Membedah Tagar 2019 Ganti Presiden

oleh
Fidelis Regi Waton, Alumnus Filsafat Politik Universitas Humboldt, Berlin, Jerman (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh Fidelis Regi Waton* 

 

Tagar 2019 Ganti Presiden yang digulirkan sejak April 2018 layak dikategorikan sebagai gerakan kontroversial dalam spektrum politik nasional jelang Pilpres tahun mendatang. Ia bukan saja disambut, melainkan juga diprotes di pelbagai tempat sehingga acapkali muncul bentrokan verbal dan fisik bahkan bersenjata.

Penggagas utamanya adalah Mardani Ali Sera, Neno Warisman dan Eggi Sudjana. Isu ketidakpercayaan terhadap Presiden Joko Widodo digulirkan. Kinerja pemerintahannya dianggap gagal dalam memperbaiki nasib bangsa. Konsekuensinya Presiden Jokowi harus diganti.

Uniknya kritik bahkan fitnah digemborkan, namun tidak ditawarkan alternatif yang logis dan kredibel. Dengan ini tagihannya sangat infantil. Akibat lanjutnya tak sungkan-sungkan diproduksikan kebencian, intimidasi dan persekusi tehadap penentang kegiatan gerombolan eksentrik dan militan ini.

Konon aktivitas demikian murni aspirasi yang muncul di tengah masyarakat tanpa selimut politik dan tidak ditunggangi. Riak politik ini wajib dibedah secara kritis. Apa yang sesungguhnya terselubung di balik cadar yang bertajuk #2019 ganti Presiden? Udang di balik batu perlu dicari. Di seberang kiprah gerombolan ini tampaknya sedang digulirkan dua agenda politik besar yang membahayakan eksistensi dan kontinuitas NKRI.

Pertama, infiltrasi program politik haluan konservatisme Islam. Mardani mengatakan: “Esensi gerakan ini lebih sebagai wake up call bagi umat Islam di Indonesia”. Aura agama selalu dimainkan, karena Mardani berasal dari parpol dengan paham Islam konservatif.

Tujuan tunggal konservatisme Islam adalah menghapus NKRI dan secara pleonatis dijadikan negara Islam – jika tidak mau dibilang khilafah. Garis Islam konservatif terkenal sebagai loyalis khilafah. Jalur demokrasi formal dan legal diinstrumentalisasi demi tujuan politiknya. Rel serupa dilewati Adolf Hitler. Bukan melalui kudeta, melainkan legal dan legitim ia berhasil merubah Jerman dari Republik menjadi totalitarisme.

Presiden Jokowi dengan domain PDIP dan para pendukungnya dilihat sebagai penghalang dan harus didepak, biarpun Jokowi bukanlah sasaran final. Sudah menjadi rahasia umum bahwa khususnya bagi PDIP sebagai penerus spirit founding father Soekarno, NKRI adalah harga mati.

Kedua, pekikan ekstrim berbasis agama disambut ekstrim lainnya yakni kaum nasionalis kanan berbau populis, yang memusuhi dan anti-Jokowi. Tokoh getol yang turut menyerang Jokowi di antaranya Amien Rais, mantan ketua lembaga tertinggi negara yang gagal menempatkan diri sebagai negarawan dan guru bangsa.

Di sana juga bertengger Ratna Sarumpaet. Ia adalah anak mantan pemberontak PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Dalam kabinet PRRI pimpinan Safruddin Prawiranegara terdapat Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan dan Soemitro Djojohadikoesoemo memegang Departemen Perhubungan dan Pelayaran.

Kedua kelompok ekstrim ini bersenggama dan mendeklarasikan pergantian Presiden 2019. Trik-trik licik dioperasikan demi memanipulasi dan mencemarkan opini publik. Pertama, penerapan „the politics of fear“ (politik ketakutan). Kampanye Brexit di Inggris menunjukkan betapa efektifnya politik ketakutan. Donald Trump berhasil menghuni Gedung Putih dengan menghembuskan hawa ketakutan warga Amerika Serikat terhadap ancaman teroris Islam dan ekspansi migran.

Di Indonesia manuver politik ketakutan ditandai oleh retorika yang berisikan kegagalan pemerintah, kebangkrutan negara, karena infrastrukturnya telah oleng. Negara dipaparkan sedang didera kemelut dan titisan Ilahi harus segera datang untuk menyelamatkannya. Yang dipentingkan adalah penyebarluasan ketakutan tanpa harus dibasiskan oleh fakta dan data yang akurat dan dipercayai. Perasaan rakyat dipersuasi oleh narasi dan demagogi yang oportunis nihil bukti. Yang dimainkan adalah spekulasi, mood dan efori tanpa substansi. Inilah kekhasan politik pada era pasca fakta dan kebenaran.

Kedua, politik dikotomis kawan atau lawan („Die Freund-Feind-Unterscheidung“). Prinsip politik ini diperkenalkan Carl Schmitt, pakar yuristis dinasti Hitler. Kiat politik „atau-atau“ ini melihat yang lain sebagai biang kebobrokan. Kaum borjuis Yahudi dituduh sebagai sumber kemandegkan ekonomi Jerman. Utang dan aset negara yang konon mayoritasnya masih dikuasai asing dianggap sebagai penyebab stagnasi kemajuan di nusantara. Pihak asing didaulat masih menyetir roda pembangunan di Indonesia. Jokowi dicap antek asing dan para pendukungnya dimusuhi.

Kini gerakan #2019GantiPresiden ternyata tidak steril dan merapat ke kubu Capres Prabowo Subianto. Nafsu berkuasa membutakan Prabowo dengan keberlanjutan NKRI sebagai taruhan melalui koalisi dengan partai-partai yang berseberangan arah politiknya. Andaikan Prabowo menjadi Presiden, maka telah terprogramkan konflik ideologis yang merongrong NKRI.

Tentu saja yang menentukan Jokowi diganti atau tidak bukanlah kaos hashtag 2019 ganti Presiden, melainkan rakyat yang memiliki hak pilih.

*)Alumnus Filsafat Politik Universitas Humboldt, Berlin, Jerman

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *