Beranda Headline Opini: Implikasi Perluasan Objek dan Ruang Lingkup Praperadilan dari Hasil Penemuan Hukum...

Opini: Implikasi Perluasan Objek dan Ruang Lingkup Praperadilan dari Hasil Penemuan Hukum oleh Hakim

453
0
Wahyu Iswantoro, S.H., lulusan Cumlaude di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Calon Hakim Peradilan Umum MA RI dengan penempatan tugas di PN Ende, Flores, NTT. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H.*

 

Intisari

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan kewenangannya seorang Hakim harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (recht finding) yang secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penemuan hukum oleh Hakim dalam kaitan dengan perluasan objek serta ruang lingkup Praperadilan semakin hari semakin luas dan bertambah. Pada awalnya muncul dari penemuan hukum oleh Hakim Praperadilan melalui pertimbangan hukum dalam putusannya, dan bahkan hingga saat ini telah ada 4 (empat) putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup dan objek praperadilan.

Hal tersebut tentu menimbulkan implikasi dan permasalahan, apakah sebenarnya penemuan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum dimasyarakat.

Pendahuluan

Hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul di masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri.

Beberapa perkara yang diajukan ke Pengadilan di antaranya terdapat perkara yang aturan hukumnya sendiri tidak ada atau belum dibuat, dan oleh karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian seorang Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (recht finding) yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soejono Koesoemo Sisworo: “Bahwa hakikat penemuan hukum, yaitu selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya.”1

Penemuan hukum oleh Hakim dalam kaitan dengan perluasan objek serta ruang lingkup Praperadilan semakin hari semakin luas dan bertambah, hal tersebut pada awalnya muncul dari penemuan hukum oleh Hakim Praperadilan melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya, dan bahkan hingga saat ini telah ada 4 (empat) putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Praperadilan sebagai objek judicial review nya dan amar putusannya pun memperluas ruang lingkup dan objek praperadilan itu sendiri.

Dari penemuan hukum tersebut tentu menimbulkan dampak dan pengaruh terhadap tatanan hukum yang telah ada, terlebih lagi apabila dari penemuan hukum tersebut kemudian ada yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, tentu akan muncul norma hukum baru di luar ketentuan yang sudah ada pada undang-undang terkait, dalam hal ini praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus dalam peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan2 sehingga pada akhirnya praperadilan pun digaungkan sebagai wajah pembaharuan penegakan hukum dan keadilan dengan diaturnya kedalam KUHAP Bab X Bagian Kesatu, sebagai salah satu ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut, praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.3

Dewasa ini, objek praperadilan telah mengalami perluasan dari yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, perluasan tersebut di antaranya dikarenakan oleh beberapa Putusan MK sebagai berikut: 1). Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 (Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan)4; 2). Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015  (Ketentuan Gugurnya Permohonan Praperadilan)5; 3). Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 (Pembatasan Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan)6; 4). Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 (Ketentuan Penyerahan SPDP)7; dan juga penemuan hukum oleh hakim praperadilan melalui putusan-putusan sebagai berikut: 1). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel (Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan)8; 2). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan)9; 3). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel (Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan)10; 4). Hakim Pengadilan Negeri Ende, Kelas II, Flores NTT dalam Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End (Pengehentian Penyelidikan sebagai obyek dari Praperadilan)11; 5). Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel (Penghentian Penyelidikan sebagai obyek Praperadilan)12.

Dengan demikian, dari penemuan hukum sebagaimana diuraikan tersebut telah menyebabkan perluasan ruang lingkup dan objek praperadilan, hal tersebut tentu menimbulkan implikasi dan permasalahan, apakah sebenarnya penemuan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan hukum di masyarakat ataukah ada tujuan penyelundupan hukum, selain itu penemuan hukum tersebut apakah telah menjamin aspek kepastian hukum maupun keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut lantas menarik perhatian untuk dianalisis secara lebih mendalam dan komperhensif.

Pembahasan :

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Perluasan Objek Praperadilan

Dewasa ini ruang lingkup dan objek praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP saat ini telah mengalami perluasan. Perluasan tersebut di antaranya disebabkan oleh 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK):

Pertama, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 (Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan) Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa “ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”.13  Dengan dasar pertimbangan hukumnya yakni penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Konsekuensi dari lahirnya Putusan MK tersebut, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni: 1). Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan,  serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; 2). Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara; dan 3). Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Apabila dianalisis lebih mendalam lagi, merujuk pada pendapat Saldi Israa dalam artikelnya yang berjudul “Negative Legislator” yang pada intinya menyebutkan bahwa MK sebagai negative legislator yakni lembaga peradilan yang berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum.14 Dengan demikian, seharusnya MK tidak menciptakan suatu norma hukum baru dengan menyatakan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, karena hal tersebut di luar wewenang yang dimiliki MK. Apa yang dilakukan MK tersebut justru menjadikan MK berfungsi sebagai “Positive Legislator” seperti halnya fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Implikasi dari munculnya norma hukum baru tentang penetapan status tersangka sebagai objek gugatan praperadilan adalah menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan emas dan meningkatkan animo para tersangka untuk mengajukan praperadilan guna menguji tindakan penyidik dalam menetapkan status tersangka telah sesuai dengan prinsip due process of law atau belum.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusannya bisa dikatakan telah melakukan penemuan hukum (recht finding), akan tetapi penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi tersebut tidak pada tempatnya, karena hal tersebut berbeda dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) yang karena wewenang yang dimilikinya dapat melakukan penemuan hukum dan menciptakan norma hukum baru (judge made law).

Kedua, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 (Gugurnya Permohonan Praperadilan) disebutkan bahwa Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.15

Adapun alasannya karena frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”.16

Dengan putusannya tersebut MK menegaskan pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara mulai disidangkan.

Putusan MK ini akhirnya menyelesaikan perbedaan tafsir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan. Namun demikian, Putusan MK tersebut dapat mengakibatkan seorang hakim melanggar azas audi alteram partem apabila dimaknai Hakim mendengar kedua belah pihak, sebab seringkali penyidik atau penuntut umum menunda-nunda atau meminta izin untuk penundaan sidang padahal pada saat perkara praperadilan sudah mulai disidangkan, maka dalam waktu 7 hari putusan sudah harus dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu, seorang hakim seringkali tidak dapat memberlakukan azas tersebut karena proses pemeriksaan perkara praperadilanpun seringkali gugur dengan sendirinya karena perkara pokok sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan.

Ketiga, Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 (Pembatasan Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan) Putusan MK tersebut menafsirkan bahwa makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka.

Dalam pertimbangannya MK menyebutkan bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan azas lex specialis derogat lex generalis.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/200217 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP18 dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Dari Putusan MK tersebut dapat dimaknai bahwa MK kembali menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang dengan penafsiran sistematis dan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK, maka permasalahan keabsahan status penyidik independen KPK sudah tidak dapat lagi dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka.

Keempat, Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 (Ketentuan Penyerahan SPDP) Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa “penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.”

Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuannya adalah adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi.

Menurut Black’s law dictionaryDue Process of law The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to decide the case19 Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparatur hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL20  dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.21

Meskipun Putusan MK tersebut telah sejalan dengan asas speedy administration of justice sebagaimana dipertegas dalam instrumen internasional, Pasal 14 paragraf  3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (to be tried without undue delay).22  Namun demikian, yang menjadi permasalahan nantinya adalah apakah aparatur penyidik telah siap dari segi administrasi dan teknisnya di lapangan, sebab banyaknya laporan dan/atau pengaduan yang masuk terkadang tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia aparatur penyidik yang tersedia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here