Politik ‘Muka-Belakang’ dan Dinas PK Matim

oleh
Alfred Tuname, Penulis buku “le politique”, Tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT. (Foto: DOK. Pribadi)

Opini.

Oleh: Alfred Tuname*

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas PK) atau dulunya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dinas PPO) Manggarai Timur (Matim) tidak pernah lepas dari lancip pena media (cetak dan online). Kepala Dinas PK, Frederika Soch, juga terus menjadi buah bibir publik. Pasalnya, ada yang tidak beres dalam kebijakannya. Bukan cuma kebijakannya, celoteh-celotehnya di media juga memancing keriuhan publik.

Dikabarkan, Kadis PK Matim membuat kebijakan penurunan gaji para guru honorer (THL) sebesar Rp.700.000,- dari yang ditetapkan oleh Perda ABPD 2018 Matim sebesar Rp 1.250.000,-.  Ia juga memecat para guru honorer dan penerima “Bosda”, hanya karena alasan tersinggung.

Bau amis politik juga tercium atas kebijakan itu. Sudah menjadi rahasia umum, para guru THL dan penerima “Bosda” yang tidak sejalan dengan pilihan politik sang Kadis, “di-exit-kan” dari semua kebijakan yang menguntungkan. Pilkada Matim 2018 ternyata menimbulkan gonjang-gonjing dunia pendidikan Matim. Semua karena ulah sang Kadis.

Karena ulah sang Kadis, para guru meradang. Mereka yang terkena dampak kebijakan sembrono sang Kadis, turun ke jalan. Protes diarahkan ke Dinas PK Matim, Bupati dan DPRD Matim. Alur politisnya jelas: ketika Kadis PK dianggap “gagal paham” aturan dan “zonk” dalam implementasi kebijakan pendidikan, Bupati harus bertindak tegas; DPRD harus meluruskan aturan.

DPRD Matim cepat tanggap. Mulanya, hanya Komisi C DPRD Matim (:Heremias Dupa dan Siprianus Habur). Dalam situasi Pilkada Matim 2018, suara mereka dianggap sepoi-pepoi basah bagi para politisi DPRD Matim yang lain. Ada yang sealur pilihan politik dengan sang Kadis.

Tetapi dalam politik, kawan-lawan yang pernah abadi, selain kepentingan. Pasca Pilkada, semua politisi DPRD berpikir soal elektabilitas. Pileg 2019 sudah dekat. Dalam teori “political agent”, para guru cukup berpengaruh terhadap derajat keterpilihan seorang politisi. Di kampung, para guru lebih didengarkan masyarakat. Di sekolah, para guru dekat dengan pemilih-pemilih milenial.

Untuk itu, Kadis PK dikeroyok. Tak ada maaf buat Kadis PK. Ia ditinggalkan dalam gerbong kepongahannya sendiri. Dengan pongah pula ia mengatakan anggota DPRD Matim seperti “anak TK” (voxntt.com, 4/9/2018). Penyataan satire politik itu cukup ampuh membuat politisi DPRD Matim kebakaran jenggot. Pernyataan itu menyulut para anggota DPRD Matim bersatu untuk “menggoyang” posisi Kadis PK Matim.

Di sini, politik baru bekerja secara baik. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan dan politik tidak bisa dipisahkan. Selaras dengan itu, Abernethy dan Coombe (1965) menandaskan, education and politics are inextricably linked. Pendidikan dan politik mesti saling bersahutan, bersinggungan. Titik temunya, “yang politis” (le politique): mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan memanfaatkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, politisi DPRD Matim bekerja cepat. Perda APDB Matim dibuka kembali. Aspirasi para guru diserap tuntas. Dengan tepat, konsultasi dengan BPK dilakukan. Inspektorat Matim diminta mengaudit ketat anggaran Dinas PK Matim. Hasilnya, fantastik: Dinas PK diwajibkan membayar semua gaji guru THL dan penerima “Bosda” sesuai dengan ketentuan Perda APBD 2018 Manggarai Timur.

Kewajiban itu dilaksanakan paling lambat 15 September 2018, sesuai dengan surat resmi Bupati Yoseph Tote kepada Kadis PK Matim dengan Nomor: Insp.700/175/VIII/2018, tertanggal 04 September 2018. Meskipun terlambat, surat tersebut berhasil menepis rumor adanya “bupati kecil” di Pemda Matim. (Atau mungkin saja sedang ada “pecah kongsi” karena pertimbangan politik Pileg 2019. Lagi, kepentingan selalu abadi dalam politik).

Jika Dinas PK Matim tidak berhasil melaksanakan perintah sampai batas 15 September 2018, Bupati harus mengangkat Penjabat (Plt) Kadis PK Matim yang baru. Sebab, Frederika Soch dianggap gagal memimpin Dinas PK Matim. Selain itu, karena telah melanggar Perda APBD 2018 Matim, ia wajib diperiksa. Ketegasan Bupati Matim menjadi pertaruhan bagi pendidikan Matim yang lebih baik di masa datang.

Dengan begitu, tak ada lagi politik, mengutip istilah Siprianus Nejang (voxntt.com, 5/9/2018), “muka-belakang” soal pendidikan Matim. Semua sudah clear. Soal gaji guru, kembali Perda APBD Matim. Selain itu, para guru harus dibebaskan dari intimidasi psikologis: pecat, pindah, turun gaji, dll. Biarkanlah para guru mengabdi dan mendidik dengan tenang. Jika tidak, Kadis PK akan tetap dianggap sebagai, mengutip Heremias Dupa, “monster” bagi guru.

Kadis PK Matim harus tunduk pada aturan, bukan sa penak udele dewe! Setiap kebijakan yang dibuat seharusnya mempertimbangkan aturan, etika dan (juga) sisi kemanusiaan. Manusia harus tetap memuliakan nilai kemanusiaan (humanisme pendidikan). Manusia tak boleh menjadi serigala bagi manusia yang lain. Biarlah monster saja yang gemar mengoyak nilai kemanusiaan.

Dunia pendidikan adalah dunia pemuliaan manusia. Oleh karena itu, mereka yang mengurus dunia pendidikan seharusnya adalah manusia, bukan monster berjubah manusia. Pemerintah Matim harus peka pada soal pendidikan: politik pendidikan itu terkait dengan generasi Matim.

Kadang ada istilah, “government proposes, bureaucracy disposes (mengutip P.J. O’Rourke). Tujuan yang baik, terhambat oleh laku birokrat yang buruk dan korup. Tetapi pemerintah yang baik adalah pemerintah memperhatikan pelayanan publik dan memberikan “stick and carrot” kepada birokratnya.

Jangan sampai, bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies, kata sastrawan Prancis, Honore Balzac. ***

*)Penulis Buku “le politique”, tinggal di Borong, Manggarai Timur, NTT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *