Tudingan KDP 35 M, Fraksi PAN: 6 M, Bukan 35 M Seperti Yang Diberitakan!

oleh
Sidang Paripurna ke-16 DPRD Manggarai dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018, Sabtu (29/9/2018). (Foto: Adi Nembok/Flores Post)

FLORESPOST.co, Ruteng Terkait situasi sosial di dunia maya, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan lembaga DPRD menjadi viral akibat beberapa hal yakni masalah Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Dana Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Bencana dan adanya dugaan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek fiktif tahun anggaran 2018.

Hal itu disampaikan Magdalena Manul saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi PAN dalam Sidang Paripurna ke-16 DPRD Manggarai dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018, Sabtu (29/9/2018).

Baca juga: Dituding Ada Proyek Fiktif, Ini Jawaban DPRD Kabupaten Manggarai

Dari tiga hal ini, lanjut Fraksi PAN, point 2 (Dana Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Bencana, red) dan 3 (dugaan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek fiktif tahun anggaran 2018, red) telah dilaporkan secara resmi oleh Marsel Ahang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Situasi ini, lanjut Fraksi PAN, menimbulkan begitu banyak  pertanyaan netizen, ada pro dan kontra dan menjadi teka-teki, benarkah atau hanya sebuah fiksi dan halusinasi belaka.

Baca juga: Terkait Defisit Anggaran, Ini Penjelasan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Manggarai

Fraksi PAN, kata Magdalena dalam pendapat akhirnya tersebut, mengajak untuk meluruskan pemberitaan ini. Sebab selama proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018, pemerintah daerah telah banyak memberikan penjelasan terkait dengan rencana perubahan APBD secara riil, baik dari sisi regulasi, sistematika dan proses pembahasan, mulai dari pengajuan KUA/PPAS, Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD, jawaban Bupati Manggarai terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, penjelasan tambahan Bupati Manggarai, pembahasan komisi serta melalui Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Manggarai tahun 2018.

“Semuanya telah dijelaskan secara baik oleh pemerintah  daerah, tergantung daya serap dan sumber daya kita untuk memahaminya,” tandas Fraksi PAN.

Baca juga: Ini Reaksi Sejumlah Fraksi DPRD Manggarai Soal Pernyataan Marsel Ahang

Soal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Fraksi PAN menegaskan bahwa besaran KDP yang harus dibayar pemerintah daerah saat ini sejumlah Rp.6.000.000.000, bukan Rp.35.000.000.000 seperti yang diberitakan.

Soal Dana Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Bencana, lanjut Fraksi PAN, telah dijelaskan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan mendahului perubahan APBD tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai No 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai No 49 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun 2018.

Baca juga: Ahang Nyaris Baku Hantam dengan Kakak Kandungnya di Ruang Sidang DPRD

Pergeseran tersebut, menurut Fraksi PAN dalam pendapat akhirnya, berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa, penganggaran program dan kegiatan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekostruksi pasca bencana dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

Sementara tudingan adanya dugaan proyek fiktif tahun 2018, Fraksi PAN menilai pernyataan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Adi Nembok

Editor: AN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *