Beranda Florata News YKS Lembata Mewakili Indonesia Bicara Buruh Migran di PBB

YKS Lembata Mewakili Indonesia Bicara Buruh Migran di PBB

240
0
Konvardus Sakeng (tengah), ketika berada di Jenewa-Swiss. (istimewa)

FLORESPOST.CO, Lembata – Konvardus Sakeng dari YKS Lembata kini akan memberikan pernyataan mewakili delegasi masyarakat sipil Indonesia dalam Sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 4-13 September 2017.

Sakeng akan menghadiri sidang tersebut bersama enam orang lainnya dari perwakilan Migrant Care.

Mereka adalah Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah, Melanie Subono selaku ambassador Migrant Care, Alex Ong dari Migrant Care Malaysia, dari SARI Solo, serta Miftahul Munir dari sebagai Kepala Desa Dukuh Dempok, Jember, Siti Badrya sebagai mantan buruh migran.

Konvardus Sakeng dari YKS Lembata mengatakan, Perda mengenai perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya sudah ada sejak 2015, yaitu Perda Nomor 20 Tahun 2015.

“Perda ini 60 persennya merujuk pada konvensi, dan 40 persennya merujuk pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004,” ucap Sakeng.

Menurut Sakeng, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu membuat regulasi di tingkat bawah karena Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 memiliki banyak celah.

Sementara itu, tambah Sakeng, beberapa poin yang terdapat dalam Perda Nomor 20 Tahun 2015 yaitu hak-hak buruh migran berbasis HAM, aturan mengenai adanya rumah singgah untuk meminimalisasi problem di wilayah transit, serta pengembangan sister city antara daerah pengirim buruh migran dengan daerah transit, maupun negara penerima.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, dalam hal perlindungan buruh migran, pemerintah pusat tertinggal beberapa langkah dari pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Regulasi yang konservatif dinilai menjadi alasan utama gerak pemerintah pusat kalah cepat dari desa dan daerah.

“Saya kira kelambanan pemerintah pusat karena pemerintah pusat banyak terpaku pada Undang-undang yang eksisting, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang meskipun sekarang direvisi, tapi tentunya masih menjadi landasan hukum untuk tata kelola buruh migran. Dan Undang-undang itu memang sangat konservatif,” katanya.

Padahal, lanjut dia, usai Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Miran dan Anggota Keluarganya, seharusnya ada regulasi dan mekanisme yang lebih baik mengenai perlindungan buruh migran sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). (Emanuel Bataona/Florespost.co).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here