Beranda Headline KPK Didesak Ambil Alih Penyelidikan Kasus OTT Propam Polda NTT

KPK Didesak Ambil Alih Penyelidikan Kasus OTT Propam Polda NTT

78
0
Petrus Selestinus, S.H., Ketua Tim Task Force FAPP. (Foto: Istimewa)

FLORESPOST.co, Jakarta – TPDI menyatakan sangat kecewa dengan Hasil Gelar Perkara yang proses penyelidikannya sudah berlangsung 5 (lima) bulan, akan tetapi hasil yang didapat justru mengarah kepada penyelesaian yang bersifat kompromistis di mana Ipto Aldo Febrianto yang terkena OTT, diduga diarahkan kepada Penghentian Penyelidikan dan hanya akan dikenakan sanksi melalui Instrumen Penegakan Disiplin di internal Polri.

Hal itu disampaikan oleh Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, kepada Florespost.co, melalui pesan WhatsApp, Minggu 29 April 2018.

Petrus mengungkapkan, Penjelasan KOMPOLNAS (Irjen Pol Purn. Bekto Suprapto, Irjen Pol Purn. Yotje Mende, Andrea H. Poeloengan, SH. M.Hum, Poengky Indarti, SH. LLM., dalam Audiensi dengan TPDI dan Forum Pemuda NTT (Petrus Selestinus, Wilvridus Watu, Johanes Adi Papa, Erless dkk.) pada Jumat tanggal 27 April 2018 sehubungan dengan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara oleh Penyidik dan Propam Polda NTT pada tanggal 19 Maret 2018, tentang Perkembangan Penyelidikan Kasus Dugaan Pemerasan Hasil OTT Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, dengan korbannya Sdr. Yustinus Mahu, mengisyaratkan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemerasan akan berakhir dengan Penghentian Penyelidikan dan Iptu Aldo Fenrianto hanya akan diproses dengan menggunakan instrumen Penegakan Disiplin Internal Polri sesuai kehendak Yustinus Mahu.

Baca juga: Proses Hukum Kasus OTT Mantan Kasatreskim Polres Manggarai Terus Berlanjut

Menurut Petrus, ini bukti bahwa model penyelesaian yang berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, telah melahirkan kompromi negatif atas sebuah peristiwa pidana hasil tertangkap tangan dengan bukti-bukti materil yang lengkap tetapi hasilnya bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

Hasil gelar perkara ini bertolak belakang dengan peristiwa materil yang didapatkan pada saat OTT terjadi pada tanggal 11 Desember 2017 silam yaitu menangkap “tertangkap tangan” melalui OTT Iptu Aldo Febrianto, Kasatreskrim Polres Manggarai oleh Propam Polda NTT karena dugaan melakukan pemerasan terhadap korban Yustinus Mahu uang sebesar Rp. 50 juta, uang mana langsung disita sebagai barang bukti.

Sebuah perkara yang sudah terang benderang peristiwa pidananya, jelasnya, pembuktiannya sederhana karena diakui oleh yang memberikan uang disertai dengan bukti-bukti sms permintaan uang Rp. 50 juta tetapi hasil penyelidikan sudah berjalan selama 5 (lima) bulan dipelintir dan diarahkan hanya untuk sebuah pelanggaran disiplin.

Baca juga: Opini: OTT dan Momentum Titik Balik

Petrus menegaskan, kelanjutan penangan kasus Pidana karena OTT Propam Polda NTT, apalagi untuk perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh direkayasa dan digantungkan hanya kepada niat korban yang merasa diperas atau memberi suap, apalagi konten kasus ini adalah Tindak Pidana Korupsi karena dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau Penegak Hukum.

“Ini bukan delik aduan, karena itu penyelesaiannya tidak boleh diserahkan pada kehendak korban Yustinus Mahu yang diperkuat dengan pendapat ahli hukum pidana yang sangat subyektif,” terangnya.

Menurutnya, Polda NTT tidak boleh menghentikan Penyelidikan Kasus ini dan wajib hukumnya untuk ditingkatkan kepada Penyidikan biar Pengadilan Tipikor yang memutus perkara ini.

Penerapan ketentuan pasal 12 UU Tipikor lebih tepat dikenakan terhadap Iptu Aldo Febrianto dan Yustinus Mahu, karenanya Propam Polda NTT tidak boleh mengarahkan atau memaksakan penerapan pasal 368 KUHP, mengingat kedudukan Iptu Aldo Febrianto adalah Penyelenggara Negara yang meminta-meminta uang itu agar diserahkan oleh Yustinus Mahu.

Yustinus Mahu menurut penjelasan Hasil Gelar Perkara, sudah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memberikan uang Rp. 50 juta tersebut kepada Iptu Aldo Febrianto bahkan tidak berniat untuk menuntut Iptu Aldo Febrianto secara hukum.

Baca juga: Geram Disebut Suap, Yus Mahu Beberkan Kronologi Kasus Hingga Saat Di-OTT Propam Polda NTT

Itu berarti Yustinus Mahu ingin menegaskan bahwa yang punya niat mendapatkan uang dari dirinya (Yustinus Mahu) datang dari Iptu Aldo Febrianto dan kewenangan menuntut secara hukum sepenuhnya ada pada Polda NTT untuk menindak anak buahnya yang nakal, apalagi Iptu Aldo Febrianto kala itu menduduki jabatan startegis yaitu selaku Kasatreskrim Polres Manggarai.

Karena itu sikap tegas, profesional, jujur dan konsisten dari Propam Polda NTT harus dikedepankan dan ditunggu Publik NTT.

Jika Polda NTT membelokan arah penyelidikan kasus ini kepada Penegakan Disiplin Internal, maka TPDI dan Forum Pemuda NTT di Jakarta akan mendesak KPK untuk mengambil alih penanganan kasus ini, karena kasus ini bukan saja merusak citra polri tetapi menambah jarak semakin jauh antara Polisi dan masyarakat di NTT.

Reporter: Adrianus Dandi | Editor: Tonny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here