Beranda Opini Opini: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Desa

Opini: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Desa

1.162 views
0
Misbahul Munir, Analisis Ekonomi di Economic Action Indonesia (EconAct) dan Sekjen Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan. (Foto: DOK. Pribadi)

Oleh: Misbahul Munir*

 

Kemiskinan masih menjadi masalah klasik di Indonesia. Jika kita melihat data kemiskinan Indonesia pada tahun 2017, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia berada pada angka 11 persen atau sekitar 28 juta jiwa. Angka ini sangat besar dan memang inilah masalah utama di negara berkembang (emerging market) yang pada umumnya ada di negara-negara Asia dan Amerika Latin.

Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya adalah kemiskinan yang bersifat struktural. Di mana, kemiskinan tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua pada anak-anaknya. Hal demikian terjadi lantaran ketidakmampuan para orang tua untuk memotong rantai kemiskinan.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi sulitnya mengentaskan kemiskinan di negara berkembang adalah pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, atau hanya bisa dinikmati oleh beberapa golongan kelas menengah ke atas. Sedangkan para masyarakat miskin, tidak mampu mengenyam pendidikan yang layak (sesuai standar yang ada) dan juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pada umumnya. Para masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak lantaran biayanya sangat tinggi.

Kenyataan ini dapat dengan jelas kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari di negara berkembang seperti Indonesia. Jika seseorang yang miskin mempunyai pendidikan yang rendah, maka ia akan mendapatkan gaji yang rendah pula dengan tipe pekerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Karena penghasilan rendah, biasanya makanan yang dikonsumsi oleh keluarganya, termasuk anak-anaknya juga seadanya. Dalam artian kurang memperhatikan masalah gizi yang dikonsumsi oleh keluarga. Ini yang kemudian mempengaruhi tingkat kesehatan pada anak. Karena asupan yang diberikan pada anak seadanya, tanpa gizi yang bisa memenuhi kebutuhan perkembangan anak pada umumnya, maka anak tersebut tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi. Ini berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Maka anaknya pun ketika sekolah prestasinya juga tidak begitu menggembirakan.

Berlanjut pada pendidikan selanjutnya bagi anak, karena orang tuanya berpenghasilan rendah, anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi karena kendala biaya. Akhirnya anak tersebut mempunyai pekerjaan yang tidak jauh beda dengan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan nasib anak tersebut juga tidak jauh beda dari nasib seperti yang dialami oleh orang tuanya. Artinya tetap saja kesusahan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Begitulah seterusnya hingga turun-temurun. Keadaan hidup mereka ini sebagaimana disebut oleh Ragnar Nurske, mereka seolah terperangkap dalam “Lingkaran Setan Kemiskinan” (vicious circle of poverty).

Kemiskinan Desa

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan kondisi geografisnya yang banyak didominasi oleh wilayah pedesaan. Jika kita bandingkan dengan wilayah yang bukan desa (perkotaan), maka perbedaannya akan sangat jauh. Wilayah desa jelas lebih mendominasi luas wilayah Indonesia. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, kemiskinan di Indonesia ini, tempat bersarangnya berada di pedesaan. Maka masalah di pedesaan ini menjadi sangat kompleks karena selain jumlahnya sangat banyak, juga masalah-masalah lain seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, minimnya infrastruktur dan lain sebagainya yang menjadi penyebab utama dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak berada di pedesaan. Berdasarkan data dari BPS, pada periode September 2017, jumlah total penduduk miskin Indonesia yang tinggal di desa berada pada angka 16,31 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia yang tinggal di perkotaan pada periode yang sama berjumlah 10,27 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa walaupun pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan seperti dana desa dan lain sebagainya, namun tampaknya berbagai kebijakan tersebut masih belum mampu mengentaskan masyarakat desa keluar dari perangkap kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan desa masih tinggi di Indonesia. Pertama, desa belum menjadi pusat pengembangan ekonomi yang baik bagi masyarakat pedesaan. Maka tak heran jika masyarakat desa lebih memilih untuk pergi merantau ke kota. Alasannya sederhana, karena di kota lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang kemudian bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sebab di perkotaan perputaran uang lebih tinggi dari pada di pedesaan.

Kedua, infrastruktur di pedesaan pada umumnya masih jauh dari standar kelayakan. Terutama di daerah luar pulau Jawa. Di sana infrastruktur menjadi masalah utama. Hal utama yang harus diperhatikan dalam masalah infrastruktur ini adalah jalan raya. Bagaimana mungkin ekonomi pedesaan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan jika jalan menuju desa, yang dijadikan sarana untuk memobilisasi barang dan jasa yang jadi pemutar ekonomi desa, kondisi jalannya dalam keadaan yang tidak layak untuk dilalui. Tentu ini menjadi masalah besar bagi pengentasan kemiskinan desa.

Menanggapi berbagai permasalahan kemiskinan pedesaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menggelontorkan dana desa dengan jumlah yang sangat besar pertahunnya. Hal ini bertujuan agar perputaran uang di desa bisa mengalir lebih cepat. Sehingga diharapkan akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan pedesaan. Dengan menggunakan dana desa, pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan dan pembangunan irigasi air pertanian bisa dilakukan.

Bahkan dana desa juga bisa digunakan untuk membangun badan usaha milik desa (BUMDES) yang pada akhirnya akan menjadi sumber pemasukan bagi desa. Ini juga bisa menjadikan desa lebih mandiri dari segi anggaran untuk pembangunan. Dari BUMDES ini jika sudah berkembang dengan baik, juga bisa menjadi lembaga perantara untuk membeli produk masyarakat desa yang kemudian bisa disalurkan pada pasar yang membutuhkan seperti daerah perkotaan dan lainnya. Contoh BUMDES yang sudah berhasil selama ini adalah yang ada di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Walaupun program dana desa sudah berhasil di beberapa daerah, namun nampaknya, kebijakan tersebut belum juga mampu mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan secara keseluruhan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin desa masih dominan, dan bahkan pembangunan-pembangunan di pedesaan juga belum bisa dirasakan secara jelas dan nyata oleh masyarakat pedesaan pada umumnya. Mungkin belum saja atau masih proses. Namun yang jelas, untuk saat ini, desa masih mengidap penyakit kemiskinan yang begitu menyakitkan bagi para masyarakat desa. Dan itulah, tangisan pilu kemiskinan desa. ***

*) Analisis Ekonomi di Economic Action Indonesia (EconAct) dan Sekjen Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here