Beranda Headline Opini: Kadis PK Matim dan Nasib Guru

Opini: Kadis PK Matim dan Nasib Guru

41
0
Alfred Tuname, Penulis buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto: DOK Pribadi)

Oleh: Alfred Tuname*

 

Semua bermula dari kesewenang-wenangan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Manggarai Timur (Matim).  Kadis PK Matim mengeliminasi 109 guru komite dari kebijakan Bosda dan “men-down-grade 24 guru THL menjadi guru yang mendapatkan Bosda (florespost.co, 3/3/2018).

Aksi Kadis PK Matim tersebut dianggap sebagai abuse of power, selain melabrak aturan di tingkat kabupaten (Perda APBD) dan nasional (UU No. 14 tahunn 2015, UU No. 20 Tahun 2003, Permendikbud No. 10 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2018). Idealnya, Pemda Matim melalui Kadis PK melindungi dan memperhatikan nasib guru, bukan malah melemahkan kerja dan kinerja guru dan memarginalisasi dengan aksi abuse of power.

Di Manggarai Timur terdapat  guru PNS. Selain itu ada guru non PNS atau THL. Guru PNS dan THL mendapat gaji yang sesuai dengan standar yang layak. Mereka diperhatikan secara baik oleh negara dan pemerintah daerah. Dengan perhatian yang baik, para guru bisa menjalankan amat UUD 1945- “mencerdaskan kehidupan bangsa” – secara maksimal.

Namun, amanah mencerdaskan bangsa tidak hanya dilaksanakan oleh para guru berstatus PNS dan THL. Ada juga guru-guru komite yang dilaksanakan atas dasar manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Atas dasar MBS tersebut, guru-guru komite diangkat dan digaji oleh komite sekolah sendiri. Dengan pertimbangan keadilan, guru-guru komite diberi insentif oleh Pemda. Alasannya, gaji guru-guru komite masih jauh di bawah standar upah minimun daerah. Tentu, dengan keterbatasan anggaran daerah, tidak semua guru komite menerima dana insentif.

Di Manggarai Timur, insentif yang diberikan kepada guru-guru komite bersumber dari APBD  dengan “nomenklatur” Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Sebab itulah, guru-guru penerima insentif tersebut telanjur disebut “guru Bosda”. Komite sekolah dan kepala sekolah berwenang mengajukan guru-guru sekolah untuk mendapatkan bantuan insensif Bosda. Guru-guru komite yang memenuhi syarat akan mendapatkan insentif Bosda dari Pemda Matim melalui Dinas PK Matim.

Pada tahun 2018, anggaran insentif Bosda sudah dibahas di DPRD Matim dan telah disepakati bersama pemerintah melalui Perda APBD Matim. Oleh karenanya, 2.383 guru komite berhak mendapatkan insentif Bosda. Anggaran untuk mereka sudah ditetapkan.

Dengan alur kebijakan seperti di atas, Kadis PK Matim tidak boleh menjadi “bupati kecil” yang dengan “sakarepe dewe” memecat, mengeliminasi dan men-down-grade para guru. Kadis PK Matim juga tidak punya hak mengeluarkan “SK Bosda” dengan maksud mengangkat dan/atau memberhentikan guru komite penerima insentif. Dengan mengutak-atik komposisi guru THL dan Bosda, itu berarti Kadis PK Matim telah melanggar Perda ABPD sekaligus “merendahkan” dan memarginalisasi guru itu sendiri.

Mengutak-atik nasib guru THL dan “guru Bosda” seharusnya disertai alasan yang rasional dan kemanusiaan, bukan atas dasar kepentingan emosional dan primordial Kadis PK. Jika PK Matim cenderung mengambil kebijakan yang neraca emosional dan primordial, sudah saatnya Kadis PK mengajukan pengunduran diri. Itu lebih bijaksana ketimbang harus mengorbankan ribuan nasib para guru Matim yang setia menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, ada isu “motif politik” Pilkada Matim 2018 di balik aksi “bupati kecil” sang Kadis PK Matim. Semoga ini hanya isu belaka, bahwa perlakuan tidak manusiawi terhadap para guru THL dan “guru Bosda” disebabkan perbedaan pilihan politik dengan sang Kadis; utak-atik nasib guru THL dan “guru Bosda” dimaksudkan untuk merusak citra Pemerintah Matim sehingga merugikan calon “incumbent”; dengan iming-iming akan jadi Sekda Matim, keputusan utak-atik nasib guru THL dan “guru Bosda” menjadi “tosser” politik bagi pasangan calon tertentu untuk menjadi “smasherpolitical campaign yang mendiskreditkan pemerintah daerah. Sementara pasangan calon lain menjadi “pemain libero” untuk mengambil keuntungan politik dalam “voli” politik Pilkada Matim 2018; dan berbagai isu lainnya.

Semua itu adalah isu yang dikonsumsi secara publik (mungkin) di dalam dan luar kantor Dinas PK Matim. Kalau pun sudah dengar, tentu Kadis PK tidak perlu responsif berlebihan atas isu-isu tersebut. Semua isu yang dibahas di publik perlu dibaca sebagai reaksi publik atas kebijakan yang merugikan dan memarginalisasi para guru di Matim. Bahwa masyarakat Matim pun tidak setuju atas aksi “abuse of power” Kadis PK Matim.

Masyarakat Matim melalui Komisi C DPRD Matim telah meminta “pertanggungjawaban” Kadis PK Matim pada 08 Maret 2018 di ruang Sidang Komisi C DPRD Matim (florespost.co, 10/3/2018). Kemarahan masyarakat tampak tersalur baik melalui Rapat Kerja Komisi C DPRD Matim. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Komisi C DPRD Matim karena telah berhasil mematahkan alasan irrasional Kadis PK Matim di balik kebijakan utak-utak nasib guru THL dan “guru Bosda”. Komisi C DPRD Matim telah mengangkat kembali harga diri dan penghargaan terhadap profesi guru di Matim.

Perjuangan jalur politik Legislatif tersebut membuahkan hasil, yakni membatalkan semua kebijakan Kadis PK Matim yang merugikan hak para guru THL dan “guru Bosda”. Demi keadilan dan kemanusiaan, Kadis PK Matim harus menjalankan “perintah” rakyat melalui rekomendasi Komosi C DPRD Matim pada 08 Maret 2018. Semua itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi demi kemajuan dan kecerdasan generasi muda Manggarai Timur.

Baca juga: Kadis PK Matim dan Kepemimpinan yang “Zonk”

Dengan visi yang lebih mulia, tentu kita ingin melihat generasi Matim yang lebih cerdas, berkarakter dan berkecapakan. Itu akan seirama dengan tekad bangsa ini bahwa tahun 2045, generasi kita masuk dalam generasi emas. Semua itu hanya akan terjadi apabila pemerintah daerah, politisi dan masyarakat bersehati memperhatikan nasib guru dan sekolah.

Dengan demikian, mengutip sastrawan Pramoedya Ananta Toer, “seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan”. Bukankah seharusnya demikian Kadis PK Matim?? ***

*) Penulis buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here