Beranda Headline Dituding Ada Proyek Fiktif, Ini Jawaban DPRD Kabupaten Manggarai

Dituding Ada Proyek Fiktif, Ini Jawaban DPRD Kabupaten Manggarai

30
0
Dua Wakil Ketua DPRD Manggarai, Simprosa Riana Gandut dan Paul Peos, saat menggelar konfrensi pers terkait tudingan proyek fiktif tahun 2018. (Foto: Adi Nembok/Flores Post)

FLORESPOST.co, Ruteng Setelah mengangkat persoalan Konstruksi Dalam Pengerjaan  (KDP), rasionalisasi anggaran, dugaan korupsi hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kini Anggota DPRD Manggarai, NTT, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Marsel Nagus Ahang kembali mengangkat persoalan terkait dugaan pelaksanaan proyek fiktif tahun anggaran 2018 di Kabupaten Manggarai.

Tudingan Ahang soal proyek-proyek fiktif tersebut memancing reaksi pro kontra dari publik. Lembaga dewan juga terusik dengan pernyataan Ahang itu dan menilai pernyataan tersebut tidak berdasar.

Baca juga: Terkait Defisit Anggaran, Ini Penjelasan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Manggarai

Dalam konfrensi pers yang digelar dua Wakil Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos dan Simprosa Riana Gandut dan dihadiri Ketua Badan Anggaran Dewan Flori Kampul serta sejumlah anggota dewan lainnya, Sabtu (29/9/2018) di Ruangan Komisi C, baik Peos maupun Osi Gandut membantah keras pernyataan Ahang tersebut.

Paul Peos dalam keterangan pers mengatakan, terkait suara-suara minor tentang pembahasan di dewan yang memunculkan tudingan adanya proyek-proyek fiktif tahun 2018 sama sekali tidak berdasar. Sebab, seluruh pembahasan APBD semuanya mengarah pada pencapaian RPJMD begitupun kegiatan dan pembiayaan juga sudah sesuai.

Baca juga: Ini Reaksi Sejumlah Fraksi DPRD Manggarai Soal Pernyataan Marsel Ahang

“Kami pastikan seluruh proses sudah sesuai koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada pembahasan fiktif di dewan, semua program dan kegiatan sudah termuat dalam usulan dan rencana kegiatan bentuk dokumen RAPBD,” urai Paul.

Hasil pembahasan di DPRD Manggarai, lanjut Paul, akan dievaluasi di provinsi. Seperti apa hasil evaluasi tersebut tergantung propinsi.

“Kami pastikan hasil pembahasan kami sudah sesuai aturan yang berlaku. Soal fiktif atau tidak pembahasan kami itu tergantung evaluasi mereka dan itu otoritas mereka. Kami juga tidak mau jerumuskan diri dalam masalah ini,” kata Paul.

Baca juga: Tudingan KDP 35 M, Fraksi PAN: 6 M, Bukan 35 M Seperti Yang Diberitakan!

Penegasan yang sama juga disampaikan Osy Gandut. Ia menilai, tudingan Ahang tersebut sama sekali tidak benar. Osi juga menantang Ahang untuk mengajukan bukti-bukti jika benar ada proyek-proyek fiktif.

“Saya tegaskan tidak proyek fiktif tahun 2018 ataupun di APBD Kabupaten Manggarai. Jika anggota dewan yang terhormat Pa Marsel Ahang punya bukti tolong disajikan, mana-mana yang dia sebut fiktif,” tegas Osi.

“APBD 2018 sudah ditetapkan bersama antaran eksekutif dan legislatif dan Marsel Ahang ada di dalam legislatif,” tambah Osi.

Penulis: Adi Nembok

Editor: AN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here