Hati-Hati Kampanye Post-Truth!

oleh
Mario Cole Malok, CMF, tinggal di Wisma Skolastikat Claretian, Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Mario Cole Malok, CMF*

 

Genderang persaingan Pilpres 2019 mulai riuh bertabuh. Jumat malam, 21 September 2018, Capres-Cawapres Jokowi-Ma’aruf Amin dan Prabowo-Sandi telah memiliki nomor urut. Beberapa hari berselang, Minggu, 23 September 2018, pun sudah dilaksanakan deklarasi kampanye damai.

Dalam kontestasi politik, panggung adalah rebutan. Mereka yang ingin duduk entah sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin suatu wilayah otonom maupun sebagai orang nomor satu Indonesia selalu berusaha mencari panggung itu agar dapat berdiri dan mengadakan pewartaan janji-janji.

Panggung sendiri diciptakan untuk ad captandum vulgus, mengambil perhatian rakyat. Ada yang menggelar konser berkeliling kampung, ada yang bersafari ria ke institusi-institusi atau lembaga-lembaga, seperti pendidikan dan religius, ada pula yang rela dan berani mencari panggung itu sampai ke ‘daerah pinggiran’. Untuk yang terakhir ini, banyak sekali calon pemimpin yang mau saja berkotor tangan di sawah, di pasar, ada yang mau duduk dan dipeluk orang-orang kumuh.

Di era yang serba canggih ini, panggung itu juga diciptakan dalam ruang-ruang cyber. Media sosial dapat menjadi jembatan solusi yang ampuh untuk menyapa pendukung-pendukung yang sulit dijangkau keberadaannya dan mengambil hati generasi milenial. Tampilan menarik dan menyolok mata merupakan syarat penting agar mampu menarik lebih banyak lagi pendukung.

Berbagai cara dilakukan agar orang mau memilih calon tersebut. Panggung dibuat sedemikian rupa agar setiap orang dapat menyentuhnya, dibuat se-transparan mungkin agar semua orang dapat dengan mudah tertarik dengan pemilik panggung itu.

Kampanye Post-Truth

Namun, panggung kerapkali menjadi sarana pembohongan publik. Sebagai misal, dalam pilpres 2014 ada banyak sekali berita bohong yang berintensikan agar rakyat diarahkan untuk tidak memilih salah satu calon pemimpin. Hal yang sama juga terjadi dalam pilgub Jakarta 2017. Politik pembohongan publik telah menjadi trend kampanye dalam memengaruhi emosi massa. Penggunaan opini rupanya telah membonceng kebohongan. Perlahan tapi pasti, praktek kotor ini telah menjadi bagian dari strategi merangkul banyak pemilih. Inilah yang disebut dengan kampanye post-truth.

Post-Truth merupakan istilah yang mau menggambarkan sebuah praktek pembohongan. Praktek ini menyelinap melalui berbagai lini; entah melalui media sosial, entah dari mulut ke mulut. Post-truth ini justru sangat mempengaruhi emosi dan pikiran masyarakat. Adanya kata ‘kampanye’ sebelum kata post-truth mau menunjukkan adanya bahaya besar kebonghongan publik dalam massa kampanye pilpres kali ini.

Mengapa post-truth ini malang melintang di dalam kampanye politik? Emosi massa mudah dipolitisasi. Kita bisa melihat apa yang terjadi dalam pilpres Amerika Serikat yang akhirnya, di luar dugaan banyak pihak, memenangkan Donald Trump. Menurut info yang beredar, kemenangan Trump dipengaruhi oleh geliat politiknya dalam memanfaatkan media sosial. Tentu Trump jeli melihat tema apa yang paling dibutuhkan oleh suatu wilayah. Hal ini mau menunjukkan bahwa emosi massa mudah dipolitisasi. Dengan melihat emosi massa, seorang calon pemimpin berusaha mencari program-program jitu yang sekiranya dapat disesuaikan dan dipasangkan, serta menjawab emosi massa. Dalam arti ini, emosi massa menjadi sarana calon pemimpin mendapatkan banyak pendukung.

Setelah mudah dipolitisasi, sudah barang tentu emosi massa mudah diprovokasi. Hal ini kentara sekali dengan semakin beredarnya opini dan berita bohong (hoax). Pemanfaatan hoax dinilai ampuh dalam memprovokasi massa. Opini dan berita SARA adalah umpan terlezat dalam memancing emosi massa. Sampai di sini kita dapat menilai kelemahan massa karena rendahnya semangat literasi, yakni membaca buku ilmiah untuk menajamkan daya kritis untuk menilai realitas yang ada. Akibatnya massa sendirilah yang mempersiapkan diri ditipu oleh penipu. Maka, cukup satu atau dua kata yang dari mulut seorang calon pemimpin untuk menggiring emosi massa yang demikian.

Dalam kampanye post-truth, kebenaran secara sengaja tidak ditempatkan pada posisi pertama. Yang diwartakan dalam kampanye tentu kepentingan-kepentingan promordialis. Manipulasi kebenaran menjadi hal yang lumrah dalam mengaduk-aduk emosi massa. Aduk-adukkan itu berujung pada pemfitnahan terhadap kontestan lain. Keberadaan hoax berhasil menyingkirkan fakta kebenaran yang ada. Hoax lalu dengan mudah berubah arti menjadi berita benar.

Kebenaran: Harga Mati

Di masa kampanye ini, apapun yang terjadi, kebenaran harus tetap menjadi harga mati. Kebenaran harus tetap menjadi cahaya di puncak yang menerangi seluruh proses pesta demokrasi ini. Fakta tidak boleh dipermainkan oleh segelintir orang untuk merebut kekuasaan. Fakta harus menjadi unsur penting dalam mencuatkan kebenaran. Karena kebenaran tidak boleh dimanipulasi. Kebenaran tidak boleh terkubur dalam kepentingan-kepentingan tertentu!

Paul Budi Kleden, dalam buku Bukan Doping Politik, pernah mengatakan bahwa pemilu adalah momentum penting kedaulatan rakyat, maka rakyat juga mesti sendiri memantau setiap tahapan dalam proses pemilu (Paul Budi Kleden, 2013:xxi). Itu artinya masyarakat diajak untuk terus menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam jalur yang baik dan bersih, yang tidak mengadu domba pihak-pihak di dalamnya.

Oleh karena itu, masyarakat mesti lebih berhati-hati dengan kampanye post-truth. Masyarakat diminta untuk mengkritisi apapun tentang demokrasi, khususnya mengkritisi berita-berita yang beredar di medsos dan lingkungan tempat tinggalnya.

*)Tinggal di Wisma Skolastikat Claretian, Yogyakarta.

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *