Catatan Sidang MK dan PHPKada Matim 2018

oleh
Alfred Tuname, Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Alfred Tuname*

 

Pilkada Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tahun 2018 masih meninggalkan sisa. Pasca Keputusan KPU Manggarai Timur dalam pleno rekapitulasi hasil Pilkada Matim, Paket Tabir (pasangan Tarsisius Sjukur dan Yoseph B. Aur) mendaftarkan perkara sengketa PHPKada di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pihak yang kalah Pilkada, Paket Tabir “menggugat” Keputusan KPU Matim dan berprasangka ada persoalan “TSM”(terstruktur, sistematis dan masif) dalam penyelengaraan Pilkada Matim.

Sengketa PHPKada Manggarai Timur tercatat dalam nomor registrasi 16/PHP.BUP-XVII/2018. Sidang pendahuluan terjadi pada tanggal 27 Juli 2018. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi mendengarkan permohonan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon adalah Paket Tabir yang dalam sidang memberikan kuasa  kepada 7 orang pengacara (Yun Ermanto, SH., M.H; Aziz Fahri Pasaribu, SH; T. Ichi Siregar, SH., M.H; Jhon Sidi Sidabura, SH., M.H; Burni, SH., M.H; Muhammad Aulia Kahfi, SH; dan Yoppy Mazano, SH).

Tanggal 27 Juli 2018, pukul 13:30 WIB, permohonan Tabir dibacakan di ruang sidang Panel 3. Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, Suhartoyo dan Maria Farida Indrati memimpin persidangan. Para Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut memimpin sidang dengan penuh kebijaksanaan dan cair. Kadang ada sedikit “guyon” sekadar untuk mengurai ketegangan antara pihak yang berperkara.

Pengacara Paket Tabir membacakan semua dalil yang diperkarakan. Obyek perkaranya adalah Keputusan KPU Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

Dalam kaitannya dengan obyek perkara tersebut, acuan yang dipakai adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 ayat 2 poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Dalam ketentuannya, syarat maksimal selisih adalah 1,5% dari total suara sah (142.956 suara). Sebab, jumlah penduduk Matim berada di kisaran 250.000-500.000 (tepatnya 295.624 orang). Itu berarti syarat maksimal selisih sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan adalah 2.114 suara.

Selisih real antara pemenang Pilkada Matim dan Paket Tabir adalah 3.473 atau 2,4% (46.537 dikurangi 43.064 suara). Dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan, permohonan PHPKada Paket Tabir tidak memenuhi syarat formal. Permohonan Paket Tabir  bergantung pada pernyataan Prof. Saldi Isra yang mengatakan, “…artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”. Dengan pernyataan ahli tersebut, Paket Tabir memaksakan diri “melabrak” peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, dibacakan juga beberapa dugaan pelanggaran administratif yang isinya terkait kekeliruan penyalinan data, kekeliruan penjumlahan, kesalahan penulisan nama dan penggunaan pensil. Semua itu “dipaksakan” untuk memenuhi unsur TSM. Padahal, semua orang mengerti dianggap hukum  (eidereen wordt geacht de wette kennen).

Dalilnya, terjadi penggelembungan suara atau pengurangan suara di TPS-TPS yang bermasalah. Semua dalil tersebut berujung pada petitum Paket Tabir, yaitu memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 dan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS yang bermasalah.

Di balik pembacaan permohonan Paket Tabir, ada cerita tentang pengacaranya yang justru ditegur dan diberi wejangan oleh Yang Mulia Hakim Mahkama Konstitusi. Pengacara Paket Tabir tampaknya gugup dan tidak mengerti aturan beracara di sidang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, situasi tampak runyam. Konsentrasi sidang tidak lagi pada pokok permohonan tetapi pada tingkah lugu dan gugup pengacara Paket Tabir yang tampaknya masih “ingusan” beracara di Mahkamah Konstitusi. Memalukan memang, tetapi “the show must go on”.

Pada Sidang Kedua tanggal 02 Agustus 2018, Paket Tabir tidak lagi menggunakan pengacara. Pasangan calon nomor urut 3 tersebut mencabut kuasa atas pengacaranya. Karenanya, dalam sidang kedua tersebut, Paket Tabir dihadiri langsung oleh pasangan calon (Tarsisius Sjukur dan Yoseph B. Aur serta tim sukses), tanpa pengacara.

Sesuai dengan prinsip audi et alteram partem, Sidang Kedua, pukul 13.00 WIB, berkaitan dengan mendengarkan Pihak Termohon (KPU Manggarai Timur), Panwaslu Manggarai Timur dan Pihak Terkait (pasangan nomor urut 1 atau Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus). Ketiga pihak tersebut secara detail membantah dan mementahkan kembali dalil-dalil Paket Tabir. Bukti-bukti otentik dan telah di-leges menjadi dasar membalikkan dalil Paket Tabir. Dalil-dalil Paket Tabir pun dinilai fiktif dan halusinatif.

Melalui pengacaranya, KPU Matim dalam eksepsi mempersoalkan legal standing pemohon (Paket Tabir) sebab tidak memenuhi syarat maksimal selisih 1,5%. Karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor 16/PHP.BUP-XVII/2018.

Selain itu, semua dugaan pelanggaran administratif ditangkis dengan penjelasan yang clara et distancta sesuai dengan alat bukti yang otentik. Erare humanun est, turpe in erore perseverare. Yang jelas, semua kekeliruan administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Paket Tabir, telah dilakukan perbaikan dan pembetulan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Faktanya, saksi-saksi pihak Paket Tabir tidak mengikuti secara seksama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat PKK di 9 kecamatan di Matim. Saksi-saksi tersebut cenderung melakukan protes dan keberatan yang tidak berdasar. Jika rujukannya adalah  model C-KWK dan C1-KWK, maka sesungguhnya tidak terjadi protes dan keberatan. Sebab, semua saksi menandatangani model C-KWK dan C1-KWK tanpa satu pun keberatan (dalam formulir  model C2-KWK) dari masing-masing saksi. Dengan tidak mengikuti secara cermat sidang Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK, Paket Tabir sesungguhnya tidak memahami pasal 20 ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Keterangan Pihak Panwaslu Manggarai Timur melalui penjelasan aspek pengawasan semakin membekukan dan mematikan setiap dalil Paket Tabir, khususnya terkait Pokok Perkara. Bahwa, semua dugaan pelanggaran administrastif terbukti tidak benar. Proses-proses tahapan Pemilihan dan Rekapitulasi Hasil telah dijalankan secara benar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Terkait sebagai pemenangan Pilkada Matim 2018 juga membantah dalil-dalil Pemohon (Paket Tabir) dalam Eksepsi dan Pokok Permohonan. Persis sama dengan eksepsi Termohon (KPU Manggarai Timur), Pihak Terkait mengatakan Mahkamah Konsititusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara PHPKada Kabupaten Manggarai Timur.

Dasarnya, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Matim dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam hal ini, Paket Tabir hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran dan kekeliruan administratif yang justru sudah dilakukan perbaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi domain Mahkamah Konstitusi, melainkan Panwaslu atau ujung-ujungnya DKPP.

Perihal legal standing Pemohon pun setali tiga uang. Dengan selisih 2,4%, permohonan Paket Tabir pun tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 ayat 2 poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Ketentuan a quo masih berlaku dan belum dilakukan judicial review. Pendapatan ahli seperti Prof. Saldi Isra pun tidak berpengaruh terhadap ketentuan beracara perkara PHPKada di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon sebenarnya tidak memiliki legal standing atau tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan terkait PHPkada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai penjaga moral hukum dan marwah demokrasi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pun sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Karenanya, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), tentu pertimbangan-pertimbangan legal (hukum) lebih diutamakan ketimbangan pertimbangan politis sebelum melahirkan putusan. Bahwa pacta sunt servanda!

Lantas berkaitan dengan dalil-dalil Pokok Perkara Pemohon, semuanya dibantah dengan bukti. Ada kesamaan keterangan antara pihak KPU, Panwas dan Pasangan calon nomor urut 1 dalam Pilkada Manggarai Timur. Dengan demikian, terbukti  semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah bersifat fiktif dan halusinatif.

Atas dasar permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel disertai fundamentum petendi yang kabur, maka seharusnya permohonan Paket Tabir ditolak Mahkamah Konstitusi. Prinsipnya, geen straf zonder schuld. Tiada hukum tanpa kesalahan. Tetapi apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Namun, semuanya harus menunggu proses yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 9-15 Agustus merupakan jadwal putusan dismissal. Mari menanti. Setiap perkara pasti ada akhirnya. Litis finiri oportet! ***

*)Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *