Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (1): Ini Surganya Pemboros Berdasi

oleh
Frans Anggal, kolumnis dan mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Flores Pos. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh Frans Anggal*

 

[PENGANTAR: Ada dua penyakit kronis di daerah. Korupsi dan inefisiensi birokrasi. Salah satu lahan suburnya adalah perjalanan dinas. Serial ini mengulas beberapa kasus lama, sekadar senggolan melawan lupa, sekaligus untuk memperlihatkan bahwa dari sekian banyak laku korup dan boros, perjalanan dinas merupakan salah satu modus yang paling laris.]

Ilustrasi: Perjalanan Dinas (Sumber foto dari akun facebook Frans Anggal)

DESEMBER 2007. Partai Golkar Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, menyatakan perjalanan dinas ke luar daerah dimononopoli oleh para kepala dinas, kepala kantor, dan kepala badan setempat.

Ketika menyampaikan hal ini, Partai Golkar tidak sedang mengada-ada. Datanya ada, berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menemukan bahwa selama tahun 2006 Bupati Lembata melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 25 kali (151 hari), wakil bupati 9 kali (60 hari), sekda 13 kali (101 hari), asisten ketataprajaan 13 kali (79 hari), asisten ekonomi pembangunan 12 kali (76 hari), asisten administrasi 18 kali (116 hari), kadis kesehatan 12 kali (80 hari).

Selain frekuensi dan jumlah harinya boleh dibilang mencengangkan, para ‘pejalan’ itu menerima dana melebihi jumlah yang seharusnya. Bupati menerima Rp119,7 juta dari seharusnya Rp44,5 juta. Wakil bupati Rp32,5 juta dari seharusnya Rp16,8 juta. Sekda Rp53 juta dari seharusnya Rp19,8 juta. Asisten eknomi pembangunan Rp20 juta dari seharusnya Rp11,1 juta. Asisten administrasi Rp45,4 juta dari seharusnya Rp23 juta. Kadis kesehatan Rp22,5 juta dari seharusnya Rp15,6 juta.

Cerita tentang para ‘pejalan’ di Lembata hanyalah gambaran kecil yang menunjukkan satu hal besar. Yakni bahwa betapa dana anggaran daerah telah menjadi lahan garapan nan empuk bagi para pelaksana pemerintahan di daerah. Mereka, para gubernur, bupati, dan walikota dengan alasan otonomi daerah seolah berhak penuh “mengelola” keuangan di daerahnya. Semuanya berjalan dengan mulusnya karena DPRD si pengemban fungsi kontrol justru ikut terlibat di dalamnya.

Gambarannya kira-kira seperti ini. Para gubernur, bupati, atau walikota berkepentingan agar semua keputusannya untuk penggunaan dana APBD mendapat stempel dari para wakil rakyat. Sementara itu, di sisi yang lain, para anggota DPRD yang semestinya mengawasi ketat penggunaan dana itu justru merasa perlu ikut mendapat bagian juga. Argumentasi dan modusnya ada banyak, mulai dari uang perjalanan dinas, uang rapat, uang kunjungan, tunjangan-tunjangan jabatan hingga polis asuransi, yang nilainya bisa saja melebihi nilai anggaran untuk publik.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menemukan 10 modus penyalahgunaan dana APBD. Menurut The Habibie Center, ada 20 modus korupsi yang berpeluang digunakan oleh anggota eksekutif dan legislatif di daerah. Jumlah modusnya berbeda, namun secara umum hasil penelitian dua lembaga tersebut mempunyai kesamaan. Yakni bahwa anggaran daerah sudah berpeluang dikorup atau minimal diboroskan sejak dari perencanaan (usulan).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2015 yang memberi kekuasaan besar untuk mengatur daerah, termasuk hak untuk mengatur anggaran, telah disalahgunakan. Sementara itu, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas-jelas mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Tak mengherankan jika kemudian wewenang besar itu justru masih melahirkan banyak penyimpangan. Kalau bukan korupsi, ya, pemborosan.

Masyarakat kaget ketika para kepala daerah dan ratusan anggota DPRD berurusan dengan hukum. Apa pasal? Mereka memindahkan dana APBD ke kantong pribadi. Semestinya masyarakat tak perlu terlalu kaget. Bukan cerita baru koq.  Sudah sejak lama, masih, dan mungkin akan tetap seperti itu ke depannya.  Negeri ini surga pemboros berdasi. *** (Bersambung).

Baca juga:

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (2) : Payahnya, Itu Belum Tentu Korupsi

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (3): Pejabat Berjam Terbang Tinggi

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (4): Jumlah Bisa Mengalahkan Mutu

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (5): Ah, Begitu Banyak Modusnya

*) Penulis adalah kolumnis, mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Flores Pos.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *