Opini: Pilgub NTT 2018, Mari Menatap Rekapitulasi Perolehan Suara

oleh
Apolonarius Rokefeler Soleman, Ketua Divisi SDM & Parmas KPU Kabupaten Manggarai. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Apolonarius Rokefeler Soleman*

 

Minggirkan Hingar Bingar Sampling Quick Count

Pemungutan Suara Pilgub NTT usai sudah. Jelang sore hari, 27 Juni 2018, tatkala suasana TPS masih menyisakan riuh rendah, atraksi informasi hasil survei membuncah pesona di aneka penjuru melalui akses media digital. Pelbagai versi hitung cepat pihak ketiga dengan penuh percaya diri menyerbu masyarakat. Bahkan ketika rekapitulasi perolehan suara belum dimulai. Banyak orang, memilih tak ambil pusing mencari tahu apalagi mengkritisi metodologi survei yang dipakai, dan begitu saja mengamini hasil yang disimpulkan versi hitung cepat bermodel sampling. Setelah itu, Pilkada dirasa tuntas, tiap pribadi kembali ke aktivitas masing-masing.

Dalam kaca mata penyelenggaraan, kenyataannya tidaklah demikian. Pasca pemungutan suara, masih terdapat tahap-tahap kegiatan penyelenggaraan yang berkesinambungan hingga penetapan pasangan calon terpilih. Tahapan yang tak kalah penting ialah rekapitulasi perolehan suara pasangan calon secara berjenjang. Dimulai dari kecamatan (28 Juni s.d 4 Juli), lalu di tingkat kabupaten (4 s.d 6 Juli), dan terakhir di tingkat provinsi (7 s.d 9 Juli).

Bukan tak mungkin, rekapitulasi bukan sekedar membuat jumlah-jumlahan suara seluruh TPS secara biasa. Kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kesalahan administrasi yang terbawa-bawa dari TPS. Lalu segera memberi pembetulan sesuai prosedur semestinya. Hasil rekapitulasi berjenjang inilah, bukan hasil survei hitung cepat, yang kemudian memberi dasar hukum penentuan pasangan calon terpilih.

Fakta Elektoral dan Fakta Administrasi di TPS

Keseluruhan kegiatan di TPS, pada prinsipnya, menghadirkan dua dimensi fakta berikut: fakta elektoral dan fakta administrasi. Fakta elektoral, sederhananya, ialah perolehan suara kontestan pilkada, mengejawantah dalam surat suara hasil coblosan. Sementara itu, fakta administrasi, lebih kepada administrasi yang terbersit dari penerapan langkah kegiatan, prosedur, dan mekanisme yang diberlakukan di TPS.

Fakta administrasi dapat berupa rekaman kejadian khusus, dokumen syarat registrasi pemilih, dan/atau matriks partisipasi pemilih dan kualifikasi pengelolaan logistik Surat Suara. Dokumentasi seluruh fakta administrasi (isian demi isian ke dalam model C, Model C1 s.d Model C7) di TPS  berguna untuk pertanggungjawaban penyelenggara pilkada (KPPS), dan efektif sebagai alat bantu analisis dalam memastikan akuntabel tidaknya fakta elektoral.

Hubungan ke dua dimensi fakta tersebut, misalkan, terbaca melalui persamaan berikut: Surat suara sah dan tidak sah (fakta elektoral) harus sama jumlahnya dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Model C7/Daftar Hadir/Fakta Admin.).

Mari batasi fokus dahulu pada keberadaan Model C dan Model C1. Pasca pemungutan suara di tingkatan TPS, Petugas Penyelenggara (baca: KPPS) menggilir tugas-tugas susulan. Pertama, Penghitungan. Penghitungan perolehan suara pasangan calon melalui prosedur pembacaan letak coblosan di lembar surat suara, yang kemudian dicatat secara terbuka untuk umum di lembar model C1 plano. Master data dengan kesahihan paling pamungkas terwujud di lembar demi lembar suara suara sah.

Kedua, Penyalinan lapis pertama di Model C1 Plano. Nilai coblosan di surat suara, tak boleh tidak, harus sinkron atau “sebelas dua belas” dengan penyalinan ke lembar manila masif yang telah dipancang terbuka (Model C1 Plano). Sudah jadi aturan mainnya, bahwa penghitungan dan perekaman hasil coblosan ke dalam  Model C1 plano harus deklaratif, jelas, dan transparan. KPPS pelaksananya, dan paling kurang dipantau Pengawas TPS, seluruh Saksi, dan warga masyarakat sekitar.

Ketiga, penyalinan lapis kedua. Pengisian formulir-formulir salinan lapis dua ini, meliput, bukan semata-mata perolehan suara (Model C1), melainkan pula mencakup berita acara pungut hitung (model C) yang merincikan klasifikasi pemilih dan logistik suara Suara yang dikelola KPPS. Model C1 dan lampiran tersebut disalin dalam sejumlah rangkapan, untuk pegangan seluruh saksi, pengawas TPS, bahan pengumuman di TPS dan di kantor desa/kelurahan, pegangan PPK untuk keperluan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan terakhir untuk diteruskan ke KPU Kabupaten yang berkepentingan mengunduh jiplakan digitalnya ke portal info hasil pilkada.

Ketika langkah kerja tersebut telah selesai, saatnya fakta elektoral dan fakta administrasi di TPS dikemas kembali ke dalam kotak suara tersegel, untuk dikembalikan dan dilaporkan ke tingkatan wilayah di atasnya melalui mekanisme rapat pleno terbuka rekapitulasi.

Kawal Rekapitulasi

Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS) & Model C1 (Sertifikat Hasil Perolehan Suara) yang kemudian menjadi acuan bersama dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rapat rekapitulasi akan dipimpin PPK, menghadirkan PPS, Ketua KPPS, pengawas Pilkada dan saksi setiap pasangan calon.

Rapat dimulai dengan membentangkan Model C1 plano setiap TPS dalam lingkup kecamatan. Sekali lagi, rekapitulasi bukan sekadar jumlah-jumlahan perolehan suara.  Namun terbuka lebar kesempatan untuk memeriksa apakah substansi dokumen-dokumen TPS dapat dipertanggungjawabkan, dan saling koheren  antara tiga variabel kunci (pemilih, logistik surat suara dan perolehan suara Pasangan Calon), serta, paling mendasar, memastikan proses terdahulu di TPS benar-benar telah berlangsung jujur dan adil.

Deteksi awal dengan meninjau kualitas penyalinan hasil pemilihan dan isian matriks pemilih dan logistik ke dalam formulir-formulir acuan. Penelusuran bersama dimungkinkan selama rekapitulasi bila terdapat ketidakjelasan/keganjilan salinan data elektoral dan data administratif. Pembetulan bisa dilakukan, sepanjang memperjelas, atau tidak mengubah hasil riil di TPS. Bukan tak mungkin, masih terdapat kesalahan matematis dalam penuangan fakta elektoral dan fakta administratif di TPS ke dalam formulir-formulir salinan. Sebab paling sering, ialah kelalaian atau kurang telitinya petugas KPPS dalam mengadministrasikan fakta pemungutan dan penghitungan suara ke dalam instrumen formulir yang dikelolanya.

Salah satu formula matematis untuk menguji keakuratan pengisian model C yaitu: (total surat suara yang terpakai) = (total surat suara sah + surat suara tidak sah) = (jumlah pengguna hak pilih). Dengan kata lain, akumulasi perolehan suara seluruh pasangan calon harus mencakup seluruh surat suara sah, dan terhitung dari pengguna hak pilih (yang memberi coblosan sesuai prosedur ke lembar surat suara).

Indikasi soal tercium, misalkan, jika terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang terpakai dalam Model C. Bukankah tidak masuk akal, ketika, misalkan, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 200 lembar, sementara pengguna hak pilih yang didata sejumlah 298 orang. Karena itu perlu ditelusuri apakah selisih tersebut murni kekeliruan penyalinan ke dalam Model C7 (daftar hadir) ataukah keliru dalam penuangan ke dalam Model C, ataukah ada pengguna hak pilih yang keliru mencoblos kemudian meminta surat suara pengganti ke Ketua KPPS, tapi lupa di catat dalam Model C2 (“Catatan Kejadian Khusus”), ataukah, jangan sampai ada “pemilih” gelap yang menyusup di TPS. Bisa lebih banyak lagi kemungkinannya.

Singkat kata, bila sebatas pelanggaran administrasi, maka dikembalikan ke prosedur pembetulan dengan mempertimbangkan pandangan Pengawas Pilkada, dan jika disinyalir terdapat indikasi pelanggaran pidana/kecurangan, oknum pelakunya perlu diusut dan diproses secara hukum. Tugas Penyelenggara Pilkada (pelaksana rekapitulasi), bersama Pengawas Pilkada dan Saksi Pasangan Calon yaitu duduk bersama untuk secara cermat dan rasional melakukan penelusuran terhadap permasalahan catatan administrasi, dan merumuskan langkah perbaikan secara bertanggung jawab dan tidak menyimpang dari norma regulasi.

Regulasi KPU tidak mengatur norma untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di dalam kotak suara TPS. Kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan yang berwenang memutuskan sengketa perselisihan hasil Pilkada/Pemilu di tanah air. Bila terdapat ketidakpuasan/keberatan saksi yang dilanjutkan ke upaya pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal MK berkenan menindaklanjuti, salah satu perintah yang diterbitkan bisa berupa penghitungan ulang perolehan suara dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara hasil coblosan di dalamnya atau dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Model C dan Model C1 “Scan” untuk Publik Luas

Sejak Pemilu nasional tahun 2014, KPU di tingkat nasional, untuk alasan transparansi dan akuntabilitas, memperkenalkan suatu salinan Model C & C1 khusus dari TPS, yang menyajikan data akses cepat guna menjadi alat kontrol rekapitulasi yang efektif oleh publik lebih luas. Lembaran Model C & C1 selalu dalam satu jepitan. Salinan khusus ini terpisah dari salinan Model C & C1 yang diperuntukan bagi saksi, pengawas, pengumuman di TPS dan untuk kepentingan PPK dalam kegiatan rekapitulasi di kecamatan. Salinan tersebut ditulis KPPS, diperuntukkan khusus di hari yang sama untuk KPU Kabupaten/Kota. Keperluannya ialah untuk publikasi di portal infopemilu.kpu.go.id.

Idealnya, perolehan Model C &C1 ini mesti sesegera mungkin dalam waktu paling telat 24 jam setelah pengisian formulir-formulir di TPS. Selain, elemen-elemen data yang dikutip darinya akan dituangkan ke format yang telah tersedia, model C &C1 ini pada gilirannya akan disalin/scan secara digital untuk diperlihatkan ke publik.

Dokumen tersebut harus diperlihatkan utuh, begitu pun kutipan elemen-elemen data tidak boleh menyimpang dari yang telah disalin KPPS. Itu kenapa, dalam portal tersebut ketika diakses, terlihat keadaan model C &C1 yang otentik. Adakalanya, terdapat coretan sana sini, atau kesalahan penjumlahan bilangan-bilangan, kekurangan tanda tangan KPPS atau saksi di kolom tertentu, kolom data yang alpa diisi, dan sebagainya.

Model C &C1 tersebut dibiarkan demikian adanya, supaya pihak berkepentingan atau warga yang mengakses tidak sekedar mengetahui hasil “hitung cepat”. Melainkan pula, leluasa mengidentifikasi rekaman sisa permasalahan di TPS, disadari atau tidak oleh KPPS, seperti cacat-cacat fakta administrasi, atau kekeliruan-kekeliruan pencatatan yang masih perlu dibenahi, atau ditelusuri kebenarannya pada tataran rekapitulasi perolehan suara di kecamatan atau di jenjang di atasnya.

Penutup

Pasca pemungutan suara, hasil pemilihan masih harus dikawal oleh seluruh pihak. Tak hanya konteks pilkada 2018 kali ini, tapi juga dalam konteks Pemilu 2019 tahun depan. Rekapitulasi dikelola demikian rupa supaya di satu sisi tetap menjaga keutuhan suara pemilih dari seluruh TPS, namun di sisi lain, harus merangkum seluruh hasil dari banyak titik lokasi dengan cara efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa, dalam rekapitulasi, dibangun mekanisme kuat lainnya untuk kepentingan penghitungan, tanpa mesti menghitung ulang surat suara secara satu per satu.

Akhir kata, mari kedepankan optimisme dan mendukung langkah rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 supaya berlangsung lancar, terbuka, objektif dan demokratis. Pemimpin yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh proses Pemilihan yang berkualitas. ***

*)Penulis adalah Ketua Divisi SDM & Parmas KPU Kabupaten Manggarai.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *