Beranda Florata News LMND: Kadis PK Matim Menyalahgunakan Kekuasaan

LMND: Kadis PK Matim Menyalahgunakan Kekuasaan

51
0

FLORESPOST.co, Borong-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ruteng,  menilai kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) kabupaten Manggarai Timur, Frederika Soch telah menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dalam kasus guru Tenaga Harian Lepas (THL)  di kabupaten tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Firman Jaya, koordinator lapangan LMND Ruteng,  saat melakukan aksi demonstrasi di kantor dinas PK dan kantor Bupati Manggarai Timur, Rabu (19/4/2018).

Pada aksi demonstrasi tersebut, LMND memerotes keputusan sepihak kadis PK yang telah memangkas gaji guru-guru THL di Manggarai Timur, baru-baru ini.

Menurut LMND, keputusan yang diambil oleh kadis PK Matim itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Manggarai Timur tahun 2018.

“Keputusan kepala dinas P dan K Manggarai Timur tidak sesuai dengan kesepakan bersama penyelenggara negara, dalam hal ini, Bupati dan DPRD Manggarai Timur, saat penetapan Perda APBD. BPK itu bukan produk hukum. Produk hukum atas penetapan gaji THL adalah Perda APBD,” tegas Firman Jaya.

Karenanya, LMND mendesak Bupati Yoseph Tote agar segera menjalankan rekomendasi komisi C DPRD Manggarai Timur.

Selain itu, LMND juga mendesak kadis PK untuk segera meminta maaf kepada guru-guru di Manggarai Timur terkait pernyataannya pada salah satu media online yang berbunyi; ‘ Guru yang tidak sabar, silakan cari pekerjaan lain’.

LMND juga meminta  Kapolres Manggarai untuk menyelidiki dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kadis PK Matim terhadap guru-guru THL yang mengadu ke DPRD beberapa waktu lalu.

Kala itu guru THL memang mengeluhkan tindakan Kadis PK Matim yang telah memangkas  gaji mereka ke DPRD Matim.

Menurut LMND, jika dugaan tindakan intimidasi itu benar adanya,  maka Kadis PK Matim telah melakukan  pelanggaran terhadap UU Hak Azasi Manusia pasal 28 C yang menyebut, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat dan negerinya.

Sebelumnya, pada salah satu media online di Matim, kadis Frederika membeberkan alasan pemangkasan gaji para guru THL tersebut.

Menurut Soch, pemangkasan gaji guru THL itu dilakukan lantaran adanya arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dinas yang dipimpinnya itu.

Selain itu juga, kadis PK pun perna mengancam memecat guru-guru THL yang mengadu ke DPRD Matim terkait keputusan pemangkasan gaji itu.

Dia beralasan, ancaman itu dilakukannya lantaran ada laporan dari kepala sekolah bahwa guru-guru yang pergi mengadu ke DPRD itu tidak masuk sekolah tanpa seizin kepala sekolahnya.

Keputusan dan pernyataan kontroversial kadis PK Matim itu memicuh aksi protes mahasiswa dan sejumlah guru THL.

Pantauan Florespost.co, aksi demonstrasi yang digelar oleh aktivis mahasiswa bersama sejumlah guru THL itu berjalan dengan aman dan damai.

Sayangnya, saat aktivis LMND dan beberapa guru THL meminta agar kadis PK Matim keluar dari dalam kantor untuk berdialog, kadis PK tidak berada di tempat.

“Ibu kadis sedang tugas keluar. Satu minggu lagi baru kembali,” ujar salah seorang staf di kantor dinas PK Manggarai Timur kepada para pendemo.

Di kantor Bupati Manggarai Timur juga, pendemo tidak berhasil berdialog dengan Bupati Yoseph Tote karena sedang bertugas ke luar daerah.

Para mahasiswa dan beberapa guru THL itu hanya diterima oleh staf ahli Bupati bidang politik, hukum dan pemerintahan Yohanes Subur; Asisten 1, Hendrikus Ganggur; Asisten II, Wilhelmus Deo dan Kabag Humas, Agus Supratman.

Kepada para pendemo, Asisten 1 Bupati Manggarai Timur mengatakan bahwa aspirasi para pendemo tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti.

“Kami menerima adik-adik mewakili Bapak Bupati dan Sekda yang sedang tugas ke luar. Kami menerima kedatangan adik-adik dengan senang hati karena kami sungguh menyadari bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu telah diatur dalam undang-undang. Aspirasi adik-adik kami terima dan ditindaklanjuti,”kata Hendrikus Ganggur.

Kendati demikian Hendrikus memastikan bahwa pihaknya tidak akan ceroboh dalam mengambil keputusan dalam kasus ini.

“Tentunya kami tidak ceroboh dalam mengambil
keputusan. Kami mengambil keputusan sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku,” katanya.

Reporter:Rosis Adir

Editor: Tonny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here