Perkawinan Lamaholot Banyak yang Dilanggar

oleh
Romo Beny Daud Pr pada saat membawakan materi dalam kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan (KKP) Dewan Pastoral Paroki St. Yoseph Riangkemie. (Foto: Istimewa)

FLORESPOST.co, Larantuka Perkawinan Lamaholot yang sakral dan mengikat mulai mengalami reduksi nilai. Banyak kasus menunjukkan, semakin banyak orang Lamaholot yang melanggar ikatan perkawinan Lamaholot.

Hal tersebut dikemukakan tokoh masyarakat Ilemandiri, Paulus Nara, ketika membedah materi Perkawinan Lamaholot dalam kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan Gelombang I, yang diselenggarakan Dewan Pastoral Paroki St. Yoseph Riangkemie, Minggu (10/6/2018) sore.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gereja Stasi Waimana I itu mengambil tema Membangun Keluarga Katolik yang Sejahtera.

Di hadapan 26 pasangan calon suami istri, Paulus menyebut ada sejumlah larangan dalam perkawinan Lamaholot. Di antaranya, perkawinan sesuku, incest, hubungan darah dekat, dengan suku yang masih terikat kutuk akibat permusuhan, berlawanan dengan sistem tiga tungku.

Dikatakannya, perkawinan Lamaholot melewati tahapan dan proses yang panjang. Pihak yang terlibat di dalam proses tersebut tidak saja pasangan dan keluarga batihnya, tetapi seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat Lamaholot.

“Kedua suku masing masing pasangan ikut terlibat, para tua adat, opu belake, yang kalau ditarik dalam hubungan likat telo, maka semua suku turut mengambil peran pada proses (perkawinan Lamaholot, Red) itu,” terangnya.

Selain melibatkan manusia, ia menyebut, perkawinan Lamaholot juga melibatkan kekuatan para leluhur dan Tuhan Sang Pencipta. Leluhur dan Tuhan dipanggil hadir untuk merestui Perkawinan Lamaholot dengan doa-doa.

Kokak moja guna dewa (kekuatan para leluhur) dan Tuhan Pencipta diyakini memberkati tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sejahtera dan memiliki keturunan banyak tercapai.

Pelanggaran terhadap larangan, katanya, akan dikenakan denda adat antara lain berupa gading. Denda adat itu, dimaksudkan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia maupun manusia dengan alam, leluhur dan Tuhan.

“Sekarang bawa lari anak orang tidak mau tanggung jawab. Sembunyi di Malaysia. Hubungan opu belake jadi rusak. Bahkan banyak yang sudah nikah adat dibatalkan. Ini bukan main-main. Yang langgar akan dapat tulah. Dapat kutukan. Banyak kesulitan dalam hidupnya,” sebutnya.

Senada dengan itu, Pastor Paroki St. Yoseph Riangkemie, Rm. Donatus Selidan Kolin pada kesempatan itu mengingatkan, menjadi suami isteri adalah panggilan luhur. Karena itu, menurutnya perkawinan tidak boleh dipandang sebagai satu kontrak hidup, berlangsung dalam kurun waktu yang disepakati untuk kepentingan diri.

“Ia harus lestari. Cinta suami isteri menggambarkan cinta Allah yang menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Pria dan wanita atau suami dan isteri membentuk persatuan. Dalam persatuan itu, mereka saling memberi dan saling menerima, mereka saling menolong dan mendukung,” terang Rm. Don.

Rm. Don menjelaskan, dasar yang memungkinkan komunio atau persekutuan suami isteri adalah Cinta Allah. Ketika menciptakan menusia menurut gambar dan rupaNya, Allah memanggil manusia pria dan wanita untuk membangun persekutuan hidup suami isteri dan keluarga, sekaligus mengemban amanat melanjutkan keturunan dan mengolah bumi.

Dalam UU Perkawinan RI tahun 1974, lanjutnya, disebutkan bahwa Allah adalah dasar yang menjamin perkawinan sebagai persekutuan cinta. Perkawinan, menurutnya, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, ia menyebut, Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dibuat untuk membantu calon pasangan suami isteri agar memahami dan menghayati makna perkawinannya serta menghayati tugas dan panggilan dalam keluarga, gereja dan dunia.

KPP, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk dan tahapan dari seluruh proses persiapan hidup berkeluarga.

“Gereja menyatakan bahwa Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) adalah wajib. Sebelum memasuki jenjang kehidupan berumah tangga, calon pasangan suami isteri wajib mengikuti KPP. Wajib di sini hendaknya disikapi bukan sebagai pemaksaan, melainkan ungkapan kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya makna kehidupan perkawinan dan berkeluarga,” tegas Rm. Don.

Reporter: Feris

Editor: Stanis

Baca juga:

Siaran Pers Kemeneg PPPA: HAN 2017 Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga

Tiga Pasangan Kumpol Kebo di Ruteng Diamankan Polisi

Kepala Desa Ketahuan Selingkuh, Warga Demo di Kantor Bupati Lembata

Cerpen: Cinta Carmelita

Jemput Istri FE di Rumahnya, RIO Bantah Berselingkuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *