Komisi C DPRD Matim Minta Kadis Frederika Soch Dicopot dari Jabatannya

oleh

FLORESPOST.CO, Borong-Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) kabupaten Manggarai Timur, NTT, Frederika Soch, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas gaji guru Tenaga Harian Lepas (THL)  di kabupaten tersebut.

Pada 2017, gaji guru THL sebesar Rp 1.250.000 per bulan. Baru-baru ini, kadis PK memutuskan untuk memangkas jumlah tersebut sebesar Rp 550.000 dari besaran gaji guru THL pada tahun sebelumnya itu.

Frederika berdalih,  keputusan itu dilakukannya lantaran mendapatkan  arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi C DPRD Manggarai Timur melalui sekretarisnya Yeremias Dupa mengatakan keputusan kadis PK Matim telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan surat pembayaran insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan THL yang disesuaikan dengan besaran pembiayaan guru penerima Bosda.

“Komisi C merekomendasikan bahwa surat tersebut dinyatakan tidak berlaku, dengan memperhatikan peraturan daerah tentang APBD kabupaten matim tahun 2018,
Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dinas P dan K Matim hendaknya menunggu LHP BPK dan rekomendasi lembaga DPRD sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraaturan perundang-undangan,” tegas Yeremias Dupa, di kantor DPRD Matim, Rabu (19/4/2018) siang.

Menurutnya, Peraturan Daerah tentang APBD adalah kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah yang melalui proses panjang dalam pembahasaannya.

“Oleh karena itu terhadap APBD yang telah ditetapkan tidak bisa diubah di tengah jalan baik oleh DPRD maupun pemerintah. Kadis P dan K Matim hendaknya mematuhi peraturan daerah yang telah disepakati bersama antara lembaga DPRD dan Pemkab Matim,” ujarnya.

Semestinya, kata Yeremias, semua gaji THL dan insentif guru penerima Bosda ditunda pembayarannya, khusus untuk Dinas P dan K Matim, sampai rekomendasi DPRD kabupaten matim ditindaklanjuti.

“Komisi C merekomendasikan agar Kepala Dinas P dan K Matim untuk segera dicopot dari jabatannya,”kata Yeremias.

Menurutnya komisi C beralasan kadis PK Matim sudah menyalahgunakan kewenanggan dan kekuasaanya terhadap beberapa rekomendasi atas persoalan ini.

“Maka komisi C meminta agar DPRD membentuk panitia khusus jika rekomendasi yang dimaksud tidak ditindaklanjuti,” kata dia.

Selain itu, Komisi C DPRD Matim juga meminta agar Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote konsisten dengan pernyataannya pada saat paripurna di DPRD.

“Saat paripurna, Bupati sudah menyatakan untuk membatal pengalihan guru THL menjadi guru penerima Bosda,” ujarnya.

Selain itu juga, menurut Yeremias , besaran gaji guru THL itu merujuk pada undang-undang tenaga kerja, sedangkan honor Bosda itu ditentukan sesuai kemampuan APBD.

“Sehingga gaji guru THL itu harus sesuai UMR,”tutupnya.

Untuk diketahui, polemik pemangkasan gaji guru THL oleh kadis PK Matim itu menimbukan aksi demonstrasi oleh mahsiswa dan beberapa guru THL pada Rabu (19/4/2018).

Reporter: Rosis Adir

Editor: Tonny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *