Beranda Headline Hak Politik, Hak Dasar Warga Negara (Refleksi atas Terbitnya PKPU 20/2018)

Hak Politik, Hak Dasar Warga Negara (Refleksi atas Terbitnya PKPU 20/2018)

909 views
0
Leonardus Lian Liwun (Foto: Dok. Pribadi)

Opini.

Oleh: Leonardus Lian Liwun*

 

Riuh rendah pesta akbar demokrasi sejagat Nusantara akan dihelat April 2019 mendatang. Ajang perebutan kekuasaan bergengsi itu terasa sudah sangat dekat. Orang berlomba-lomba menjadi tuan dalam kurun waktu lima tahunan. Ada yang berusaha mempertahankan eksistensinya sebagai tuan, ada juga yang coba peruntungan untuk menjadi tuan. Juga ada petahana yang sekadar memilih menepi, jauh dari ingar bingar sambil menikmati detik-detik menyonsong usia renta. Alhasil, berbagai jurus dan amunisi kandidat dikeluarkan untuk dilagakan agar kelak diakhir pertarungan ia keluar sebagai jawara.

Keinginan menjadi tuan lima tahunan itu kini bagi beberapa pihak kandas, karam, hancur berkeping. Juri yang memimpin laga bergengsi itu mengeluarkan aturan cenderung diskriminatif. Mantan narapidana korupsi tidak boleh diikutsertakan dalam laga bergengsi itu. Ini dilegalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga yang dinakhodai Arief Budiman itu serius menyeleksi petarung yang hendak berlaga agar kelak menghasilkan pemain yang berkualitas. Sontak aturan pembatasan ini memantik diskursus di berbagai kalangan tidak hanya penyelenggara negara tetapi juga pengamat dan media massa serta rakyat jelata. Mengapa aturan yang satu ini sungguh sangat menyita energi? Apakah PKPU ini keliru?

Sebelum lebih jauh menapaki perihal ini terlebih dahulu saya sampaikan bahwa tulisan ini murni melihat aspek kemanusiaan dan hirarki peraturan perundang-undangan bukan hendak membela eks narapida korupsi. Risalah ini hanya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kemanusiaan jauh lebih tinggi nilainya daripada apapun di dunia ini. Karenanya jika ada upaya membatasinya baiknya dilakukan dengan cara-cara benar yang sudah disepakati. Kita tidak sedang mendebatkan soal apa yang paling tinggi nilainya di dunia ini tetapi kita sedang persoalkan peraturan yang menabrak kaidah legal drafting, tumpang tindih, dan subjektif. Jika di benak pembaca mempertanyakan, apakah korupsi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan, maka saya katakan korupsi juga mengabaikan nilai kemanusiaan. Lantas mengapa kita tidak menghukumnya dengan mencabut hak politiknya? Mencabut hak politik tanpa melalui mekanisme yang benar adalah bentuk lain merendahkan sisi kemanusiaan.

Berpolitik adalah Hak Konstitusional Warga

Saya bukanlah seorang sarjana hukum yang paham soal seluk beluk hukum di negara ini. Idealnya deskripsi ini diuraikan oleh orang yang ahli di bidangnya agar redaksi ini bisa menjadi valid dan terpercaya. Namun diskursus akan pembatasan hak politik ini memberanikan diri saya untuk mulai mengulangi pengalaman seminggu di Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 silam.

Dalam acara dengan judul Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara itu Hamdan Zoelva, Ketua MK periode 2013/2015, selalu menekankan bahwa semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi, karena merupakan hukum tertinggi maka tidak boleh ada peraturan lain yang berseberangan dengannya. Peraturan perundang-undangan harus selaras, seirama dengan UUD 1945. Pernyataan ini masih membekas di benak hingga akhirnya saya memutuskan untuk menguraikan apa yang saya dapat di Pusdik MK ini.

UUD 1945 memberi amanat kepada negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Hak dasar ini dalam UUD 1945 diatur pada Bab X Hak Asasi Manusia yang dirincikan dalam sepuluh pasal dari 28 A sampai 28 J. Pasal-pasal ini menunjukkan keseriusan negara dalam mewujudkan dan menjamin hukum yang benar-benar adil bagi warga negaranya.

Hak asasi ini adalah hak kodrati yang harus dilindungi oleh negara. Ketika negara mengabaikan hak kodrati ini maka negara juga mengabaikan sisi kemanusiaan. Selama belum ada putusan resmi pencabutan hak politik narapida korupsi dari pengadilan ataupun undang-undang negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak kodrat ini.

Sangat disesalkan ternyata hak politik ini kemudian kandas dengan terbitnya PKPU yang dalam hirarkinya berada di bawah UU Pemilu. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam PKPU tersebut yaitu pengaturan mengenai tidak menyertakan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg.

Partai politik berwenang menyeleksi bakal caleg di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) menegaskan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 juga tidak secara eksplisit melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif sepanjang yang bersangkutan mendeklarasikan status narapidananya kepada publik.

Realitas hari ini KPU terkesan mengabaikan hak asasi warga negara dengan menerbitkan PKPU No 20 Tahun 2018 yakni melarang partai politik menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon legislatif.

Pencopotan Hak Politik Melanggar Hak Konstitusional Warga

Negara pada prakteknya sudah melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional warga negara. Pada Pasal 28 D ayat (3) dikatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini merupakan hak politik warga yakni memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Apa yang dilakukan KPU sebagai juri dalam perhelatan pemilu dengan meneken regulasi PKPU No 20 Tahun 2018 adalah langkah keliru. Mengapa demikian? KPU adalah sebuah komisi yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Karena berupa komisi maka kedudukan regulasi yang diterbitkan KPU pun harus berada di bawah Undang-Undang Pemilu.

Pembatasan hak politik kepada mantan narapidana korupsi dirasa seperti sebuah sanksi yang tidak memenuhi asas keadilan. Selain bertentangan dengan undang-undang, pembatasan hak ini juga terkesan mengada-ada. Benar ada atensi untuk memperbaiki citra demokrasi kita hari ini dari jeratan ketamakan dan kerakusan mantan narapidana korupsi. Tetapi jauh daripada itu regulasi ini jelas tidak mewujudkan semangat kontestasi yang adil, ia juga terkesan sangat subjektif dan diskriminatif. Dengan dikeluarkan peraturan ini KPU sendiri telah mengabaikan hak konstitusional warga negara karena tanpa melalui keputusan pengadilan ataupun Undang-Undang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap demi menjaga marwah konstitusi.

Berpolitik pada prinsipnya merupakan hak dasar warga negara. Apa yang dibuat KPU dengan meneken PKPU No 20 Tahun 2018 adalah keliru dan inkonstitusional karena PKPU tersebut tidak senafas dengan UU dan UUD 1945. Rasionalisasi seperti apapun bentuknya hak politik yang termanifestasi dalam hak pilih dan memilih tidak bisa dibatasi sepihak oleh KPU sebab bukan menjadi tanggung jawab KPU.

KPU diberi kewenangan oleh negara untuk memfasilitasi jalannya pemilihan umum yang jujur dan adil. Pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif ini semestinya menjadi kewenangan undang-undang ataupun melalui keputusan pengadilan. Karenanya regulasi ini perlu ditinjau kembali agar ia konsisten dengan UUD 1945. Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak saja merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas karenanya extra ordinary crime layak disematkan.

Dengan demikian usaha pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Karena semulia apapun suatu tujuan, baiknya tujuan itu tidak menegasikan cara ataupun sebaliknya. Pemilu yang baik akan menghasilkan kualitas demokrasi yang baik jika dijalankan dengan cara yang baik. Dengan demikian dalam menjalankan pesta demokrasi lima tahunan itu negara adil, tidak berlaku diskriminatif dan sungguh menjamin hak dasar warga negara.***

*) Rakyat Biasa, Tinggal di Kupang.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here