DPR Biang Masalah Tarik Ulur Revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris

oleh
Foto: Ilustrasi (Dok. Florespost.co)

FLORESPOST.co, Jakarta Siapa yang harus disalahkan dari sikap tarik ulur pembahasan atas sejumlah ketentuan atau pasal di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tentu DPR menjadi biang masalah, karena pembahasan di DPR memakan waktu berlarut-larut akibat perbedaan kepentingan dan cara pandang, sehingga revisi UU No. 15 Tahun 2003 mengalami kelambatan bahkan telah banyak memakan korban jiwa.

Hal itu ditegaskan oleh Petrus Selestinus, Koordinator T-PDI dan Advokat Peradi, dalam press releasenya yang diterima Florespost.co, Selasa, (15/5/2018).

Baca juga: GMNI Samarinda Kecam Aksi Bom di Surabaya Jawa Timur

Menurut Petrus, tarik ulur pembahasan seperti ini, mengindikasikan bahwa di dalam tubuh lembaga legislatif pun kekuatan radikalisme dan intoleransi sudah menancapkan pengaruhnya.

Petrus Selestinus, Koordinator T-PDI dan Advokat Peradi. (Foto: Istimewa)

Bahkan, lanjutnya, sejumlah partai politik diduga kuat menempatkan kader-kadernya yang berorientasi pada radikalisme dan intoleransi dengan berlindung di balik alasan HAM, sehingga produk hukum yang dihasilkan akhir-akhir ini terkait terorisme dan radikalisme cenderung memberi ruang gerak yang luas bagi berkembangnya radikalisme dan intoleransi.

Petrus menjelaskan, peristiwa penyanderaan dan pembunuhan 6 (enam) anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa hari yang lalu dan peristiwa bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya, harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan DPR RI.

Baca juga: PMKRI dan GMKI Cabang Denpasar Mengutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya

Bahkan bagi kita semua untuk mengevaluasi kembali model penanggulangan kejahatan terorisme oleh institusi Polri dan Badan Intelijen Negara.

Alasannya karena kejadian teror bom secara susul menyusul, dilakukan secara terbuka dan nekad sebagaimana terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua dan menewaskan 6 (enam) anggota Brimob beberapa waktu yang lalu, tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan lemahnya UU No. 15 Tahun 2003.

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa aksi para teroris di lapangan jauh lebih maju ketimbang  Badan Intelijen Negara dan Polri.

Polri dan BIN dinilai lemah bahkan lalai mengantisipasi gerakan para teroris, karena itu harus dicarikan apa akar masalahnya sehingga teroris selalu bergerak lebih maju satu langkah ke depan ketimbang aparat keamanan kita.

Ini berarti ada yang salah di dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah Lapas bagi Napiter dan masalah penanggulangan dan penindakan para pelaku teror terkait tugas dan wewenang Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara yang dihubungkan dengan keberadaan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme yang meskipun baru berumur 15 (lima belas) tahun, tetapi dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan jaman dan kebutuhan operasional aparat keamanan di lapangan.

Baca juga: Iwan Manasa: Aksi Terorisme di Surabaya adalah Kejahatan Kemanusiaan

Ditambahkannya, sejak peristiwa serangan bom di Kawasan Sarinah, Jln. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2006 lalu, para pemangku kepentingan (Polri, TNI, BIN dll.) sudah meminta agar revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat bahkan menjadi kebutuhan yang sangat urgent, karena sejumlah ketentuan di dalam UU No. 15 Tahun 2003 sudah tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan aparat hukum di lapangan bahkan menjadi penghambat dalam tugas operasional, terutama ketika aparat hendak menindak gerakan kelompok teroris yang hendak melakukan aksi bom.

“Kemampuan dan kecepatan bertindak para teroris lebih canggih dari pada daya jangkau aparat menurut UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi pijakan aparat Penegak Hukum kita, namun DPR RI seolah-olah menyandera proses revisi ini pada perdebatan untuk hal-hal yang tidak substansial,” tegasnya.

Editor: FR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *