Opini: Antara PDIP dan Jokowi

oleh
Robert Bala, Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik Universidad Complutense de Madrid Spanyol. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Robert Bala*

 

Hasil Pilkada 27 Juni di 15 provinsi cukup membuat kita terperangah. Secara khusus, kalau ditinjau dari sisi PDIP sebagai partai penguasa kini. Bisa dibayangkan. Dari 15 provinsi, PDIP hanya sukses di 4 provinsi.

Jawa Tengah yang digadang-gadang menjadi daerah yang seluruhnya ‘merah’ dan diperkirakan kemenangan minimal 70%, dalam kenyataannya hanya 50-an persen. Itu pun disertai dengan indikasi tekanan, hal mana diungkap oleh lawan.

Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ‘kegagalan’ kini dapat berpengaruh pada pileg mendatang? Apakah hal itu juga berpengaruh terhadap keberlanjutan Jokowi sebagai presiden periode ke 2?

Kekuasaan yang dimiliki oleh parpol penguasa, kerap nyaman dengan dirinya sendiri. Kesuksesan pada pileg dan bahkan pilpres sebelumnya membuat parpol merasa, ia menjadi kitaran partai lain. Dukungan dari berbagai pihak pun akan mengalir.

Hal itu kerap mendatangkan kepuasan. Ada rasa, kandidat yang telah direkrut adalah orang-orang terbaik. Sebuah pengandaian yang bisa dipahami. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, proses rekrutmen untuk masuk kepada partai penguasa (PDIP), kerap tidak ditentukan oleh kapabilitas pribadi tetapi lebih pada unsur pendukung seperti dukungan ekonomi.

Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba mendekati penguasa. Sebuah pendekatan yang tentu tidak dengan tangan kosong. Mahar politik yang kerap disangkali banyak parpol memang tidak muncul begitu nyata. Tetapi dalam proses politik yang alot dengan melibatkan banyak orang dengan metode yang kerap tidak transparan, selalu menyisakan kecurigaan tentang berpengaruhnya hal-hal eksternal dalam proses rekrutmen.

Pada sisi lain, kenyamanan sebagai partai penguasa, telah menurunkan upaya rekrutmen kader terbaik. Upaya ‘blusukan’ yang dimaknai sebagai upaya penuh pengorbanan demi mencari kader terbaik kerap tidak dilaksanakan seperti sebelumnya. Hal ini bisa menjadi penjelas dari kekalahan dalam pilkada. Kandidat yang dipilih bukan karena memiliki ‘track record’, teruji dalam praktik, terbaik dalam kesaksian hidup, tetapi hanya merupakan kader yang memiliki dukungan entah modal atau pengaruh tetapi nyaris mengakar.

Kenyataan ini bisa jadi penjelas bahwa apabila ‘ritme’ seperti ini terus dipertahankan dengan mengandalkan kemapanan sebagai partai penguasa, bisa dipastikan bahwa dalam pileg, PDIP akan anjlok perolehan suara. Tetapi apakah hal itu berpengaruh terhadap keterpilihan Jokowi untuk periode ke 2?

Bisa saja. Hal itu tidak bisa disangkali mengingat PDIP adalah partainya Jokowi. Jokowi adalah kader atau lebih tepat petugas partai PDIP. Dengan demikian kegagalan PDIP kini dan nanti, tentu saja akan memengaruhi atau minimal mengganggu Jokowi.

Meski demikian, harus diakui, kemunduran PDIP tidak bisa secara bersamaan menurunkan kepercayaan masyarakat pada Jokowi. Di masyarakat, malah teringat kuat di benak masyarakat tentang kedekatan Nasdem dan Jokowi. Sudah sejak lama bahkan saat PDIP belum memutuskan, Nasdem telah lebih dahulu dan lebih lugas. Tagline: “Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku”, telah melekat erat dalam masyarakat. Karena itu, kehadiran Nasdem sebagai pemenang Pilkada dengan 10 atau 11 provinsi, bisa menjadi pembenaran dalam hal ini.

Di sini, Nasdem bisa dikategorikan lebih ‘lincah’ dari PDIP. Meski menjadi partai pemerintah, Nasdem kelihatan tidak kendur sekalipun dan tidak ikut terninabobo dengan kekuasaan yang ada. Aneka strategi dan proses rekrutmen dilaksanakan bak opisisi.

Singkatnya, Nasdem seakan jadi partai penguasa dengan aroma oposisi. Hal ini telah menjadikan dirinya lebih berani melansirkan kandidat dengan track record. Deklarasi dukungan pada Ahok atau Ridwan Kamil merupakan langkah berani, terlepas dari siapapun yang akan didukung oleh parpol penguasa.

Dalam kaca mata ini bisa dikatakan, Jokowi nyaris mengalami ‘gangguan’ di tengah kekalahan PDIP. Artinya, pada pileg dan pilpres nanti, bisa jadi PDIP akan mengalami kemunduran besar, tetapi Jokowi tetap jadi presiden berkat dukungan dari parpol selain PDIP.

Pertama, PDIP perlu kembali memahami diri sebagai parpol ‘wong cilik’. Hal itu dimaknai, kembali menjadikan kader kader teruji baik dari dalam maupun dari luar dan secara terbuka mengadakan kompetisi. Roh PDIP inilah yang perlu dihidupi. Team ‘think-tank’ PDIP perlu menjadi pijakan dalam pemilihan kader.

Kekalahan dalam pilkada kali ini menjadi awasan bahwa keberadaan sebagai parpol wong cilik dipertanyakan hal mana perlu adanya perubahan kini agar tidak menjadi kendala dalam pileg mapun pilpres nanti.

Kedua, PDIP perlu memahami bahwa antara Jokowi dan PDIP ada perbedaan meski kerap disebut identik. Jokowi telah hadir menjadi figur yang hampir semua partai menaruh hormat. Keberhasilan dalam membangun Indonesia dalam 4 tahun, telah dirasakan manfaatnya. Kritikan lepas, seperti dilansirkan Gerindra (Fadli Zon) terutama dan ditambah figur tertentu dari PKS dan PAN (khususnya Amien Rais) kerap ditertawakan oleh ketiadaan makna. Semua angkat topi. Pengakuan terakhir dari gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) makin menunjukkan bahwa bukti kerja Jokowi dengan mudah melawan semua kritikan yang dikategorikan tak beralasan kuat.

Dalam arti ini, PDIP mestinya menyadari bahwa kesuksesan Jokowi akan berimbas otomatis terhadap peroleh suara PDIP. Di sini mestinya mengajak PDIP agar tidak bisa mengidentikkan diri sebagai ‘penguasa’ mengingat Jokowi telah menjadi milik banyak orang. Jokowi sudah bukan lagi milik PDIP saja. Malah melihat jargon Nasdem, bisa saja memunculkan kesan bahwa Jokowi lebih identik dengan Nasdem dan bukan PDIP, hal mana harus menjadi awasan.

Ketiga, PDIP perlu menghidupkan kembali roh sebagai partai oposisi, hal mana dihidupi selama 2 periode pemerintahan SBY. Pada saat itu, konsistensi dan kesehajaan kader sangat diutamakan. Penulis sendiri mengungkapkan hal ini saat menjadi nara sumber dalam Kongres 2010 di Bali. Saat itu penulis mengangkat kesaksian pemimpin pada level kabupaten atau provinsi yang harus dipertimbangkan sebagai pemimpin nasional.

Pikiran sederhana ini bisa juga bertepatan dengan kesadaran serupa hal mana dalam proses yang tidak lama, figur Jokowi yang saat itu hanya seorang wali kota, kemudian diorbitkan ke ibu kota dan kemudian jadi presiden. Roh inilah yang harus dikembalikan dan menjadi komitmen dalam rekrutmen calon legislatif. Proses rekrutmen harus berdasarkan track record dan bukan yang lain, seperti modal atau permainan yang tak elok. Bila hal ini dilakukan, niscaya kejatuhan PDIP kini tidak sampai terulang dalam pileg. Semoga. ***

*)Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik Universidad Complutense de Madrid Spanyol. 

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *