Opini: Pilkada, Janji Vs Bukti

oleh
Foto: Ilustrasi (MstfKckVG)

Oleh: Dionisius Ngeta, S.Fil*

 

Selebrasi memperebutkan hati sang pemilik mandat dan kedaulatan pada gelanggang  Pilkada 2018 kian panas. Gelanggang pertandingan memperebutkan tiket kepala daerah tidak saja menampilkan selebrasi politik yang mengedepankan etika dan aturan serta mengutamakan strategi, visi dan misi tapi juga selebrasi yang mempertontonkan janji-janji manis selain fitnah dan gosip ke ruang publik.

Mantra utama mematikan lawan tanding seolah-olah janji, gosip dan fitnah murahan. Rasionalitas dan hati nurani masyarakat tersandera oleh kata-kata/janji yang mengawan-awan dan cara-cara yang melabrak etika dan tata aturan demi meraih kepercayaan agar kemenangan bisa digenggam. Meraih kepercayaan masyarakat yang sebesar-besarnya agar kemenangan dapat digenggam adalah hal yang mati-matian diperjuangkan para kandidat dan tim pemenangan. Namun dari sekian banyak cara dan selebrasi di atas, ada dua hal yang biasa digunakan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat agar kemenangan bisa digenggam.

Pertama, menggunakan lidah dan bibir.

Kita tentu ingat pepatah klasik ini: “Lidah tak bertulang”! Atau mungkin kita ingat salah satu syair lagu Exist, Mencari Alasan: “Manis di bibir, memutar kata. Siapa terlena pastinya terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya. Yang meminta simpati dan harapan”. Lidah dan bibir memainkan peran yang sangat sentral dalam berbicara apalagi lidah dan bibir seorang politisi. Bicara dengan kata-kata indah dan berjanji dengan kata-kata manis adalah salah satu selebrasi yang sering kali mendominasi setiap hajatan politik dan demokrasi, entah Pilkada, Pilgub, Pileg atau pun Pilpres. Seolah-olah selebrasi politik tanpa janji-janji manis bukanlah hajatan demokrasi.

Memberi janji dengan menggunakan bibir dan memberi harapan dengan menggunakan lidah yang tak bertulang menjadi hal yang lumrah diumbar walaupun sering lupa. Lidah dan bibir atau mulut seorang politisi sering dengan mudah digunakan untuk menghembuskan angin surga keadilan dan kesejahteraan ke tengah khalayak. Seolah-olah kesejahteraan dan keadilan sosial adalah buah kerja instan yang bisa disulap dalam sekejap bila rakyat memilih mereka.

Masyarakat sering terbuai tanpa menakar sejauh mana janji-janji itu rasional dan dapat dilaksanakan. Masyarakat diharapkan tidak mudah terlena dan terpana oleh bujuk-rayuan para kandidat atau dengan cepat “menelan” janji-janji manis dan menghirup dalam-dalam angin surga yang ditiupkan para kandidat dan tim pemenangan. Pendidikan dan kesehatan gratis, kirim 10.000 anak NTT ke luar negeri, membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya, mengurangi kemiskinan, membenahi infrastruktur adalah angin surga yang sering dihembuskan. Tidak ada pelarangan. Tapi tidak berarti kandidat kepala daerah seenaknya menghembuskan janji-janji manis ke ruang publik karena janji adalah hutang yang mesti dibayar.

Masyarakat membutuhkan calon pemimpin yang hemat dan tertib dalam berkata-kata tapi royal, loyal dan konsisten terhadap kepentingan masyarakat yang ditunjukkan dan dibuktikan dengan kerja, kerja dan terus bekerja alias rekam jejak sebelumnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Janji politik menurut Gabriel Almond adalah bagian dari alat komunikasi politik yang dijalankan dengan segala struktur yang tersedia (Putra, 2004). Struktur yang dimaksudkan dapat berupa kandidat capres-cawapres, cagub-cawagub, calon anggota DPR/DPRD, dan kandidat-kandidat lain yang nantinya ditempatkan di pemerintahan maupun legislatif. Sistem komunikasi yang diterapkan didasarkan pada komunikasi bebas untuk memberitahukan/menyampaikan sesuatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Hingga saat ini belum ada suatu ketentuan baku yang mengatur dan sekaligus menyikapi janji politik yang dikemukakan oleh parpol atau calon kepala daerah selama masa kampanye politik. Aturan yang saat ini baru diberlakukan hanya mengatur mengenai isi janji politik yang disampaikan tidak melanggar ketentuan hukum ataupun ketertiban umum. Jika memang janji tersebut tidak ditepati, masyarakat hanya bisa memberikan sanksi moral.

Menurut kamus bahasa Indonesia karya Windy Novia S.pd, Janji adalah kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Tapi menurut saya janji adalah kesanggupan para pihak yang berkomitmen tentang sesuatu hal pada saat dan tempat tertentu yang harus dilakukan karena ada keterikatan moral. Bukan hanya sekadar diucapkan! Saya sebut keterikatan moral karena dalam sebuah janji selalu ada pihak pertama, kedua, dan seterusnya yang memiliki integritas moral dan keadaban sebagai manusia yang berbudaya dan mereka terikat untuk melaksanannya. Ketika para kandidat mampu menepati janji, maka ikatan moral antar individu akan terjalin harmonis dan kepercayaan semakin terbangun karena mereka mampu melaksanakannya. Maka hemat saya, menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghargai, dan menghormati keadaban, keluhuran martabat dan moralitasnya sebagai manusia yang berbudaya, yang ikut dalam komitmen atau perjanjian itu.

Kedua, memberi atau menunjukkan bukti.

Menjadi gubernur atau kepala daerah bukan hanya sekadar mengumbarkan janji-janji manis untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi publik. Mengumbarkan janji akan berpotensi tidak menepati. Kandidat sering bersilat lidah dan bermanis bibir lalu memutar kata untuk mendapatkan simpati, kepercayaan dan menggenggam kemenangan.

Menurut Nietzsche dalam karyanya Der Wille Zur Macht (The Will To Power, 1968), tak seorang pun yang perilakunya tidak dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa. Artinya, setiap orang mempunyai kehendak untuk berkuasa. Manusia menggunakan media bahasa untuk mepengaruhi orang lain sebagai legitimasi atas dirinya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kekuasaan seseorang seringkali menggunakan kata-kata demi merajut kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini janji-janji manis menjadi sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Namun ketika kandidat mampu menunjukkan bukti, maka hal itu menjadi acuan dasar pemilih memilih selain visi, misi dan strategi. Kandidat yang mampu menunjukkan bukti sebenarnya mereka tidak menginginkan kesuksesan. Mereka lebih menginginkan proses yang menjadikannya pribadi luar biasa. Kerja-kerja nyata yang sudah dibuat bagi kepentingan masyarakat sebelumnya menjadikan mereka pribadi luar biasa dan dapat dipercaya. “One action is better than just a million words”. Memberikan atau menunjukkan bukti kepada publik tidak lain adalah menyatakan kebenaran dan fakta atas apa yang pernah dikerjakan. Bukan asal omong dan instan! Dan ketika seorang kandidat bisa menunjukkannya, hal itu bisa menjadi senjata pemungkas menumbangkan lawan tandingnya. Masyarakat akan bisa diyakinkan bila kandidat pemimpin bisa memberikan atau menunjukkan bukti nyata yang dikerjakan dan berdampak guna bagi kepentingan masyarakat.

Karena itu publik mestinya bisa menakar, menilai, memilah sebelum menjatuhkan pilihan. Tentunya, kearifan dalam memilih sangat dibutuhkan untuk menghindari kekeliruan. Siapa yang tidak bahagia dibuai dengan janji-janji manis? Tentu menyenangkan mendengarkan kandidat berjanji tentang hal-hal baik. Tapi sampai kapan kita berharap pada ‘harapan palsu’. Mari! Kita berhak mendapat yang terbaik. Tidak perlu terbuai dengan janji-janji manis kendati sempat merasa seperti di awan-awan karena kata-kata mereka. Rangkaian kata-kata dengan polesan bibir manis mereka jangan sampai membuat kita terlena, kehilangan logika dan akal sehat serta membutakan mata hati nurani kita. Tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan pilihan. Tidak jarang yang mengucap manis seringkali berbuah tragis. ***

Dionisius Ngeta (Foto: Dok. Pribadi)

*)Bekerja Di YASBIDA Maumere, Putera Nangaroro-Nagekeo.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *