyadari ada dalam sikap-sikap tersebut, sehingga kita menganggapnya sebagai hal yang biasa, ternyata menurut orang lain itu sangat fatal. Karena pada akhirnya sikap-sikap-sikap tersebut cendrung sulit menerima orang lain sebagai patner, sulit berkomunikasi dengan orang lain (tertutup), sulit mengakui kelebihan orang lain, dan sulit mengenal kelemahan diri. Sebab, kedamaian, kerukunan, solid dan solider dengan sesama adalah akibat dari mengenal kekurangan dan kelemahan diri, sehingga sanggup untuk menerima orang lain untuk berjalan bersama.

Baca juga : Suara untuk Negeri : Puisi FX. Hatam

Berkat sikap saling menerima yang dibangun oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum penjajahan menumbangkan sekat-sekat pemisah antarkomunitas. Ini adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia telah menjadi lilin yang terus menyala bagi orang lain, akibatnya ada kedamaian, ketentraman dan saling percaya serta saling mendukung yang tinggi antarkomunitas. Karena itu, Ir.Soekarno mendalami dan merumuskan semua kehidupan harmonis yang diamalkan oleh setiap warga negara di masa lampau  agar tetap ada, yang kita sebut saat ini Pancasila. Nilai kekeluargaan, gotong royong, menghargai perbedaan adalah hal vital yang hidup di wilayah nusantara. Prinsip-prisip keterjalinan itu sudah ada di nusantara jauh sebelum penjajahan. Karena pada masa itu di seluruh nusantara telah tersebar, dan hidup berbagai suku, agama dan ras. Adreas D. Bolo (dlm. Dwikoratno, dkk “ed”, 2012: 53-54) dalam artikelnya mencatat bahwa penyebaran penduduk Nusantara terjadi dalam dua gelombang; pertama sejak 4.000 SM, kedua 2.000 SM, sebagaimana yang di temukan dalam prasasti ke-4 Masehi, bahwa nusantara merupakan wilayah dengan pembauran manusia dari berbagai ras dan daerah asal. Sehingga Ir. Soerkarno mengatakan Pancasila sebagai permata yang lahir dari bumi Indonesia.

Kedua. Memperjuangkan nurani dan selalu peka. Pembentukan nurani adalah tanggung jawab seumur hidup. Hati nurani perlu dibentuk dan terus digerakan  dengan mengarahkan diri untuk selalu peka terhadap kebenaran dan keadilan, menolak dan menjauhkan diri dari kesombongan dan kepuasan diri. Memperjuangkan nurani adalah melawan rasa egois, membebaskan diri dari  perasaan bersalah palsu, membebaskan diri untuk mengorbankan yang lain, demi kepentingan yang lain dan demi kepentingan diri sendiri. Dengan demikian kiat-kiat memperjuangkan hati nurani yang mengarahkan diri untuk peka dalam memerangi segala bentuk sikap intoleransi, ketidakadilan adalah mempertajam pisau analisis kritis yang berbasiskan Pancasila dan kesadaran nasionalis.

Baca juga : Ketua Ormas Brigade Meo Maafkan Perbuatan Prima Guida Jurnalita

Ketiga. Refleksi hingga hari ini. Refleksi dari masa lalu hingga hari ini adalah tindakan melihat dan mendalami historis bangsa, dari segi keragaman budaya, agama, suku dan ras. Sebuah kebanggaan bahwa keberagaman di Indonesia bukan ada setelah kemerdekaan, tetapi kemajemukkan itu ada sebelum penjajahan. Artinya masyarakat Indonesia telah dibiasakan untuk hidup dalam iklim pluralisme, serta kebiasaan gotong royong sebagai jaminan terciptanya kerukunan di masa itu. Menyadari keterjalinan antarkomunitas yang sudah lama ada di Indonesia,  Ir. Soekarno dalam pidatonya (1 Juni 1945) mengatakan, “..Aku bukan pencipta Pancasila, Pancasila itu lahir dan hidup di bumi Indonesia..” (Roza, dkk.2015:18).

Kenyataan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sekarang bukan diciptakan secara dadakan atau hafalan, tetapi bersumber pada historis dan perjuangan bangsa. Sekurang-kurangnya ada dua manfaat dari  refleksi ini. Partama sebagai kesadaran moral untuk menghargai perjuangan dan cita-cita para pendahulu bangsa, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ir. Soekarno “Jas Merah: Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Kedua, refleksi ini untuk mengetahui dan menyadari setiap generasi sebagai estafet dari keberagaman itu yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Dengan demikian refleksi ini pula menguatkan kesadaran kita untuk tetap dan selalu berpacu pada Pancasila sebagai dasar dalam membangun persaudaraan dan kesatuan antar sesama.

Keempat. Orang tua membiasakan anak-anak untuk mendengar cerita sebelum tidur. Ini mungkin hal kecil yang sering disepelekan. Tapi, mari kita lihat kebiasan orang tua kita dahulu yang pandai menceritakan dongeng kepada anak-anaknya atau kepada cucunya. Hemat saya kebiasaan ini sangat bermakna, dan cara terbaik untuk mengajarkan moral kepada anak-anak. Artinya, bagaimana orang tua menceritakan secara menarik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak tentang kisah penjajahan, perjuangan bangsa Indonesia, kisah kerajaan Maja Pahit, Sriwijaya dan raja-raja yang ada pada masa itu sampai pada perumusan Pancasila, serta kemerdekan. Kebiasaan ini pula sangat membantu mengembangkan aspek kognitif anak.

Baca juga : Ormas Radikal HTI Sudah Masuk NTT, FPI ? Ini Sikap Forkompimda NTT

Kelima. Mata Pelajaran Pancasila. Dalam kurikum pendidikan kita memang secara umum menekankan karakter anak didik. Baik mata pelajaran Agama maupun PPKN. Akan tetapi yang saya maksudkan di sini adalah mata pelajaran khusus untuk mengenal kepada anak didik tentang identitas dan karakter bangsa yang berpedoman pada Pancasila (syukur juga kalau nama mata pelajarannya Pilar Bangsa).  Hal ini sangat penting, agar generasi bangsa mengenal secara mendalam nilai-nilai Pancasila, dan keterkaitannya angtar sila dalam kehidupan sosial.

Keenam. Menghargai identitas masing-masing. Manusia dilahirkan dengan cirinya masing-masing, unik dan kaya akan indentitas. Keunikan masing-masing ini menjadi kekayaan dalam membangun relasi. Manusia dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari relasi horizontal (religius), relasi vertikal (sosial). Manusia beriman adalah pribadi yang menjawab panggilan Allah dan berbakti kepada-Nya. Jawaban dan sikap bakti itulah yang disebut Iman. Relasi manusia dengan Allah (relasi horizontal) harus dinyatakan dengan relasi yang bijaksana dengan sesama (relasi vertikal). Relasi horizontal harus menjadi pedoman dalam membangun relasi vertikal yang harmonis. Iman itu, dinyatakan dalam relasi dengan sesama, sehingga terwujudnya hubungan harmonis. Irenius dari Lyons, seorang pemikir abad ke 2/3  menuliskan “Gloria enim Dei vivens homo– kemulian Allah nyata atau hadir dalam kehidupan manusia” (Djunatan, dlm. Dwikoratno, dkk “ed”, 2012: 127-128). Gagasan ini mau menekankan bahwa relasi manusia harus mengarah pada kemuliaan Allah, jika manusia, dengan manusia lain saling musuh, maka Tuhan yang diimani tidak dimuliakan oleh umat-Nya. Kekuatan relasi tersebut dapat menumbangkan batas pemisah satu dengan yang lain, seperti ras, agama, suku, etnis, dan bahasa.  Bahkan, relasi manusia tidak terbatas pada manusia antar manusia, tetapi juga manusia dengan alam, yang disebut relasi sosio-ekologis.  Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia dengan keunikannya masing-masing tidak dapat terlepas dari tiga relasi itu, yakni relasi religius, sosial dan sosio-ekologis.

Baca juga : Boni Hargens : Negara Harus Kucurkan 2 Triliun/Tahun untuk NU dan Muhamadiyah

Karena itu kamajemukan atau pluralisme (the fack of pluralism) bukan menjadi kekayaan yang dimusnahkan setelah Indonesia merdeka, tetapi hal vital yang selalu menjadi dasar dalam mewujudkan negara demokrasi yang selalu memperjuangkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan keamanan negara. Demokrasi yang berdaulat dinyatakan secara mutlak dalam berbagai rumusan yang menciptakan keadilan sosial yang menyata, tanpa diskriminasi.

Kedaulatan rakyat yang dirumuskan secara demokratis harus merangkum keberagaman yang pada akhirnya mengafirmasi keadilan universal. Hal itu tidak akan  mungkin terwujud tanpa memperhatikan pluralisme masyarakat. Demokrasi yang menitikberatkan prinsip kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus memperhatikan dan mengharuskan sikap saling percaya (mutual trust), saling menghargai (mutual respect) yang dipayung dengan tujuan lebih besar, yaitu keadilan masyarakat umum; bukan mementingkan kelompok, suku, atau agama tertentu. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers) yakni melindungi dan merangkul seluruh suku, agama, kedudukan dan ras yang berhak dan wajib diakui sebagai warga negara dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang sederajat sebagaimana yang dirumuskan dalam setiap sila Pancasila.

*****

*)Penulis tinggal di Ruteng, Manggarai, NTT

(Catatan : Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – red)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here