Memelototi Perjalanan Dinas (5): Ah, Begitu Banyak Modusnya

oleh
Frans Anggal, kolumnis dan mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Flores Pos. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini.

Oleh Frans Anggal*

 

[PENGANTAR: Ada dua penyakit kronis di daerah. Korupsi dan inefisiensi birokrasi. Salah satu lahan suburnya adalah perjalanan dinas. Serial ini mengulas beberapa kasus lama, sekadar senggolan melawan lupa, sekaligus untuk memperlihatkan bahwa dari sekian banyak laku korup dan boros, perjalanan dinas merupakan salah satu modus yang paling laris.]

Ilustrasi: Perjalanan Dinas (Sumber foto dari akun facebook Frans Anggal)

MARET 2011. Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Rafael Raga, dilaporkan ke Kejari Maumere oleh Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT Meridian Dewanto. Rafael Raga diduga menyalahgunakan dana perjalanan dinas bimbingan teknis (bimtek) DPRD ke Jakarta pada 24-29 Februari 2011 (Flores Pos, Selasa 15 Maret 2011).

Meridian Dewanto membeberkan, biaya perjalanan dinas Rafael Raga Rp358.150.000 untuk lima hari. Dalam pelaksanaannya, Rafael Raga menjalankan tugas hanya satu hari. Ia segera balik ke Maumere karena, katanya, ada anggota keluarganya yang meninggal. Meridian Dewanto mengendus ada sesuatu yang tidak beres dalam modus ini.

Ia menduga Rafael Raga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Atau, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ia merujuk UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perubahannya UU 20/2001.

Kalau dugaan tersebut benar, maka modusnya adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan. Lima hari dibikin jadi satu hari, maka “untung”-nya empat hari. Taruhlah, dana satu hari itu Rp71.630.000 (seperlima dari total lima hari Rp358.150.000), maka “untung” empat hari mencapai Rp286.520.000. Kaya mendadak!

Ini baru satu modus bagaimana perjalanan dinas begitu laris manisnya menggerogoti keuangan daerah. Masih ada modus lain, buanyaaak. (1) Perjalanan dinas bodong: terima dana tapi tidak jalan. (2) Perjalanan dinas tumpang tindih: satu perjalanan dengan beberapa tujuan berbeda. (3) Pembentukan “dana taktis”/non-budgeter dengan SPJ perjalanan dinas. (4) Perjalanan dinas sebagai sumber tambahan penghasilan tidak sah. (5) Perjalanan dinas oleh yang tidak berhak. (6) Sumber pendanaan perjalanan dinas dari dua atau lebih sumber dana. (7) Penggelembungan biaya perjalanan dinas.

Berbagai modus penyalahgunaan atau penyimpangan dana tersebut menunjukkan satu hal. Perjalanan dinas telah menjadi ladang subur korupsi. Semakin subur saja, karena anggaran perjalanan dinas meningkat dari tahu ke tahun seraya tidak diimbangi dengan pengawasan yang meningkat pula.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2010 di Jakarta, Selasa 21 Desember 2010, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan hasil audit BPK terhadap 35 kementerian/lembaga. “Ada penyimpangan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp73,6 miliar, dengan modus perjalanan fiktif, tiket palsu, dan pembayaran ganda,” kata Diah Y Raharjo, Ketua Dewan Nasional Fitra (www.waspada.co.id).

Dari pusat hingga daerah, pundi-pundi negara ini dijarah oleh para pejabat. Eksekuif, legislatif, sama saja. Tidak semuanya teridentifikasi sebagai pelaku korupsi. Namun, angka yang mereka habiskan sering sangat mencengangkan bahkan menjengkangkan. Sekadar contoh (sudah diulas pada bagian kedua serial artikel ini) di Sikka, selama 2008 dan 2009, biaya perjalanan dinas bupati dan wabup mencapai Rp1,4 miliar, untuk 91 kali perjalanan di dalam dan keluar daerah.

Forum Masyarakat Sikka Menggugat sudah melaporkan hal ini ke Kejari Maumere 3 April 2009. Tiga pekan kemudian, saat ditanyakan tindak lanjutnya, kejari mengatakan sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan alias pulbaket. Hasilnya? Wallahu a’lam.

Dua tahun kemudian, ketua DPRD-nya yang dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Sang ketua melakukan perjalanan dinas untuk lima hari dengan dana Rp358.150.000. Dalam pelaksanaannya, ia menjalankan tugas hanya satu hari. TPDI menanyakan tindak lanjut penanganan kasus ini kepada Kejari. Jawabannya? Setali tiga uang: sedang melakukan pulbaket. Alasannya, itu lagi itu lagi, mesti ada bukti awal yang cukup sebelum sebuah dugaan korupsi mulai diproses hukum. Habis jawab begitu ya habis. Selanjutnya, wallahu a’lam bishawab. *** (Selesai)

*) Penulis adalah kolumnis, mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Flores Pos.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Baca juga:

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (1): Ini Surganya Pemboros Berdasi

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (2): Payahnya, Itu Belum Tentu Korupsi

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (3): Pejabat Berjam Terbang Tinggi

Opini: Memelototi Perjalanan Dinas (4): Jumlah Bisa Mengalahkan Mutu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *