Lebih Jauh dengan Bupati Marianus Sae (Bagian I dari 5 Tulisan)

oleh
Penulis Frans Anggal (kiri) bersama Marianus Sae saat jumpa di Peot-Borong, Manggarai Timur, NTT, Minggu, 19 November 2017. (Foto: DOK Pribadi)

Ruang tamu rumah jabatan itu biasa-biasa saja. Tergolong sederhana jika dibandingkan dengan beberapa rumah jabatan bupati di Flores.

Ruangan berukuran sekitar 5 x 5 meter itu diisi dua set sofa warna cokelat, 6 buah, bisa ditempati 12 orang. Di tengahnya berdiri tiga meja warna kuning gading. Sebuah pohon natal dan bunga plastik tegak pada tiga sudutnya. Dari titik tengah langit-langit, menggelantung lampu kristal tidak seberapa besar. Di dinding sisi kiri pintu masuk, terpajang relief kuningan bergambar enam ekor kuda menarik pedati. Sedangkan pada posisi paling tinggi, di dinding menghadap pintu masuk itu, menggantung patung Garuda Pancasila. Di bawahnya, kiri kanan, gambar presiden dan wapres. Di bawahnya lagi, gambar Bupati Marinaus Sae dan Wabup Paulus Soliwoa.

“Pak Bupati pasti lelah sekali,” kata Pater Dami membuka percakapan. Ia sekadar menyentil ‘beginilah’ kalau jadi orang nomor satu di kabupaten. Bupati membenarkan itu.

“Aduh Pater… tenaga terkuras. Kalau salah-salah, bisa drop.”

“Ini baru kegiatan di pusat kabupaten. Belum lagi kegiatan di Jakarta,” kata Pater Dami. Ia mengkritisi kenyataan begitu seringnya para bupati ke Jakarta. Banyak waktu mereka tersita, tidak hanya oleh kegiatan seremonial di ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi, tapi juga oleh beraneka pertemuan ini itu di ibu kota negara. Akibatnya, berkuranglah waktu dan perhatian untuk masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.

Bak ketemu ruas dengan buku. Komentar Pater Dami nyambung dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan Bupati Marianus.

“Betul sekali Pater. Ke Jakarta, saya maunya 4-5 kali saja setahun. Tapi, kita dipanggil, tak boleh diwakili. Ini tak sesuai dengan spirit saya.”

Bupati ini paling tidak suka uang negara dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas pejabat. Dengan kewenangannya sebagai kepala daerah, kecenderungan pemborosan ini ia lawan.

“Sejak awal (jadi bupati), saya babat 75% perjalanan dinas.” Dampaknya? Penghematan luar biasa untuk pos perjalanan dinas.

“Dari Rp28 miliar setahun menjadi hanya Rp5 miliar lebih.”

Dalam kaitan dengan gerakan penghematan itu pula, semua mobil dinas wajib diparkir di kantor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *