Beranda Headline Terkait Defisit Anggaran, Ini Penjelasan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Manggarai

Terkait Defisit Anggaran, Ini Penjelasan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Manggarai

752 views
0
Flori Kampul (tengah, jaket hitam), Ketua Banggar DPRD Kabupaten Manggarai, saat menjelaskan soal defisit anggaran (Foto: Adi Nembok/Flores Post)

FLORESPOST.co, Ruteng APBD Perubahan merupakan salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari APBD induk tahun 2018. Dan perubahan-perubahan dilakukan karena ada perubahan asumsi terhadap APBD induk dan salah satu yang berubah yakni pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi di APBD induk.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Manggarai, Flori Kampul, saat menjelaskan defisit APBD Kabupaten Manggarai tahun 2018 dalam konfrensi pers Sabtu (29/9/2018), di Ruangan Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai.

Baca juga: Dituding Ada Proyek Fiktif, Ini Jawaban DPRD Kabupaten Manggarai

Dalam konpers yang digelar dua Wakil Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos dan Simprosa Riana Gandut serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya itu, Flori menjelaskan bahwa defisit dalam APBD adalah hal yang wajar.

Menurutnya, untuk menutup defisit diambil dari pembiayaan netto yakni selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Terkait defisit anggaran tahun 2018 sebagaimana yang diprediksi pemerintah sebesar Rp.8 miliar lebih. Untuk menutup defisit anggaran 2018 di APBD induk diperoleh dari pembiayaan netto sejumlah Rp 8 miliar lebih.

Baca juga: Ini Reaksi Sejumlah Fraksi DPRD Manggarai Soal Pernyataan Marsel Ahang

“Dari mana angka pembiayaan netto ini, diambil dari selisih antara penerimaan pembiayaan (Silpa) dikurangi penyertaan modal pada BUMD. Silpa yang diprediksi tahun 2018 di anggaran induk direncanakan Rp.35 miliar dan pembiayaan untuk BUMD sebesar Rp.27 miliar, sehingga defisit itu yang akan membiayai defisit anggaran,” urai Flori.

Namun dalam perjalanan, lanjut Flori, berdasarkan nota perhitungan yang sudah diaudit BPK, Silpa ternyata bukan 35 miliar melainkan Rp.50 miliar. Tetapi dari 50 hanya Rp 7 miliar saja hasil dari penghematan dan 40 miliar Silpa yang dikembalikan OPD yang belum terbayarkan pada tahun 2017.

Baca juga: Tudingan KDP 35 M, Fraksi PAN: 6 M, Bukan 35 M Seperti Yang Diberitakan!

“Untuk membiayai pengeluaran diambil dari Silpa murni Rp.7 miliar sementara pengeluaran pembiayaan di 2018 sudah diprediksi 27 miliar. Untuk membiayai 27 miliar dari 7 miliar khan tidak mungkin. Oleh karena itu terjadi perubahan anggaran induk salah satunya pendapatan daerah yang mengalami pengurangan baik dari PAD maupun dana perimbangan,” jelas Flori.

Ia menambahkan, defisit juga terjadi karena pengurangan pendapatan dan pengeluaran atau penyertaan modal untuk BUMD Bank NTT dan PT. MMI.

Penulis: Adi Nembok

Editor: AN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here