Beranda Headline Kadis PK Matim dan Kepemimpinan yang “Zonk”

Kadis PK Matim dan Kepemimpinan yang “Zonk”

52
0
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique” (2018) (Foto: DOK. Pribadi)

Oleh: Alfred Tuname*

 

Tulisan ini berkenaan dengan reaksi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Manggarai Timur (Matim) yang dimuat sebuah media online. Reaksi sang Kadis tersulut atas tulisan saya berjudul “Kadis PK Matim dan Nasib Guru” yang dimuat di media ini pada 21 Maret 2018 (Baca juga: Opini: Kadis PK Matim dan Nasib Guru).

Reaksi Kadis PK Matim terkesan sangat emosional. Hal itu tampak dari pilihan diksi ujaran sang Kadis yang direkam media. Determinasi dimensi emosional itu menyebabkan sang Kadis mendadak “amnesia literasi”. Bahwa gagasan dan kritikan yang tertuang dalam tulisan merupakan bagian dari tradisi literasi yang seharusnya dijawab dengan tulisan pula.

Tradisi literasi tersebut dimaksudkan untuk merawat akal sehat ‘politik” kebijakan pemerintah (:pejabat). Sanggahan atau bantahan atas tulisan atau opini (publik) seharusnya bermakna pengaktifan kembali budaya literasi itu. Perbincangan dialektis yang bernuansa literer itu berguna untuk membantu nalar publik dalam mencari kebenaran perihal produk kebijakan yang dinilai tak adil.

Celakanya, tradisi oral (lisan) lebih diunggulkan. Komentar lisan-reaksioner Kadis PK Matim tentu bukanlah bagian dari perbincangan akal sehat publik. Reaksi itu pun bukan merupakan “hak jawab”, sebab hak jawab juga berkenaan dengan etika publisitas. Bahwa, hak jawab harus diberikan kepada media yang memuat opini atau gagasan yang hendak dijawab. Komentar emosional-reaksioner hanya menyiratkan bahwa pejabat kita sedang mengidap sindrom “anti-kritik”. Boleh jadi benar apa yang pernah dikatakan oleh Pastor Vinsensius Darmin Mbula, OFM, “Kadis PPO Matim merupakan tipe pejabat yang lebih memilih untuk menghindar dari kritik daripada melihat itu sebagai pemacu untuk maju”, (voxntt.com, 12/2/2018).

Implementasi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007?

Thus, apa yang sebenarnya publik harapkan? Publik mengharapan sesuatu yang literer dari Kadis PK Matim yang mengampu lembaga penguatan literasi (:Dinas PK), bukan oral atau lisan. Bahwa Kadis PK harus mampu mendeskripsikan apa yang dia maksudkan dengan “baca” Permendiknas nomor 16 Tahun 2007. Jika saja alasan eliminasi guru “Bosda” dan “down-grade” guru THL Matim dilandasi Permediknas Nomor 16 Tahun 2007, maka Kadis PK Matim harus menjelaskan secara rasional ke publik Matim secara clara et distancta.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tersebut memuat syarat Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru. Kalau produk hukum tersebut menjadi dasar marginalisasi guru di Matim, mengapa Kadis PK Matim baru memberlakukannya di tahun 2018? Mengapa sejak awal Kadis PK Matim tidak tegas dan konsekuen mengikuti Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang pernah dibuat 11 (sebelas) tahun silam? Apa Anda baru diangkat sebagai Kadis PK Matim?

Dari pengakuan para guru, justru Kadis PK Matim tidak menggunakan dasar Permendiknas 16 Nomor 2007 dimaksud. Guru sarjana dan berkomitmen serta disiplin juga dijadikan “obyek” aksi kuasa “bupati kecil” Kadis PK Matim. Kadis PK Matim melakukan keputusan sepihak tanpa menjelaskan apa pun kepada para guru yang dimarginalisasi. “Jujur, saya merasa sangat kecewa dengan keputusan sepihaknya Kadis atas peralihan 24 guru [sic] THL ke bosda tanpa diterangkan alasan supaya [sic] bisa dipertanggungjawabkan oleh para THL kalau kami memiliki masalah atau apapun itu” (voxntt.com, 6/3/2018). Itu pengakuan guru korban keputusan “bupati kecil” Kadis PK di Matim.

Jadi, dasar hukum yang dipakai sangat jelas, tetapi implementasinya “zonk”. Jika Permendiknas Nomor 16 Tahun 2017 dijadikan acuan, maka pelaksanaannya harus konsisten sejak awal. Dasar hukum jangan dijadikan semacam “alibi” untuk lari praktik kekuasaan yang otoritatif. Atas laku kuasa yang dilakukan oleh Kadis PK Matim, kekhawatirannya, kepada para guru korban marginalisasi saja tidak bisa dijelaskan, apalagi kepada publik. Nah, ada persoalan kepemimpinan di sini.

Kepemimpinan

Keutamaan seorang pemimpin adalah tanggung jawab, bukan bersilat lidah. Pemimpin itu seharusnya mengayom, bukan mengeksklusi nasib seseorang. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan ‘golden ways”: win-win solution. Orang Manggarai bilang, “anggom ngger one”.

Tak ada “win-win solution” dalam keputusan sepihak Kadis PK Matim. Yang ada hanya marginalisasi guru non PNS. Paulo Freire menyebutnya sebagai proses “dehumanisasi”. Artinya, guru hanya dianggap sebagai bawahan yang tidak dianggap sama sekali. Nasibnya dipermainkan dan di-“ping-pong” ke sana-kemari oleh pejabat berkuasa.

Seharusnya, guru dijadikan mitra atau sahabat se-visi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Kualitas pendidikan bukan saja ditentukan oleh jabaran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tetapi dengan jaminan atas kelangsungan hidup guru itu sendiri. Anggaran 20 % APBN untuk sektor pendidikan harus dielaborasi juga dalam perhatian atas nasib dan ekonomi guru. Kalau anggaran itu dirampas untuk sebagian besar membiayai perjalanan dinas pejabat di dunia pendidikan, maka sebesar apa pun dana pendidikan tidak akan menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Oleh karena itu, agar visi pendidikan Manggarai Timur itu menjadi semakin berkualitas dan berkarakter, jaminan terhadap kelangsungan hidup guru harus ditinggkatkan. Tindakan sepihak mengeliminasi guru “Bosda” dan men-down grade guru THL justru mematikan harapan untuk mencapai visi pendidikan Manggarai Timur yang berkualitas dan berkarakter. Ujung tombak kualitas pendidikan Mangarai Timur adalah para guru, bukan Kadis PK Matim. Syaratnya Pemerintah Matim via Dinas PK Matim harus menjamin nasib para guru tersebut.

Perjuangan masyarakat Matim via Komisi C DPRD Matim adalah usaha yang bisa dilakukan untuk mendongkel arogansi birokrat yang “otoritarian” dan tidak adil. Perjuangan itu memang politis sebab hanya dengan itulah rakyat bisa melawan arogansi birokrasi dan pejabat yang “sok”. Bukankah lembaga legislatif itu merupakan wujud perwakilan suara rakyat?

Atas perjuangan itu, Bupati Matim Yosep Tote sudah menyetujui rekomendasi Komisi C DPRD Matim, bahwa semua guru “Bosda” yang dieliminasi dan guru THL yang di-down grade oleh Kadis PK Matim harus mendapatkan hak-haknya kembali (voxntt.com, 21/3/2018). Itu bupati tegaskan saat rapat Paripurna di DPRD Matim. Dengan demikian, Kadis PK Matim harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Apa yang telah “dikehendaki” oleh DPRD dan Bupati Matim, harus menjadi perintah bagi Kadis PK Matim. Tak boleh ada lagi alibi atau silat lidah pembenaran agar nilai kepemimpinan itu tidak “zonk”.

Akhirnya, mari kita ingat ucapan Napoleon Bonaparte: a leader is a dealer in hope. Harapan sudah dibuat oleh DPRD Matim dan Bupati Yosep Tote. Mari kita menunggu harapan itu menjadi kenyataan. Para guru pun pasti menenti penuh harap. Dalam penantian itu, izinkanlah kami bernyanyi: “Terpujilah wahai engkau ibu-bapa guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua bhaktimu akan kuukir di dalam hatiku, sebagai prasasti terima kasihku ‘tuk pengabdianmu…” Mari Berinvestasi untuk masa depan peradaban Matim yang lebih baik! ***

*) Penulis buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here