Opini: Sadar Posisi, Memacu Peran dalam Pembangunan (Manggarai Timur)

213
Yergo Arnaf, Lulusan studi Kebijakan Publik pada Pascasarjana Universitas Merdeka Malang dan konsen pada isu-isu pembangunan daerah. (foto/istimewa).

FLORESPOST.CO:

Sadar Posisi, Memacu Peran dalam Pembangunan (Manggarai Timur)

Oleh: Yergo Arnaf*

 

Ridwan Kamil, Walikota Bandung pada peluncuran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tahun 2017 di Kota Bandung membuat sebuah statement yang cukup menggelitik. Dia bilang “Jangan primitif!, perubahan tak hanya tugas pemerintah”.

Sabda tersebut begitu memompa kesadaran kritis rakyat sekaligus bisa jadi semacam tamparan halus bagi krisis partisipasi yang seringkali tuntas menggerogoti ruang publik. Rasa-rasanya memang begitu. Pembangunan tanpa partisipasi publik sama seperti cinta tanpa pembuktian. Cinta pada pembangunan tapi enggan buat perubahan. Di sinilah rakyat mesti digugat substansi maupun eksistensinya bahwa pembangunan bukan hanya misi pemerintah. Pada titik ini, sadar posisi menjadi penting dan layak dibangkitkan wacana maupun diskursusnya di langgam demokrasi dan desentralisasi dewasa ini.

Matim di Kancah Desentralisasi

Kabupaten Manggarai Timur sebagai anak kandung reformasi bergeliat aktif dalam bingkai otonomi daerah. Kemunculannya sebagai daerah otonom baru melambungkan secercah harapan. Paling tidak, pembangunan mulai menampak di mata rakyat. Manggarai Timur baru berusia 10 tahun. Dengan usia yang baru seumur jagung itu, geliat pembangunan ialah orientasi utama. Pembangunan dengan model partisipatif menjadi syarat mutlak kesuksesan dan jalan keselamatan menuju visi desentralisasi.Pembangunan partisipatif ialah situasi dimana pemerintah, rakyat dan swasta bergerak dalam suatu pola yang sinergis dan kolaboratif untuk mempercepat perubahan sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Perjalanan Manggarai Timur 10 tahun belakangan ini memperlihatkan tumbuhnya perubahan baik fisik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, kebebasan berserikat, partisipasi dalam konstelasi politik dan pemerintahan lokal dan sebagainya. Meskipun begitu, ketidakadilan pembangunan infrastruktur yang mencuat di beberapa tempat, nepotisme dan korupsi di tubuh birokrasi serta beragam konflik lainnya masih menjadi potret buram realitas pembangunan yang cukup memprihatinkan. Disadari atau tidak fenomena tersebut merupakan sederet implikasi faktual desentralisasi dan otonomi daerah, baik dan buruknya.

2018 mendatang, Kabupaten Manggarai Timur akan masuk ke dalam konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebuah momentum demokrasi lokal. Rakyat beramai-ramai memilih dan menentukan pemimpin daerahnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bagi saya, terlepas dari wacana dan analisis politik yang kian mengemuka, proyek pilkada 2018 sepatutnya juga meletakkan dimensi reflektif ke dalamnya, evaluasi personal dan kolektif rakyat tentang bagaimana peran dan fungsinya dalam memajukan pembangunan selama 10 tahun terakhir. Apakah keberadaannya telah memberi sumbangan yang relevan bagi progresivitas pembangunan? Mengapa rakyat? Rakyat sebagai salah satu unsur sentral pembangunan bangsa punya peran, fungsi, dan tugas strategis. Ia tak cukup jadi penonton dan tukang ribut apalagi apatis. Sistem berpikir yang menempatkan pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan adalah logika yang sudah ketinggalan zaman. Mentalitas demikian layak dibubarkan. Pada ulasan ini, saya mencoba mengutamakan peran rakyat sebab selain sebagai komponen pembangunan, juga merupakan social grup yang mampu memicu lahirnya perubahan.

Kritis Tapi Krisis

Salah satu efek positif desentralisasi ialah konsolidasi massa ke dalam kebebasan mengekspresi daya nalar kritis. Sebuah fenomena sosial yang hampir susah ditemukan dalam rezim orde baru. Rakyat berbondong-bondong berani tegakkan prinsip dan kekritisannya terhadap fakta dan problematika pembangunan. Mereka berani menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Merebut hak serta kepentingannya sebagai kelompok yang harus dilayani. Fenomena ini wajar sebab sistem desentralisasi dan otonomi daerah digagas demi konsepsi populisme, menarik pelayanan publik agar lebih dekat dengan rakyat. Kebijakan-kebijakan pembangunan pun diharapkan lebih memantulkan hasrat dan suara akar rumput. Kematian sistem sentralistik di awal reformasi mentransformasi rakyat menjadi kelompok yang turut menentukan dan mengatur arah pembangunan baik di level lokal maupun nasional.

10 tahun roda pembangunan Manggarai Timur bergulir, budaya kritis makin mengalir dan tampil ke dalam kesadaran publik. Tak bisa disangkal, hal itu wujud sikap peduli. Isu-isu seputar ketimpangan serta ketidakadilan pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, korupsi, budaya pemerintahan tak lepas menjadi sorotan tajam. Akhir-akhir ini galau rintihan kekritisan itu menjelma ke dalam bentuk ‘budaya komentar”. Segala problem dan dinamika pembangunan daerah ditanggapi dengan komentar belaka. Komentar itu tak lain bermuara pada pemerintah daerah. Komentar-komentar tersebut berserakan baik di lingkungan masyarakat dan terutama di media-media sosial. Partisipasi rakyat seolah-olah sampai pada level komentar.

Pertanyaannya apakah budaya komentar, “kritis dan mengkritisi” tersebut membawa dampak signifikan bagi perubahan di daerah? Faktanya memang terdapat perubahan pada beberapa sektor pembangunan tertentu namun masih begitu banyak dilema pembangunan lain yang harus dibereskan. Rakyat tidak cukup berhenti pada tataran analisis kritis. Jika kita sebagai rakyat mampu berbuat lebih untuk menyukseskan pembangunan, maka riuh komentar, kritis-mengkritisi tidaklah cukup. Butuh tindakan lebih.

Menyerukan pemikiran terhadap kondisi pembangunan ialah keniscayaan berdemokrasi namun demokrasi tak membatasi ruang gerak setiap orang untuk kreatif membuat perubahan asal bertindak dengan benar dan bertanggungjawab. Bangsa ini tidak akan berubah lewat komentar tapi tindakan, demikianpun Kabupaten Manggarai Timur. Jangan sampai energi rakyat habis dengan komentar dan komentar. Mungkin maraknya “pengamat-pengamat” lokal bermula dari kebiasaan ini. Analisis serta kajian-kajian pembangunan terlampau habis di meja diskusi. Fenomena ini bisa mengarahkan masyarakat ke tingkatan gejala sosial baru yakni kritis pada pemerintah tapi mengalami krisis fungsi. Padahal mengurus kebersihan lingkungan kota tak perlu harus selalu berteriak pada pemerintah untuk menanganinya.

Krisis keterlibatan menggema menjadi konflik aktual dalam pembangunan. Krisis peran  adalah salah satu akar kebuntuan pembanguan lokal. Nyatanya partisipasi dan inovasi semua pihak merupakan kekuatan mencapai kemajuan. Pada titik ini, sadar posisi sebagai rakyat harus selalu diuji.

Memacu Peran

Partisipasi ialah kesadaran mental dan emosional seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu demi mencapai seperangkat nilai dan tujuan tertentu. Hakekat partisipasi ialah kesadaran, lalu memacu seseorang untuk bertindak secara bertanggung jawab. Partisipasi merupakan unsur penting bagi perkembangan daerah. Tanpa partisipasi rakyat, pembangunan menjadi tak seimbang. Terkandung beberapa hal esensial yang melatari partisipasi pembangunan menjadi sebuah keharusan mutlak. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi, secara tak langsung rakyat diberdayakan agar aktif, mandiri, dan produktif dalam kegiatan pembangunan. Kedua, akses ke dalam hak dan kepentingan. Dengan berpartisipasi, masyarakat ikut menentukan arah dan tujuan pembangunan. Proses ini memungkinkan wajah pembangunan merepresentasi harapan maupun kepentingan rakyat. Ketiga, pembangunan yang berkualitas. Kualitas pembangunan tak hanya diukur dari profesionalisme kinerja pemerintah tapi juga menyoal eksistensi rakyat, apakah mereka terlibat atau masa bodoh. Visi ini punya pertautan erat dengan konsep good governance, mekanisme penyelenggaraan pembangunan yang memadukan pemerintah, rakyat, dan swasta dalam suatu kegiatan kolektif.

Partisipasi masyarakat dapat dicetuskan secara formal seperti bayar pajak, aktif mengikuti musrenbang, juga mekar dalam aksi-aksi kreatif seperti program rutin penanaman 1000 pohon untuk keselamatan lingkungan, program kota tanpa sampah, pemanfaatan potensi alam dan pengolahan hasil bumi dan pertanian guna mendukung pembangunan ekonomi, menggagas desa wisata, kota literasi dan program lainnya yang mampu menghidupkan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Melalui serangkaian partisipasi tersebut, revolusi kesadaran harus selalu dipupuk.

Manggarai Timur sebagai daerah otonom baru butuh implementasi ide dan gagasan-gagasan kreatif semua pihak tak terkecuali masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Kesuksesan pembangunan di tingkat lokal merupakan akses ke arah kejayaan bangsa. Desentralisasi dan otonomi daerah memberi peluang kepada warga bangsa untuk berkembang dalam kemandirian, tangguh dan produktif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan begitu bangsa ini menjadi kuat dan memiliki daya saing. Kita perlu meminimalisir wacana dan memperkuat aksi nyata. Seperti kata Ridwan Kamil, negeri ini membutuhkan generasi yang mampu memberi solusi, bukan yang suka mencaci maki. Kemajuan pembangunan Manggarai Timur butuh uluran tangan kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi?, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?.

*****

*)Penulis adalah lulusan studi Kebijakan Publik pada Pascasarjana Universitas Merdeka Malang dan konsen pada isu-isu pembangunan daerah.

(Catatan: Isi tulisan di luar tanggung jawab kami-Red)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here