Nilanto: Illegal Fishing Menjadi Ancaman Serius bagi Pengelolaan Perikanan

oleh
Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH pose bersama Sekjen Kementerian Perikanan dan Kelautan Ri, Ir. Nilanto Perbowo, Msc, usai peresmian Kantor Baru Stasion Pengawas Kupang (Foto: Humas Pemkab Flotim)

FLORESPOST.co, Kupang Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Ketiga pilar tersebut sejalan dengan komitmen Presiden RI di mana berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan memperhatikan nelayan sebagai pilar utama.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Ir. Nilanto Perbowo, Msc yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya saat  meresmikan kantor baru Station Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kupang, bertempat di Bolok, Kelurahan Alak-Kecamatan Alak, Kota Kupang NTT,  Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya  Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsinya mengemban amanat kelautan dengan fokus kegiatannya adalah pemberantasan illegal fishing.

Tahun 2018 kata Dia, merupakan tahun ke-4 pelaksanaan  RPJMN Tahun 2014-2018 kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2018 masih difokuskan pada upaya pemberantasan Illegal Fishing.

Ditegaskan,  illegal fishing menjadi ancaman yang serius bagi pengelolaan perikanan di WPPNRI. Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP untuk memerangi illegal fishing, di antaranya operasi pengawasan di laut baik dilakukan secara mandiri maupun kerja sama operasi dengan instansi terkait TNI AL, POLRI dan Bakamla; Di samping itu juga dilakukan upaya penegakan hukum untuk memberi efek jera dengan menenggelamkan kapal pelaku illegal fisning.

Dirjen PSDKP dalam kurun waktu 4 tahun berhasil menangkap kapal illegal sebanyak 513 unit dan 488 kapal illegal ditenggelamkan serta penanganan kasus tindak pidana sebanyak 816 kasus, disamping penanganan kasus illegal fishing berskala bersar seperti kasus korporasi pada pusaka benjina resources serta kasus kapal MV. Silver Sea 2.

Stasion PSDKP Kupang merupakan salah satu UPT PSDKP yang bertugas mengawasi laut di wilayah Propinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Wilayah ini menurutnya sangat rawan karena merupakan pintu masuk kapal asing ke wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, Stasion PSDKP Kupang juga bertugas mengawasi Kawasan Konsevasi Nasional Laut Sawu serta penertiban nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang.

Turut hadir pada acara Peresmian itu Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Kadis Kelautan dan Perikanan Propinsi  NTT Ganef Wurguyanto; Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Flores Timur, Ir. Erna da Silva dan Kepala Bagian Humas Setda Flotim, Heronimus Lamawuran, S.Sos serta para pejabat dilingkungan Pemerintah Propinsi NTT.

Penulis: Stanis

Editor: STO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *