Ditetapkan sebagai Tersangka, Theodurus Suardi Ajukan Praperadilan

oleh
Antonius Arif, S.H., Penasihat Hukum tersangka Ir. Theodurus Suardi, M.Si. (Foto: Dok. Pribadi)

FLORESPOST.co, Labuan Bajo Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah menetapkan Ir. Theodurus Suardi, M.Si sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sail Komodo 2013 pada tanggal 22 Juni 2018 lalu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat itu diduga telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp.490 juta.

Terkait penetapan tersangka tersebut, Ir. Theodurus Suardi, M.Si melalui Penasihat Hukumnya Antonius Arif, S.H. mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo pada tanggal 4 Juli 2018.

Sidang perdana Praperadilan tersebut akan digelar pada tanggal 16 Juli 2018 di Kantor PN Labuan Bajo.

Kepada Florespost.co, Sabtu, (14/6), Antonius menjelaskan bahwa, pada tahun 2016 silam pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Labuan Bajo meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2013 untuk menemukan kerugian negara.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP, lanjut Antonius, diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp.52.411.500.

“Sudah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp.30.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.22.411.500, sampai sekarang belum dilakukan pengembalian,” terang Antonius.

Karena ada pengembalian ke kas daerah dan masih ada sisa yang belum dikembalikan, terang Antonius, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam suratnya kepada Kadis Kebudayaan dan Pariwisata pada bulan Oktober tahun 2016 menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 32 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah sesuai dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tugas dan wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Jadi, tegas Antonius, kasus tersebut sudah menjadi tugas dan wewenang Bidang Perdata dan TUN Kejari Manggarai Barat sejak bulan Oktober tahun 2016. Karenanya sisa yang belum dikembalikan ke kas daerah bisa digugat secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Selain itu, urai Antonius, pada tahun tahun 2017 lalu tidak ada lagi proses penyelidikan atas kasus tersebut karena sudah selesai.

Anehnya, terang Antonius, pada tahun 2018, pihak Terlapor Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, tiba-tiba menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-99/P.3.24/Fd.1/06/2018, tanggal 13 April 2018.

“Padahal tidak pernah dilakukan audit investigasi oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan besarnya kerugian negara,” ungkap Antonius.

Penulis: Adi Nembok

Editor: Fransiskus Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *