Opini: Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Matim

oleh
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Alfred Tuname*

 

“Jangan bekerja untuk mendapat pujian”-Ambros Arifin

Hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, adalah hari yang begitu melelahkan bagi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Manggarai Timur. KPU dan Panwaslu Manggarai Timur harus menyelesaikan Pleno Rekapitulisasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam kondisi “under pressure”. Protes dan interupsi terus mewarnai rentang panjang pleno.

Sementara itu, segerombolan masyarakat terus berteriak di luar kantor KPU Manggarai Timur. Gerombolan itu meminta “keadilan” yang sangat subyektif: keadilan Pemilu menurut takaran dan rasa mereka sendiri. Unjuk rasa itu harus berhadapan dengan “unjuk kekuatan” barisan polisi dan Brimob Polres Manggarai. Kapolres Manggarai, AKBP Cliffry Steiny Lapian, SIK, ikut hadir mengawal proses Pilkada.

Anggota Polres Manggarai harus mengawal proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manggarai Timur sebab massa unjuk rasa cenderung anarkis. Teriak acaman dan pekik “bakar KPU” muncul di tengah massa. Kesiapsiagaan anggota polisi dan brimob menjadi jaminan demi kelangsungan proses demokrasi Pilkada yang aman dan tertib.

Tak ada massa yang mampu menerobos barikade anggota Polres dan mobil watercanon. Massa unjuk rasa pun bubar. Mungkin saja mereka pulang membawa kekecewaan dan protes yang akut. Tetapi, itulah politik dan dinamika. Mereka yang tak mampu menerima kemenangan lawan politik, harus pulang dengan kepala tertunduk (dan mungkin juga segudang kedengkian).

Akan tetapi, proses demokrasi pilkada hanya tunduk pada regulasi dan undang-undang. Keadilan yang substantif adalah keadilan yang memiliki “rasa” hukum. Prinsipnya, fiat justia ruat coelum. Keadilan mesti ditegakkan meskipun langit runtuh. Keadilan itu bukan atas “rasa keadilan jalanan”, melainkan sesuai dengan jalur kebenaran hukum.

Penyelenggara Pemilu sudah mempertahankan kebenaran itu sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. PKPU, Perbawaslu, Surat Edaran dan UU Pemilu menjadi “kitab suci” yang dipegang teguh oleh KPU dan Panwaslu Manggarai Timur. Mereka bekerja sesuai dengan tuntunan regulasi dan undang-undang. Mereka pun dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan itu. Itu berarti, KPU dan Panwaslu hanya bisa “bekerja sama” dengan aturan, bukan dengan kepentingan politik kubu tertentu.

Betul pesan Ketua KPU Manggarai Timur, Ambros Arifin, di malam menjelang habis Pleno Rekapitulasi Penghitunan Suara Tingkat Kabupaten (05/7/2018): “Jangan bekerja untuk mendapat pujian!” Pesan itu diungkapkan kepada para penyelenggara tingkat PPK yang hadir. Mereka telah bekerja dengan maksimal dan baik. Mereka tak mengharapkan pujian. Mereka hanya bekerja sesuai dengan regulasi dan UU Pemilu. Apabila cercaan dan ancaman datang di hadapan wajah mereka, semua itu karena mereka terlanjur bekerja sesuai dengan hukum dan “nurani demokrasi”.

Itulah yang diharapkan oleh segenap publik Manggarai Timur. Bahwa bekerja sesuai dengan regulasi itu lebih baik dari pada sekadar mendapatkan pujian. Pujian itu hanyalah konsekuensi dari kerja yang benar dan taat hukum. Setelah semua sudah selesai, publik Manggarai Timur pun mengangkat topi dan memberikan apresiasi yang tulus kepada Penyelenggara Pemilu. Semua itu pantas diberikan sebab KPU dan Panwaslu Manggarai Timur telah menegakkan tiang demokrasi sekalipun “langitnya” hampir runtuh.

Langit demokrasi Manggarai Timur mungkin saja buram lantaran panasnya amarah dan tinggi nafsu berkuasa para elite politik. Gejolak psikologi kekalahan politik mempercepat evaporasi amukan massa sehingga membikin buram langit demokrasi Manggarai Timur. Tetapi, tiang keadilan demokrasi selalu tetap bisa ditegakan meskipun “keadilan-keadilan palsu” hendak merobohkannya.

Die Wunde schliesst der Speer nur, der sie schlug”, kata Richard Wagner. Luka hanya akan sembuh oleh lembing yang menusuknya. Jika luka itu sebabkan oleh politik, maka berpolitiklah secara santun dan jujur. Tak usah pongah, apalagi mengumbar dengki. “Neka conga bail, jaga poka bokak”, kata orang Manggarai. Sejatinya, bukan kekalahan politiklah yang membuat martabat seseorang itu jatuh, melainkan arogansi dan nafsu berkuasa.

Kekuasaan hanya alat untuk mendistribusikan keadilan bagi segenap masyarakat. Tak usah lagi ribut. Toh, masyarakat sudah menjadi “juri” yang adil dalam berdemokrasi. Ketika masyarakat sudah mendaulatkan amanatnya kepada pemimpin terpilih, maka tak ada salahnya apresiasi tulus diungkapkan kepada Penyelenggara Pemilu. Terima kasih karena sudah berkerja dengan penuh dedikasi, profesional dan berintegritas.

Profisiat buat KPU dan Panwaslu Manggarai Timur serta Polres Manggarai. Jadilah tiang penyangga demokrasi yang selalu dibanggakan. Mengutip Ambros Arifin, “jangan bekerja untuk mendapatkan pujian”. Tetapi, biarkanlah pujian itu datang bersamaan dengan apresiasi publik. ***

*)Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *