Opini: ‘Dosen’ dan Pragmatisme Politik NTT

oleh
Robert Bala. Pemerhati Sosial. Tinggal di Jakarta. (Foto: DOK. Pribadi)

Oleh: Robert Bala*

 

Di sebuah medsos, saya terkejut dengan postingan dan tanggapan dari 2 orang ‘tokoh wanita’ NTT. Saya sebut ‘tokoh’ atau bisa juga disapa ‘cendekiawan’, karena status keduanya yang adalah dosen. Lebih lagi, salah satu atau bahkan dua-duanya bergelar akademik tertinggi yakni doktor. Hebat.

Tetapi apa yang dipermasalahkan dengan postingan mereka? Salah seorangnya, yang kelihatan ‘pengagum berat’ salah satu pasang calon (VBL-YN), rupanya tengah melempar bola panas. Dengan nada sinis, ia menilai hujan yang turun hari sesudahnya sebagai hal yang disesali oleh lawannya yang barangkali mengharapkan terjadi saat launching pasangan favoritnya. Ada masih banyak nuansa lempar bola yang bagi orang awam cepat ditanggapi sebagai sebuah sindirian.

Sindiran itu segera ‘ditanggapi’. Sang lawan langsung menilai bahwa sebagai seoang ‘doktor….’, mestinya tidak pantas melansirkan statment seperti itu. Sebuah teguran yang sekilas positif. Tetapi ketika melihat postingannya, kelihatan ia juga adalah pengagum (bisa juga team sukses) dari kandidat lainnya (sebut saja MS-EJN).

‘Balas’ pantun keduanya memunculkan pertanyaan dalam artikel ini: di manakah letak sebenarnya ‘dosen’ atau cendekiawan dalam dinamika politik NTT?

Logika Pengamatan

Dalam filsafat, pragmatisme dimaknai sebagai pandangan yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis (Hardiwijono pp. 130-131). Dalam arti ini maka bukan sebuah kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.

Di sini terlihat bahwa dasar pragmatisme adalah logika pengamatan. Artinya, apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Reprsentasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi  pelayanan dan kegunaan.

Filsafat pragmatis tentu tidak mau direpotkan dengan pertayaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih hal yang bersifat metafisik. Ia akan terpaku pada kebenaran individual yang terbukti dalam pengalaman (individual).  Di sana adanya konflik terbuka kerap terjadi karena masing-masing orang berdiri pada pengalaman faktual dan terbukti menurut ukurannya.

Adanya konflik seperti itu wajar terjadi dalam masyarakat dengan tingkatan pendidikan ‘pas-pasan’. Minimnya pengetahuan baik yang diperoleh dari kontak terbatas dan kurangnya referensi berkualitas,  menyebabkan tinjauan mereka bersifat sangat terbatas. Orang lalu memercayakan pengalaman terbatasnya sebagai sebuah kebenaran. Aneka ‘soal-jawab’ akan kerap terjadi oleh perbedaan pandangan.

Tetapi apa yang terjadi ketika pertikaian itu dilakukan oleh dosen dengan kualifikasi doktor? Pertanyaan ini kelihatan menjebak. Apa yang dibuat oleh siapapun dan dalam tingkatan pendidikan apapun tidak langsung menjadi alasan untuk menarik kesimpulan yang menyudutkan profesi (dosen). Dalam konteks NTT, banyak dosen atau cendekiawan, yang menjaga kualitas akademik maupun integritas diri dengan memberikan pencerahan.

Ia tidak terjebak pada politik praktis yang sekadar mendukung salah satu paslon dengan menarik kesimpulan pragmatis. Ia tidak akan terjebak pada gerakan sosial yang selama ini getol dilaksanakan. Ia tidak buta terhadap realitas ‘fenomenal’ yang masih mengategorikan NTT sebagai salah satu propinsi terkorup di Indonesia. Ia tahu bahwa dengan ketajaman analisis, ia mampu mengarahkan masyarakat untuk sanggup melihat hal substansial ketimbang ikut arus dalam menurunkan status murahan yang juga mengangkangi profesionalisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *