Opini: Uskup Ruteng dan Pemahaman tentang Demokrasi

oleh
Robert Bala / Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian Fakultad Sciencia Politica Universidad Complutense de Madrid Spanyol. (Foto: Istimewa)

FLORESPOST.CO :  

Uskup Ruteng dan Pemahaman tentang Demokrasi

Oleh : Robert Bala*

 

Apakah memang dalam gereja tidak ada demokrasi? Inilah pertanyaan yang muncul menjawabi ‘dialog’ seorang pastor dengan Uskup Ruteng. Terhadap permintaan tanggapan Uskup atas gejolak yang terjadi, Yang Mulia dengan tegas mengatakan:  ‘Gereja tidak mengenal demokrasi’.

Sekilas, apa yang dikatakan Uskup Hubert Leteng, benar adanya. Tetapi apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Apakah ia sekedar bermakna prosedural?

Bukan prosedural

Demokrasi bagi banyak orang kerap dimaknai sebatas prosedur dalam  ‘memilih dan dipilih’. Seseorang bisa menjadi pemimpin kalau terpilih. Hal itu mendorong dirinya untuk cerdas dan lihai ‘mempromosikan diri’ demi menggapai jabatan yang diinginkan.

Tetapi demokrasi bagi Che Guevara bukan sekedar pemilu. Apabila kita memahami demokrasi dalam arti ini, kita telah khillaf. Hakekat demokrasi justru terbaca saat seseorang berkuasa dan secara riil mengupayakan terwujudnya kebaikan umum. Sebaliknya demokrasi prosedural biasanya akan jatuh pada tangan tuan tanah kaya-raya dan politisi profesional yang sudah ‘lihai’ menguasai medan. Sayangnya, di tangan mereka, demokrasi kerap menjadi sebuah ironi menyakitkan.

Dalam nada yang sama, Mussolini bisa jadi benar saat mengatakan: Democracy is beautiful in theory; in practice it is a fallacy. Sebagai teori begitu dikumandangkan, terasa indah. Dalam kenyataan kerap digunakan untuk tujuan terselubung. Tentu saja kata-kata Musolini ini bertujuan mengekalkan pemerintahannya yang otoriter-diktatorial, tetapi tentu tentu tidak bisa dikesampingkan ironi ini.

Tetapi demokrasi bukan dalam arti seperti ini. Yang menjadi indikator sebuah demokrasi adalah terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, dan keberhasilan pada umumnya. Memang untuk mencapainya, sangat ditentukan oleh proses yang bersih, tetapi ujian sebenarnya terdapat pada praktik dan perwujudan yang nyata.

Kebaikan yang tercipta, praktik yang terbukti, kesejahteraan yang dirasakan, akan menjadi bak simbol membuat ‘angkat topi’. Orang memberi hormat karena apa yang dikumandangkan sebelumnya kini terwujud. Pada sisi lain, apabila kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan tidak terwujud, maka kedalaman etika akan memaksa seseorang untuk secara ‘gentleman’ mengakui ketakberdayaan.

Di sini demokrasi lebih bernas. Ia mengacu pada pengaruh positif yang dimunculkan. Sebaliknya, efek negatif juga dilihat secara positif. Adanya tuntutan untuk mundur karena pemerintahannya, kalau itu dikumandangkan secara jujur maka mengandung makna seruan perubahan. Adanya desakan karena apa yang dijanjikan belum terwujud.

Terlepas dari manipulasi yang bisa saja ada, tetapi seruan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa posisi di mana seseorang berada adalah sakral dan baik adanya. Ia merupakan ‘the right place’, tempat yang benar bagi setiap orang yang baik yang ingin hadir memperjuangkan kebaikan umum.

Karena itu, orang yang ingkar akan hakekat demokrasi bisa disebut sebagai  ‘the wrong man’. Ia adalah orang yang telah secara keliru ditempatkan pada satu posisi. Kekeliruan itu bisa saja terjadi karena selama proses rekrutmen, ia tampil alim, bijaksana, jujur (dalam keuangan). Tetapi ketika ia diberi kekuasan, demikian Abraham Lincoln, akan ketahuan karakternya yang sebenarnya.

Induk Demokrasi

Rangkain pemikiran ini membangun kesadaran sekaligus menjawabi pemaknaan demokrasi prosedural.

Pertama, sepintas pemilihan pemimpin Gereja tidak seperti demokrasi prosedural. Para kandidat tidak menyanjung dan menampilkan keunggulan diri demi meminta suara.

Yang ada, sebuah proses penelitian tertutup dan mendalam. Lebih lagi yang ditampilkan adalah kualitas diri  baik rohani (dengan Tuhan), dengan diri sendiri (psikologis), dan sosial (hubungan dengan orang lain). Ia ditambah juga dengan kapasitas profesional karena di sana akan diukur kepemimpinan seseorang.

Ujung dari penelitian dan penyidikan adalah demi mencapai kelayakan demi melaksanakan tugas mulia. Dalam hal pemimpin gereja khususnya menjadi uskup, figur yang ditampilkan akan sangat menentukan mengingat dalam pelaksanaan tugas, tidak terdapat dewan pengontrol. Ada Dewan Imam, UNIO, Komisi, tetapi semuanya hanya bersifat konsultatif. Semua keputusan akan sangat bergantung pada keugaharian dan kebijaksanaan sang uskup. Keterbukaan, kerendahan hati, kecerdasan, akan mewarnai  pelayanannya di Keuskupan.

Kedua, sebagai konsekuensi, jabatan strategis dalam Gereja adalah sebuah panggilan dan jawaban. Kepercayaan di satu pihak disertai kerendahan hati untuk menerimanya dan mempertanggungjawabkan. Karena itu ketika ada ketimpangan, ia menjadi orang pertama yang menyatakan ‘mea culpa’ alias mengaku salah.

Ia tidak akan melemparkan tanggung jawab ke Vatikan agar bisa mengadili nuraninya. Ia pun tidak akan menambah duka Vatikan dengan melemparkan tanggung jawabnya pada Paus. Sebaliknya dengan dijiwai semangat doa, kejujuran, dan ketulusan demi Gereja yang Kudus (dan akan selalu kudus), ia berani menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain.

Contoh hebat dari Paus Benediktus XVI sebenarnya sudah cukup. Ia melangkahi semua tradisi. Ia terlalu cerdas untuk memberi tempat kepada orang lain yang secara fisik lebih pantas memimpin Gereja sedunia. Padahal ia masih bisa menjabat bahkan ketika sudah berada di atas kursi roda, di UGD, dan lain-lain. Tetapi ia punya nurani karena tahu bahwa yang diutamakan adalah terwujudnya kebaikan umum. Lebih lagi agar kerohanian umat yang dipimpinnya tidak sampai kendoro hanya karena kerapuhan dirinya.

Ketiga, dalam konteks Keuskupan Ruteng, tentu tidak pada tempatnya untuk merangkaikan kesalahan seseorang. Tetapi aneka protes dari para imam sendiri, ancaman mundur para imam dari jabatan strategis, dan adanya mosi percaya baik imam maupun umat, menunjukkan bahwa desakan itu bukan hal pinggiran. Juga bukan soal iri hati. Lebih lagi menilai puluhan imam sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ia adalah ekspresi bahwa orang terdekat (para imam, vikep, pastor paroki) punya fakta terlalu nyata. Mempertanyakan raibnya uang 1,6 miliar dengan destinasi yang tidak jelas adalah sebuah kegelisahan yang tentu tidak dibuat-buat.

Keempat, di atas segalanya, mestinya kita semua sepakat bahwa esensi demokrasi adalah kebaikan (bonum), kebenaran (veritas), dan keindahan (pulchrum). Dibanding dengan institusi lain, Gereja adalah lembaga terdepan yang memperjuangkannya dan mengapa tidak menjadi induk dari demokrasi.

Sebagai induk, ia berkaitan dengan hati sebagai sumber segala kebaikan. Darinya terlahir demokrasi hal mana dikatakan Gandhi: The spirit of democracy is not a menchanical thing to be adjusted by abolition of forms. It requires chance of heart.

Itu berarti demokrasi adalah hal yang terlalu riil diakui keberadaannya dalam Gereja dan tidak bisa dengan mudah mengatakan tidak ada demokrasi. Demokrasi ada karena semua yang ada, memerintah dari hati, hal mana menjadi harapan agar terjadi juga di Keuskupan Ruteng.

*****

*) Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian Fakultad Sciencia Politica Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

(Catatan: Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *