Polemik Penetapan Kembali Setya Novanto sebagai Tersangka, Ini Pendapat Praktisi Hukum Edi Danggur

oleh
Edi Danggur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. (Foto: DOK Pribadi)

FLORESPOST.co, Jakarta – KPK kembali menetapkan Setya Novanto (SN), Anggota DPR periode 2009–2014, sebagai tersangka, Jumat 10 November 2017. (Baca selengkapnya: KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus KTP Elektronik)

Menurut KPK, dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011–2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.

Penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut telah menimbulkan polemik (hukum) tersendiri.

Edi Danggur, Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, melalui pesan WhatsApp kepada Florespost.co, Sabtu (11/11/2017), mengatakan, dalam polemik kasus Setya Novanto ini, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah KPK dalam melakukan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak.

Edi berpandangan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto oleh KPK tidak sah.

“Saya tetap berpandangan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto oleh KPK tidak sah,” katanya.

Menurut alumnus S1 Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini, kalau Setya Novanto mengajukan permohonan praperadilan lagi, diprediksi hakim praperadilan akan mengabulkannya dan memerintahkan penghentian penyidikan terhadap Setya Novanto.

Alasannya, jelas Edi, penetapan tersangka oleh KPK dilakukan pada awal penyidikan. Artinya, belum dilakukan penyidikan, tetapi KPK sudah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka di awal penyidikan.

“Penetapan tersangka yang demikian justru bertentangan dengan esensi dan tujuan penyidikan itu sendiri,” tegasnya.

Edi menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 2 ini, terangnya, maka begitu para penyidik mendapat surat perintah penyidikan maka para penyidik ini melakukan rencana penyidikan dan segera melakukan penyidikan serta melaporkan hasil penyidikan kepada Direktur Penyidikan.

Dalam rangkaian proses penyidikan itu, penyidik memanggil, memeriksa dan mengambil keterangan dari saksi-saksi, ahli-ahli dan calon tersangka yaitu Setya Novanto, tambahnya.

“Dari hasil penyidikan ini baru bisa ditemukan dan ditetapkan siapa yang menjadi tersangka,” jelasnya.

Itu artinya penetapan tersangka merupakan kesimpulan akhir atau hasil atau output dari rangkaian proses penyidikan itu, urainya.

“Kalau penetapan tersangka dilakukan di awal, untuk apa lagi memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *