Lapangan Bola Volly di SDI Ranggi Akan Jadi Aset Sekolah

oleh
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, Engel Hemo. (Foto: Adi Nembok/Florespost.co)

FLORESPOST.co, Ruteng Lapangan bola volly yang dibangun Pemerintah Desa Ranggi di atas lahan milik SDI Ranggi, akan diserahkan ke pihak sekolah dan menjadi aset milik sekolah tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Desa Ranggi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, telah membangun fasilitas umum berupa lapangan bola volly di atas lahan milik SDI Ranggi. Sumber dana pembangunan lapangan volly dengan ukuran 19mx9m ini diambil dari dana Desa Ranggi tahun 2018 senilai Rp 58 juta lebih.

Belakangan, pembangunan lapangan ini menuai masalah. Selain tidak meminta ijin ke pihak sekolah, kepemilikkan aset juga tidak jelas, apakah milik sekolah atau milik Pemerintah Desa Ranggi.

Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan mencoba memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.

“Kami sudah turun kemarin. Inti persoalannya terkait pencatatan aset,” kata Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Engel Hemo kepada Florespost.co, Rabu (1/8/2018) di ruang kerja Sekretaris Dinas Pendidikan.

Menurut Engel, dari hasil pertemuan yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kepala Desa Ranggi, Komite Sekolah, pihak Sekolah dan BPD Ranggi, melahirkan sebuah pemikiran bersama bahwa lapangan bola volly itu akan diserahkan ke pihak sekolah dan menjadi aset sekolah, walau sumber dananya berasal dari dana desa.

“Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Ranggi mengaku keliru telah membangun lapangan volly sebelum ada ijin. Karena sudah terlanjur dibangun, maka ada pikiran bagaimana kalau lapangan volly yang dibangun menggunakan dana desa itu diserahkan ke sekolah dan menjadi aset milik sekolah sehingga pencatatan asetnya menjadi jelas. Dan Kepala Desa Ranggi juga bersedia,” jelas Engel.

Dalam rencana penyerahan aset ini, lanjut Engel, akan dibuatkan berita acara penyerahan sehingga saat pencatatan aset masuk dalam aset sekolah.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Frans Gero berharap agar bisa taat asas dan taat regulasi.

“Yang menjadi kewenangan Pa Bupati jangan diambil alih oleh orang lain yang bukan kewenangannnya. Dan kalau mengajukan permohonan permintaan tanah pemerintah, dan setelah mengajukan permohonan tidak serta merta langsung kerja, ada prosedur dan harus disetujui terlebih dahulu,” tandas Frans.

Penulis: Adi Nembok

Editor: Yos Syukur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *