Beranda Headline Narasi Politik 2019, Masih Adakah?

Narasi Politik 2019, Masih Adakah?

564 views
0
Yono Paing, CMF, Penghuni Seminari Tinggi Claretian, Yogyakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Opini: Yono Paing, CMF*

Politik selalu mementaskan wajah yang ganda; wajah arif  bijaksana sekaligus licik; wajah luhur sekaligus busuk; wajah jujur sekaligus penuh tipu daya; wajah humanis sekaligus antihumanis; wajah moralis sekaligus amoralis. Politik kerap tampil dengan wajah sangat kelam, ketika ia dibangun oleh aktor-aktor yang penuh akal busuk, pikiran kotor, skenario menakutkan, sifat rakus dan hasrat tak terbendung (politicum horrobilis). Akan tetapi, politik juga bisa tampil dengan wajah mencerahkan, ketika ia dibangun oleh aktor-aktor yang penuh pengabdian, keluhuran cita, kesucian jiwa, kerendahan hati dan kesederhanaan hidup (politicum herois).

Negara Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem politik demokrasi. Hal ini menjadi wajar jika iklim spiritualitas perpolitikan di dalamnya akan selalu berdinamika, terutama pada masa pesta demokrasi rakyat seperti yang sedang berlangsung. 20 tahun lebih telah berlalu, kita memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Dengan demikian, dinamika perpolitikan menjelang proses pemilu pastinya sangat manghantui kehidupan bangsa Indonesia.

Di dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana ironi negara yang katanya berdemokrasi tapi menjadi negara yang dihegemoni oleh kekuatan politik identitas. Misalkan: Pilkada Jakarta dan #2019GantiPresiden. Penulis menganggap bahwa semua orang sepakat bahwa pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu merupakan arena pertunjukan sempurna kekuatan politik identitas di dalam merebut kekuasaan

Menjelang pemilu tahun depan, muncul tagline #2019GantiPresiden yang banyak menimbulkan kontroversi. Penulis melihat munculnya gerakan ini sebagai aplikasi dari pemahaman politik identitas. Kelompok gerakan ini memiliki militansi yang sangat kuat dan cenderung menempatkan lawan politiknya sebagai musuh serta dianggap merepresentasikan kelompok dan agama tertentu. Arah gerakan ini hampir pasti memiliki maksud politis. Jika pada pilpres tahun depan gerakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan salah satu pasangan calon, rasanya memang ada yang salah dengan pemaknaan politik identitas di negara kita ini.

Di negara demokrasi, kita bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri karena semua itu diatur dengan jelas di dalam konstitusi bahwa kita dapat memilih pemimpin tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Kenyataannya, narasi memilih pemimpin sekarang adalah bukan lagi tentang track record, visi misi atau integritas, tapi lebih berorientasi kepada kesamaan agama, ras, suku, dan kedaerahan.

Konstitusi kita mengatur bahwa selama masyarakat memilih pemimpin dengan asas-asas pemilu di negara kita (LUBERJURDIL), selama itu pula tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar karena konstitusi kita tidak mengatur alasan kita untuk memilih suatu pemimpin tetapi dikembalikan kepada masyarakat yang mempunyai hak suara untuk digunakan. Negara demokrasi selama ini terkenal dengan tagline “rakyat menentukan nasibnya sendiri”. Artinya, suara masyarakat adalah suara untuk menentukan nasib mereka sendiri ke depannya dan dalam menentukan nasib mereka itu salah satunya ketika memilih pemimpin negara atau daerah.

Pemaknaan Politik Identitas

Penulis memaknai politik identitas menjadi dua hal. Pertama, politik identitas bisa menjadi penguat persatuan dan kestabilan politik di daerah. Pemaknaan ini, jika politik identitas dilaksanakan dalam rangka memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan track record dan visi misi yang baik, bukan berdasarkan dari kesamaan suku, agama, dan ras. Jika ada calon pemimpin, baik dari kalangan mayoritas atau minoritas, yang telah memiliki integritas dan merepresentasikan kepentingan bersama, itulah pemimpin yang seharusnya dipilih oleh masyarakat. Memilih pemimpin itu bukan soal mayoritas dan minoritas, tapi soal kepentingan dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

Kedua, politik identitas menjadi pertunjukan kekuatan mayoritas kepada minoritas. Dalam hal apa pun yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan, pemaknaan politik identitas ini semuanya harus dikuasai oleh pihak mayoritas dan tidak menyisakan ruang bagi kelompok minoritas. Sejak pilkada DKI Jakarta, sentimen politik identitas ini kembali menguat karena melihat bagaimana keberhasilan kelompok mayoritas mendapatkan kekuasaan. Dan dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden, nampaknya isu ini akan kembali terjadi di pemilu 2019 yang akan datang. Penulis menganggap bahwa masyarakat sudah dapat memahami bahwa kepentingan bersama itu jauh lebih penting dibandingkan kepentingan kelompok tertentu saja. Pemimpin itu bukan tentang mayoritas dan minoritas saja, tetapi lebih daripada itu adalah persatuan dan kesatuan yang harus selalu kita jaga.

Menjadi harapan penulis bahwa pemaknaan politik identitas ini dapat dimaknai secara baik oleh masyarakat di tengah kondisi dan situasi bangsa yang sedang menghangat. Kedewasaan masyarakat dalam memahami isu ini menjadi penting karena ketika pemaknaan politik identitas itu dilakukan secara baik, maka akan muncul pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mewakili semua golongan masyarakat.

Namun, bila politik identitas ini salah dimaknai oleh masyarakat, maka akan terpilih pemimpin yang hanya mewakili golongan masyarakat tertentu, bekerja untuk masyarakat tertentu, dan akhirnya negara ini kembali menjauh dari negara yang dimimpikan oleh para pendirinya.

Apa pun pilihannya, tentulah kita semua berharap bahwa pemilihan presiden tahun depan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas demokrasi yang ada di negara kita ini. Kita sebagai masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses pesta demokrasi kita ini benar-benar menjadi pesta untuk kita semua, bukan hanya menjadi pesta untuk elite politik dan golongan tertentu saja. Oleh karena itu, tentunya yang menjadi harapan penulis dan kita semua adalah dalam proses demokrasi yang akan berlangsung nanti akan lahir pemimpin bangsa yang mau bekerja untuk rakyat dan benar-benar paham akan persoalan bangsa ini serta akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

*)Penghuni Wisma Skolastikat/Seminari Tinggi Claretian, Yogyakarta

Catatan Redaksi: Opini kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Florespost.co.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here