Opini: Gastrosofi Politik Pilkada

oleh
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Alfred Tuname*

 

Pilkada sering dirayakan sebagai “pesta” demokrasi. Sebagai pesta, masyarakat pemilih merayakan politik dengan riang dan gembira. Pada pesta, ada orasi dan tarian (budaya). Ada nyanyian dan makan. Itulah pesta demokrasi Pilkada.

Seperti  “pesta” penti dalam budaya Manggarai, pesta Pilkada dirayakan sebagai syukur atas kepemimpinan lima tahun berlalu dan siap melanjutkannya dengan berpartisipasi dalam  politik pemilihan. Berpartisipasi poltik itu tanda kepercayaan dan kesadaran berdemokrasi.

Mendengarkan dan hadir dalam acara sosialisasi politik dan tatap muka kandidat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Publik hadir sebetulnya untuk “menyantap” pengetahuan politik sekaligus mencari pencerahan politik. Atas pencarian pencerahan itu, publik akan selalu alergi terhadap setiap ucapan yang satiris penuh amarah dan kebencian. Pecerahan politik selalu butuh ucapan yang bermutu: logis dan (kadang) metaforis. Dengan begitu, akan ada simpati.

Selebihnya ada nyanyian dan makan bersama. Nyanyian selalu bertemakan ajakan, baik untuk memilih maupun bersimpati. Semua dalam suasana etis dan riang. Tak ada keluh pun gelisah. Sebab, dalam politik yang riang selalu ada harapan. Harapan itu untuk kebaikan bersama.

Dalam nyanyian kampanye ada politik. Begitu pula dengan makan bersama, ada yang politis. Ada pemeo usang, logika tak berjalan tanpa “logistik”. Dalam setiap moment kampanye, yang “logistik” itu selalu hadir belakangan setelah logika politik Pilkada diujarkan. Makan bersama selalu menjadi “menu” pemungkas dari setiap asupan pendidikan politik (:kampanye).

Tetapi publik tidak hadir untuk menunggu makan bersama. Makan bersama hanya menjadi “moment” kebersamaan. Bahwa dalam makan bersama tak ada lapis pembeda. Semua yang hadir mendapat jatah makan yang sama dan mengambil dari tempat yang sama. Makan bersama dalam acara kampanye menjadi maklumat kesamaan rasa dan keutuhan sentuhan politis yang pas.

Mereka yang ikut ambil bagian dari makan bersama akan selalu memberi rasa simpati politis. Makan tak hanya memberikan kekenyangan ragawi tetapi juga menyentuh kepuasan politis. Atau sederhananya, siapa yang ikut makan bersama berarti setidaknya dia  ikut mencelupkan dukungan dan simpati politiknya ke dalam apa dan siapa yang dikampanyekan. Dalam hal ini, ada kata sepakat untuk mendukung kandidat atau paket politik yang dikampanyekan.

Dengan kata lain, mereka yang tidak ikut ambil bagian dalam acara makan bersama juga menyiratkan politik simbolis. Bahwa publik tidak sedang “puasa” atau “diet” politik, melainkan tidak sedang mendukung secara politis atas ajakan politik. Menolak makan bersama bersamaa dalah penolakan politik. Satirnya, publik tidak mendukung kandidat yang sedang dikampanyekan.

Mengutip Guy Fieri, “food is not just eating energy. It is an experience”. Pada makan, ada pengalamanan kebersamaan, ada pula pengalaman penolakan. Oleh karena itu, persoalan makan sejatinya bukan urusan sepele. Ada yang simbolis dan politis di balik urusan makan.

Dalam pesta demokrasi, kandidat dan tim pemenangan mestinya peka terhadap urusan seputar makan. Jamuan dan tata etik menjamu publik yang hadir harus benar-benar pas dan sesuai dengan kebiasan. Di sinilah budaya menjamu harus diperhatikan. Simpati politik pun bisa datang pada urusan etik dan budaya menjamu tersebut.

Jika simpati itu dimengerti dalam konteks rasa maka publik (:pemilih) perlu diperlakukan sebagai “raja”. Mereka perlu dilayani sebagaimana seorang raja diperlakukan atau dijamu. Tentu sejatinya, dalam konteks demokrasi, publik atau rakyat adalah raja yang menjadi subyek kedaulatan politik.

Tidaklah heran, publik akan tersinggung apabila jamuan dalam acara kampanye tidak sesuai dengan budaya dan kebiasan. Sebagai contoh, pembagian rokok dengan cara melempar akan menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan. Atau pembagian nasi bungkus dengan cara melempar akan menimbulkan ketersinggungan. Yang jelas, cara menjamu akan berbuah persepsi politis: penghargaan terhadap “raja”. Di sini, etiket menjadi berimpas politik.

Bukan hanya itu, urusan menu makanan pun bisa berimbas politis. Ada pemeo, good food is good mood. Jamuan makan terbaik akan memimbulkan perasaan puas dan senang. Jamuan makanan yang enak dihidangkan menjadi pertanda keseriusan sekaligus penghargaan terhadap siapa saja yang menyantapnya. Jadi kampanye juga harus dipahami sebagai politik gastronomi demi meraih simpati publik. Filosofisnya, siapa yang menghidangkan jamuan terbaik kepada publik, bersiaplah “menyantap” kemenangan dalam pesta demokrasi politik.

Dengan demikian, kampanye itu sekaligus berurusan dengan politik gastronomi dan gastrosofi. Kandidat dan tim pemenangan yang menguasai urusan jamuan dan gastrosofi akan meraih kepuasan secara politik. Tentu saja jamuan bukan hanya urusan kenyang tetapi perihal menghargai publik (:masyarakat dan simpatisan politik).

Akhirnya, menu dalam kuali politik selalu menjadi jamuan politis yang lezat apabila disajikan secara pantas. Mutatis mutandis William Shakespeare, if food be the menu of politics, serve it! ***

*)Penulis Buku “le politique” (2018), tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *