Kemenkuham RI Verifikasi dan Akreditasi OBH di NTT

oleh
Suasana saat verifikasi dan akreditasi Kemenkumham RI atas LBH Manggarai Raya. (Foto: Flores Post)

FLORESPOST.co, Ruteng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkuham RI) melalui Kantor Wilayah Kemenkuham Provinsi Nusa Tenggara Timur memverifikasi seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di NTT, termasuk OBH yang ada di wilayah Manggarai Raya.

Erni Mamo Li, SH, M.Hum, Kepala Bidang Pelayanan Umum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, kepada wartawan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya di Ruteng, Kamis (13/9/2018) menjelaskan, verifikasi OBH merupakan perintah UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejak diundangkan, Kemenkumham sudah melakukan verifikasi sebanyak tiga kali yakni tahun 2012, 2015 dan tahun 2018 ini.

“Verifikasi OBH ini dilakukan setiap tiga tahun sekali. Verifikasi bukan saja untuk OBH baru berdiri tetapi juga untuk OBH yang sudah lama,” jelas Erni.

Baca juga: Keji! Ayah Perkosa Anak Tirinya Selama 6 Tahun

Verifikasi ini bertujuan untuk mencocokkan kondisi riil dengan data yang dilaporkan secara online oleh organisasi bantuan hukum baik berupa kantor, pengurus, advokat, paralegal serta kelengkapan lain sebagaimana yang diisyaratkan dalam verifikasi.

Fransiskus Ramli, SH saat memberikan penyuluhan hukum gratis kepada warga masyarakat. (Foto: Florespost.co)

Lebih lanjut Erni mengatakan, sejak verifikasi mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2015, hanya ada 8 OBH di NTT yang dinyatakan lulus.

“Kita berharap, tahun 2018 ini jumlah OBH di NTT yang lulus verifikasi bisa bertambah,” ujar Erni.

Erni menegaskan, jika lulus verifikasi maka OBH berhak mengakses bantuan hukum sebagaimana diamanatkan UU No.16 tahun 2011. Selain itu, OBH yang bersangkutan juga mendapat bantuan keuangan untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat.

Baca juga: BKH: LBH Itu Sebuah Pergerakan, Bisa Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah

“Kalau tidak lulus verifikasi berarti ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Karena itu, tetap diberi kesempatan kepada OBH yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan. Tidak lulus juga tidak berarti bahwa OBH yang bersangkutan tidak bisa memberikan bantuan hukum. Tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya,” urai Erni.

Sementara Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli SH mengatakan, verifikasi dan akreditasi ini penting bagi LBH Manggarai Raya karena merupakan suatu bentuk pengakuan negara dalam hal ini pemerintah, apakah LBH Manggarai Raya layak untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum ini maksudnya adalah jasa hukum cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh LBH Manggarai Raya kepada penerima bantuan hukum selama ini.

“Tidak semua OBH layak memberikan bantuan hukum. Persyaratan yang wajib dipenuhi adalah berbadan hukum, memiliki kantor tetap, ada pengurus, punya program bantuan hukum, harus ada advokat dan paralegal, dan minimal telah tangani 10 kasus litigasi,” tegas Pengacara Masyarakat Tidak Mampu yang akrab disapa Boy Koyu itu.

Penulis: Adi Nembok

Editor: AN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *