Opini: Berpolitik (Lokal) dari Kampung

oleh
Alfred Tuname, Penulis dan Esais, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto/Dok. Pribadi)

FLORESPOST.CO :

Berpolitik (Lokal) dari Kampung

Oleh : Alfred Tuname*

 

Politics is parochial, economy is global. Kalimat tersebut bukanlah klise politik. Bahwa aktivitas ekonomi bersifat global. Artinya setiap orang dapat menggunakan modalnya untuk berinvestasi beyond border. Aktivitas ekonomi seseorang bisa melampaui batas teritorial daerah, pulau dan negara sekalipun. Karena itulah produk Mc Donald atau Kopi Flores menjumpai daerah-daerah di berbagai belahan dunia.

Tetapi seorang politisi agak susah “langgar laut” bila ia ingin berkiprah langgeng dalam politik. Politik biasanya bersifat lokal. Seorang politik yang hendak mencapai Senayan mestinya berangkat dari daerah. Di daerah, masyarakat memilih politisi. Ia dipilih karena dikenal dari karya dan kiprahnya. Karena telah berbuat, masyarakat melakukan “wuat” agar ia menjadi wakil rakyat yang amanah.

Oleh karena itu, seorang calon pemimpin biasanya muncul dari masyarakat itu sendiri. Seorang calon pemimpin politik itu biasanya telah lama berada dan berbuat banyak untuk masyarakat. Ia mengenal masyarakatnya; masyarakatnya mengenal sang calon pemimpin itu. Kondisi sosiologis masyarakatlah yang memunculkan seorang pemimpin. Sebab, seorang pemimpin lahir dan tumbuh dari masyarakatnya sendiri.

Ketika pemimpin itu lahir dari masyarakat itu sendiri, masyarakat tentu memiliki takarannya sendiri dalam memilih pemimpin. Secara sosiologis, pemimpin tidak bisa dipaksakan dari luar masyarakat itu sendiri. Pemimpin yang dipaksakan hanya akan melahirkan keterbelahan, keterpecahan  dan chaos dalam masyarakat.

Akan tetapi, nilai dan kearifan lokal selalu menjadi tuntunan dan pegangan dalam menyikapi berbagai persoalan seputar kepemimpinan. Orang Manggarai mengenal istilah wa’eng, weri, wua dan wali (menyiang, semai, berbuah dan “upah”). Istilah tersebut dekat dengan tradisi orang Manggarai yang agraris.

Bahwa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seseorang mesti mengikuti proses dan bekerja keras. Tanpa mengikuti proses, seorang akan gagal dalam berusaha. Olong duat po ako! Tanam-lah dulu, nikmati hasil kemudian.

Dalam memilih pemimpin, orang Manggarai juga menggunakan ungkapan itu, “olong duat po ako”. Seorang calon pemimpin dianggap tercerabut dari akar budaya dan tidak tahu adat apabila baru muncul atau baru pulang kampung sekonyong-konyong berambisi ingin jadi pemimpin suatu komunitas masyarakat. Untuk pemimpin yang seperti ini, orang Manggarai menyebutnya dengan ungkapan sinis, “lawo cao bao, tekur cai retuk”.

Kita ingat kata Peter L. Berger, hubungan individu dan masyarakat adalah kenyataan subyektif dan obyektif yang saling menentukan; yang satu tidak ada tanpa yang lain. Bahwa seorang secara bebas bertindak dalam suatu komunitas masyarakat, tetapi mesti sesuai dengan kenyataan dan kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti itulah politik di kampung yang lekat dengan adat dan budaya. Orang kampung tidak kampungan dalam berpolitik. Dengan adat dan nilai yang mereka anut, politik kian berpijak pada etika. Ketaatan pada budaya, politik di kampung menjadi bermoral.

Sederhananya, politik adalah kegiatan yang bertalian dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi masyarakat (bdk. Thomas Santoso, 1998). Oleh sebab itu, ketika masyarakat di kampung sudah memilih, maka pilihan itu akan dipertahankan hingga pemimpin itu terpilih (secara demokratis).

Dalam konteks orang Manggarai, mayoritas pilihan politik di suatu kampung biasanya sudah bisa diduga. Berkenaan dengan Pilkada atau Pilkades, ada istilah yang sering muncul, yaitu “basis”. Apabila calon pemimpin A sudah menguasai basis tertentu, maka secara etika calon lain akan menghindar dari daerah basis tersebut (meskipun ia tahu, ada orang yang memilihnya). Pemimpin yang beretika biasanya menghindari apa yang orang Manggarai sebut sebagai “purak muka wajo kampung”.

Nilai-nilai budaya yang kuat di masyarakat kampung, sering kali menjadi tuntunan yang bijak dalam berbagai persoalan-persoalan politik. Semua nilai budaya tersebut dipakai demi membantu masyarakat itu sendiri dalam menghindari konflik horisontal dan vertikal di masyarakat.

Bagi orang Manggarai, kontestasi politik, mulai dari tingkat desa hingga nasional, adalah sebuah pertandingan yang dianggap seperti tarian Caci. Ketika pertandingan selesai, masyarakat diajak berkumpul (neki ca) dan merenung kembali apa yang telah terjadi. Dengan begitu masyarakat mengolah politik harapan (politics of hope).

Politik harapan berfungsi untuk mereduksi ketegangan antara trauma politik silam dan ketidakpastian janji dan program politik. Tetapi dengan harapan, kecemasan dan keresahan perlahan-lahan sirna demi kebaikan bersama.

Oleh karena itu, bagi orang Manggarai, seorang pemimpin mesti di-selek, diutus secara adat dan mendapat dukungan secara budaya dari masyarakat. Dengan begitu, segenap perjuangan dan cita-cita politik mendapat restu segenap warga dan wura/ceki (nenek moyang).

Pesan dari masyarakat, “lalong bakok du lako; paka lalong rombeng du kole”. Tujuannya adalah agar perutusan politik itu berhasil dan menjadi pemimpin yang bisa menghimpun segenap elemen masyarakat (anggom nggerone) demi kemajuan bersama.

Akhirnya, ketika politik dimaknai sebagai tindakan (perpaduan perbuatan dan kata-kata dalam istilah Hannah Arendt), pemimpin yang lahir dari semangat budaya dan preferensi politik masyarakat, harus bertindak demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan pembangunan berkeadilan adalah forma “lalong rombeng” bagi masyarakat yang telah mengutus dan memilih seorang pemimpin.

Itulah demokrasi kita: dari, oleh dan untuk rakyat!

*****

*)Warga Manggarai Timur, tinggal di Borong.    

(Catatan: Isi tulisan di luar tanggung jawab kami – red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *