Opini: ‘Larantuka’ dan Pragmatisme Politik

oleh
Robert Bala, Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik Universidad Complutense de Madrid Spanyol. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Robert Bala*

 

Safari politik VBL – JNS di Flores berakhir dengan penampilan fantastis di Larantuka (2/2). Di kota yang yang dalam buku Negarakertagama disebut Galiyao ini, dirancang kegiatan puncak yang cukup memukau. Ada kombinasi yang cukup lengkap dan nyaris sempurna dengan hadirnya artis ibu kota (Inul Daratista), kehadiran Uskup Larantuka (simbol agama), dan Raja Larantuka (Don Andre Martinus Diaz Viera de Godinho (DVG)).

Bukan sebuah kebetulan. Dari konsep ‘Nusa Nipa”, pulau ‘Flores’ yang identik seeekor ular dengan ekor di Manggarai, bagian tengah Ende dan Sikka, memiliki ‘kepala’ di Flores. Di sini ada kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia Larantuka. Karena itu sebagai penutupan sarafi, sangat menarik.

Terlepas dari goyangan Inul (yang biasanya seronok dan memang dia dibayar untuk ‘bor’ Nagi), dan terutama ketika gerakan berlebihan itu terjadi di depan YM Uskup Larantuka, tetapi kegiatan seperti ini memunculkan pertanyaan hal mana menjadi latar belakang tulisan ini: apa yang semestinya perlu diantisipasi? Pembelajaran apa yang bisa dilakukan dalam proses kampanye yang masih lama yakni 4 bulan ke depan?

Tulisan ini tidak berpretensi mendiskreditkan paslon yang berkaitan (VBL-JNS) juga tidak sekadar memberikan ‘kembang kempis hidung’ kandidkat lain yang bisa diuntungkan. Dengan latar belakang netralitas, penulis mengankat ‘case Larantuka’ sebagai sebuah pembelajaran untuk semua.

Logika Pengamatan

Sejak ide pragmatisme diperkenalkan oleh Charles Peirce tahun 1878, pragmatisme atau pragmatikos dalam bahasa Yunani cukup banyak menarik perhatian. Istilah ini awalnya lebih diartikan sebagai orang yang cakap dan berpengalaman dalam urusan dagang, hukum, perkara negara, telah dikembangkan lebih jauh terutama oleh William James dan John Dewey.

Yang menarik dari pragmatisme sesungguhnya terletak pada pemahaman bahwa kebermanfaatan sesuatu diukur sejauh mana dihasilkannya akibat yang bermanfaat secara praktis. Kebenaran obyektif tidak terlalu penting. Yang lebih utama, bagaimana adanya kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan. Artinya yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunana.

Dalam arti ini, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanayan seputar kebenaran, terlebih hal yang bersifat metafisik, sebagaimana dilakukan kebanyakan filsafat Barat di dalam sejarah. Yang paling dikejar, sejauh mana sebuah isu dilemparkan dan mendatangkan keuntungan yang bisa dilihat secara kasat mata.

Paham ini sadar atau tidak digunakan dalam sosialisasi tepatnya kegiatan kampanye. Jenjang waktu yang terbatas (meski kini lebih banyak waktu ketimbang sebelumnya hanya sebulan), setiap calon akan berusaha memanfaatkan waktu. Artinya, waktu yang ada harus mendatangkan kegunaan. Dalam konteks ini, para team kampanye berusaha memanfaatkan aneka peluang yang hadir sejauh diamati dapat memberikan manfaat.

Namun mengingat larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peluang praktis adalah sejauh mana melibatkan simbol lain (agama, budaya, seni) yang bisa memberi manfaat. Dalam arti ini kita paham, mengapa upaya mengunjungi tokoh agama, budaya, tetua, menjadi incaran dan umumnya dilakukan semua kandidat. Hanya belajar dari kasus Jakarta, kita tersadarkan bahwa pelibatan figur alternatif kerap bersifat rancu. Di satu pihak masyarakat dengan pilihan lain akan merasa terluka oleh keberpihakan para figur itu. Hal inilah yang mesti dikelola secara arif dan bijaksana.

Pembelajaran

Dalam kaitan dengan penutupan safari Flores, terdapat beberapa hal yang mesti jadi pembelajaran bagi siapapun kandidat bukan saja pada VBL-JNS. Pertama, hadirnya uskup di panggung kampanye mestinya tidak terlampau dibesar-besarkan. Uskup juga adalah warga negara dan dia juga perlu hadir sebagai simbol imperatif moral dalam menggugah para kandidat untuk bermain cantik dan elok.

Permasalahannya, figur ‘kekatolikan’ (umum) mesti menyadarkan bahwa ia akan berhutang untuk harus menghadiri semua kandidat (berapap pun jumlahnya) dalam kampanye. Pada sisi ini, akan terlihat bahwa hanya demi kampanye, uskup harus menyediakan waktu sebanyak pasangan calon (demi dilihat adil). Tetapi pada sisi lain, mestinya sebagai pemegang otoritas gereja, pimpinan tertinggi di Keuskupan Larantuka ini tidak melihat kehadirannya di atas panggung ‘tidak salah’, tetapi yang pasti ‘tidak semestinya’.

Pada titik ini kita harus akui bahwa keharian di panggung itu adalah sebuah ‘kekeliruan’. Kita sebut demikian karena sekilas yang dilakukan adalah kepentingan sesaat (dan barangkali juga sesat). Kedekatan atau ‘kelihaian’ team kampanye untuk melakukan apa saja yang tampak ‘memukau’, tetapi sebenarnya telah terjadi hal yang merugikan.

Untuk itu, kita mesti sepaham bahwa kehadiran pada momen serupa dengan kandidat lain tidak perlu lagi. Di sini absensi pada kandidat lain bisa dinilai sebagai pilih kasih, tetapi kehadiran berulang-ulang akan lebih melukai hati umat yang tidak berafiliasi pada partai apapun. Rakyat akan menghitung sebagai rangkaian kesalahan yang begitu terjadi tanpa sikap kritis uskup sebagai pemimpin Gereja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *