Tim Korsupgah KPK Datangi Kantor Pemkab Manggarai

3065
Guntur Kusmeyano, salah satu anggota Tim Korsupgah KPK RI. (Foto: Yuga/Florespost.co).

FLORESPOST.CO, Ruteng – Sebagai tindaklanjut dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTT, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Tim Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK yang terdiri dari Deputi Pencegahan Korupsi, Guntur Kusmeyano dan Deputi Penindakan KPK Septa Adhi Wibawa mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (12/08/2017) siang.

Di Kantor Bupati Manggarai, Guntur Kusmeyano, kepada Florespost.co mengatakan, tujuannya hadir di Manggarai untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pembahasan Rencana Aksi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten secara khusus dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami hadir di sini untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pembahasan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah kabupaten yang telah disepakati bersama pada kegiatan forum OPD bersama KPK beberapa waktu lalu. Selain itu hal ini dimaksudkan agar Tim Korsupgah dapat mengetahui sejauh mana rencana aksi yang telah disusun tersebut dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya,” kata Guntur.

Guntur juga menjelaskan bahwa terdapat lima (5) tugas KPK sesuai amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, terutama pasal 7 tentang koordinasi, pasal 8 tentang supervisi, pasal 11 tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (lidiktut), pasal 13 tentang pencegahan dan pasal 14 tentang monitoring.

Lebih lanjut Guntur menyampaikan bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia, KPK RI telah melakukan pemetaan area potensi korupsi, yang terdiri dari: tahap kesatu, meliputi propinsi Riau, Sumatera Utara dan Banten; tahap kedua, meliputi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, serta tahap ketiga, meliputi Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

KPK RI juga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai undang-undang akan terus membangun counter partner (networking atau jaringan), bersinergi dan tidak ada atasan dan bawahan, serta melaksanakan konsep trigger mechanism (pemicu) atau lebih ekstrim yakni aksi provokasi untuk tidak korupsi, tandasnya.

Pada kesempatan itu, Guntur menyampaikan pula agar pemerintah daerah memperhatikan delapan (8) program KPK RI untuk tahun 2016-2019 antara lain: Satu, Penerapan e-planning untuk pemerintah daerah.,  Dua, Penerapan e-procurement dan ULP Mandiri dalam proses pengadaan barang dan jasa., Tiga, Penerapan sistem elektronik dalam proses perizinan melalui PTSP., Empat, Melaksanakan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel., Lima, Penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP)., Enam, Memperkuat sistem integritas, PPG dan LHKPN., Tujuh, Membangun sinergitas dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemeritahan., Delapan, Perbaikan tata kelola SDM dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). (Yuga, Editor: Yos Syukur/Florespost.co).

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here